Jakarta - Rencana anggaran pertahanan sebesar US$ 124.995.000 atau sekitar Rp 1.788,2 triliun tidak masuk akal. Kebutuhan anggaran tersebut tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2040 (Alpalhankam).

Ekonom senior INDEF Didik J Rachbini menilai kebutuhan anggaran yang mencapai ribuan triliun ini di luar kepantasan. Apalagi saat ini, pemerintah lebih membutuhkan dana untuk penanganan pandemi COVID-19.

"Menurut saya rencana anggaran pertahanan dan keamanan sampai Rp 1.700 triliun sudah di luar kepantasan, momentumnya salah karena sedang krisis COVID-19, tidak layak karena APBN sekarat dan syarat utang dan tidak masuk di akal sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6/2021).

Didik menjelaskan, pandemi COVID-19 ini meruntuhkan banyak pilar-pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memprihatinkan sehingga lebih memerlukan dukungan dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan.

Belum lagi, dikatakan dia, tingkat kemiskinan naik sangat tinggi akibat COVID-19 karena sistem produksi runtuh, pengangguran terbuka meningkat dari 5% menjadi sekitar 8%. Lebih lanjut dia mengungkapkan, pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masih negatif.

"Yang bekerja penuh turun dari 71% menjadi 64% sehingga sisanya menjadi penganggur terbuka dan terselubung," katanya.

Didik mengatakan, dalam keadaan seperti ini usulan kebutuhan anggaran tersebut tidak pantas diajukan dalam jumlah besar. Sebab, bisa menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, hingga daerah.

Bahkan, dirinya menilai jika anggaran Rp 1.700 triliun disetujui Komisi I DPR, maka wakil rakyat pun tidak tahu diri dan kurang mengukur kepantasan dengan kondisi prihatin pada saat ini.

Sebagai catatan sampai 2022, DPR tidak memiliki hak budget lagi sesuai Perpu dan Undang-undang sehingga tidak bisa mengubah angka satu rupiah pun dari yang sudah diusulkan pemerintah.

Tidak hanya itu, Didik menilai rencana anggaran tersebut juga kurang memperhatikan kondisi APBN yang memiliki kewajiban berupa utang. Berdasarkan catatannya, jumlah utang APBN sudah mencapai Rp 6.361 triliun. Utang BUMN perbankan dan non perbankan yang pasti akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai tidak kurang dari Rp 2.143 triliun.

Adapun, total utang publik sekarang mencapai Rp 8.504 triliun. Dia memperkirakan di akhir periode, pemerintahan kabinet Indonesia maju akan mewariskan lebih dari Rp 10 ribu triliun kepada presiden berikutnya.

Masih dari catatannya, pada tahun 2019 utang yang diputuskan dalam APBN mencapai Rp 921,5 triliun. Keperluan utang tersebut untuk membayar bunga, pokok dan sisanya untuk menambal kebutuhan defisit. Tahun 2020, rencana utang ingin ditekan menjadi Rp 651,1 triliun agar wajah APBN kelihatan apik.

Tetapi krisis dan pandemi kemudian mengharuskan utang tahun 2020 dinaikkan pesat menjadi Rp 1.226 triliun. Menurut dia, perubahan-perubahan seperti ini mencerminkan perilaku labil dari penguasa, obrak-abrik merusak APBN, dan cerminan DPR yang telat mikir dan lemah kuasa.

"Saya melihat kasihan APBN kita diobrak-abrik oleh penguasa sehingga wajah dan strukturnya rusak berat. Tidak ada kepemimpinan ekonomi (economic leadership) pada saat ini sehingga bisa berbuat apa saja terhadap APBN," katanya.

"Ekonomi kita menanggung beban berat karena anggaran kondisinya berat. Kemungkinan terjadinya krisis bisa lewat pintu APBN ini. Saya hanya mengingatkan, gabungan dari masalah APBN ini ditambah kepercayaan publik merosot, maka krisis bisa terjadi. Karena itu, kemungkinan krisis harus dicegah dengan menguatkan kembali APBN agar hati-hati dalam perencanaannya dan mengembalikan lagi pertumbuhan di atas tingkat moderat," tambahnya.

https://finance.detik.com/berita-eko...keras?single=1

Negara apa sih ini, 1.700 triliun aja udah pusing, padahal untuk jangka waktu 10 tahun, bukan anggaran rutin tetap pertahun.

liat noh amerika, anggaran militernya mencapai 11.000 Triliun, itu belum termasuk pengembangan dan riset yang kalau ditotal, jumlahnya 27.000 Triliun, dan ini pertahun.

Amerika gak pelit ngeluarin uang buat militer, kenapa Indonesia takut takut kesan nya? Padahal uangnya ada kok.