Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawalan terhadap akurasi data yang dimiliki pemerintah dengan data di lapangan.

Jokowi menyoroti akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang masih jadi persoalan hingga hari ini. Tidak akuratnya data telah menimbulkan dampak ke mana-mana.

"Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran jadi tidak cepat, lambat, dan tidak tepat sasaran," keluh Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Jakarta, Kamis (27/5).

Jokowi juga menyoroti data penyaluran bantuan pemerintah lainnya di luar bansos. Dia menyatakan, data pemerintah pusat dan daerah kerapkali sering tidak sinkron satu sama lain.

"Ini yang harus terus kita perbaiki. Dan BPKP harus membantu meningkatkan kualitas data pemerintah. Kawal integrasi, kawal sinkronisasi data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium forensik dan data analitik dimiliki," imbuhnya.

Jokowi berharap, BPKP dan APIP dapat mengawal data tersebut mulai dari hulu hingga hilir sehingga integrasi dan sinkronisasi data bisa lebih baik lagi antara data dimiliki pusat dan daerah.

Dia mengatakan efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Sebab itu kata dia semua rekomendasi harus ditindaklanjuti.

"Jangan berhenti di rekomendasi saja. Tuntaskan sampai ke akar masalah, sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya, diulang-ulang, sudah tahu salah diulang-ulang terus tiap tahun," tegas Jokowi.