Jakarta, CNBC Indonesia - Suasana di Myanmar pasca kudeta yang dilakukan militer di negara itu makin memanas. Massa mulai tumpah ruah ke jalan-jalan di beberapa kota besar untuk menolak aksi militer itu dan menuntut agar pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi dibebaskan.

Melihat aksi yang semakin mengkhawatirkan, panglima militer tertinggi Myanmar memutuskan turun tangan untuk "mengebiri" alias menghentikan demonstrasi yang terus meluas di negeri itu.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dalam pidato perdananya di televisi, mengumumkan aturan darurat militer di seluruh wilayah negeri itu. Ini termasuk Yangon, Mandalay dan sejumlah daerah lain yang menjadi kantong protes.

Dalam meredam aksi itu, Jenderal Hlaing mengatakan bahwa pertemuan lebih dari lima orang akan dilarang. Selain itu, jam malam juga diberlakukan dari pukul 20.00 hingga 04.00 pagi.

Bagi pengunjuk rasa yang tetap melakukan protes juga akan ditindak atas dalih dianggap membahayakan stabilitas negara. Ia mengatakan langkah itu adalah langkah yang sesuai dengan hukum
"Tindakan akan diambil sesuai hukum, dengan langkah yang efektif, terhadap pelanggar yang mengganggu, mencegah dan menghancurkan stabilitas negara, keamanan public dan supremasi hukum," bunyi pernyataan militer sebagaimana diberitakan media setempat MRTV dikutip Al-Jazeera.
Ming Aung Hlaing pun bersikeras bahwa kudeta militer adalah langkah yang dibenarkan. Ia berdalih pemilu yang dilakukan November itu curang.

Langkah militer, ia sebut, sejalan dengan konstitusi. Meski demikian, ia menjanjikan pemerintahan junta kali ini akan berbeda dari sebelumnya.

"Setelah tugas masa darurat selesai, pemilihan umum multi partai yang bebas dan adil akan diselenggarakan sesuai konstitusi," ujarnya dikutip dari AFP, Selasa (9/2/2021).

"Partai pemenang akan dialihkan tugas negara sesuai dengan standar demokrasi."

Sementara itu, pengamat politik Myanmar Ronan Lee menilai militer '"tuli" pada frustasi dan kemarahan masyarakat. Demo setidaknya telah terjadi seminggu di Myanmar.

"Ratusan ribu bahkan jutaan orang telah memprotes tentang kudeta tersebut. Dan, tanggapan Min Aung Hlaing secara mengejutkan tampaknya hanya menyalahkan pemerintah yang dipilih secara demokratis," jelasnya.

Sebelumnya, demo memprotes kudeta Myanmar terjadi hampir seminggu. Warga mengkritik penahanan Aung San Suu Kyi 1 Februari lalu.

Senin kemarin, polisi untuk pertama kalinya memberi tekanan ke pengunjuk rasa untuk membubarkan diri. Aparat menembakkan meriam air ke ribuan orang yang berkumpul di ibu kota baru, Naypyidaw.

Di kota bisnis dan ibukota lama Yangon, ribuan orang juga turun ke jalan memprotes militer. Mereka membawa poster "Ganyang kediktatoran militer" dan lepaskan Aung San Suu Kyi" serta menunjukkan salam tiga jari yang jadi simbol pergerakan.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...rang-pertemuan