Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana lockdown di akhir pekan mengemuka seiring dengan kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dianggap tidak efektif.
Menanggapi ini, pelaku usaha meminta harus membuat kebijakan berdasar penelitian ilmiah yang jelas, dan jangan coca-coba menerapkan kebijakan yang belum tentu juga efektif. Pengusaha menilai ada sesuatu yang salah selama ini, kasus covid-19 tak turun-turun, ekonomi justru yang terus turun.
"Kalau pemerintah masih eksperimen-eksperimen kebijakan yang tidak komprehensif, akibatnya ekonomi akan terus terpukul. Kita 11 bulan dengan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), PSBB ketat, PSBB transisi, PPKM, itu nggak turun-turun kasusnya. Covid-19 nggak turun tapi ekonomi yang turun, berarti something wrong," kata Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran, Emil Arifin kepada CNBC Indonesia, Jumat (5/2/21).

Waktu hampir satu tahun ini harusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang pas. Jangan sampai pelaku usaha makin kehabisan modal, sementara anggaran pemerintah juga kian menipis akibat sasaran atau proyeksi target yang salah. Sementara Pemerintah sendiri mendapat uang dari hasil kegiatan ekonomi berupa pajak.

Sehingga, perlu ada sinergitas antara semua pihak. Sayangnya, Emil mengaku hingga kini pelaku usaha belum diajak sepenuhnya berbicara dalam penanganan Covid-19.
"Harusnya diobrolin, nggak bisa sendiri, Covid-19 terlalu berat. Pemerintah nggak bisa sendiri. Gampangnya ketika Pemerintah akan membuat kebijakan ini, tanya pendapat gimana swasta? Dipanggil Apindo, Kadin, Appbi, Aprindo, UKM, semua. 1-1 kasih pendapat," sebutnya.
Ketika masing-masing pelaku usaha dari berbagai sektor sudah menyampaikan pendapatnya dan merumuskan kebijakan dari hal itu, maka proyeksi ke depan bisa lebih tertata. Jika tidak adak koordinasi yang jelas, sulit menekan angka Covid-19.
Buktinya, beberapa kepala daerah sudah mengambil langkah ekstrem demi pembatasan. Misalnya Bogor yang menerapkan ganjil-genap untuk kendaraan, bukan hanya untuk mobil namun juga motor. Selain itu, di DKI Jakarta juga mempertimbangkan lockdown akhir pekan.

Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Ahmad Riza Patria buka-bukaan perihal wacana kebijakan ini. Ia menilai wacana itu belum dimungkinkan lantaran DKI Jakarta masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021.

"Karena kami kan sampai tanggal 8 melaksanakan PPKM jilid dua atau PSBB yang diperketat," kata Riza dalam tayangan CNN Indonesia Newscast, Kamis (4/2/2021) malam.
Namun, Riza mengatakan pihaknya bakal mempertimbangkan usulan lockdown akhir pekan.

Pemprov DKI Jakarta, menurut dia, bakal melakukan kajian-kajian untuk menentukan langkah yang akan diambil ke depan dalam menekan penyebaran Covid-19.
"Nanti kebijakan dari tanggal 9 sampai 14 hari kemudian, itu akan diputuskan setidaknya tanggal 8 atau 7, itu artinya hari Minggu. Sebelum memutuskan kita lakukan penelitian, kajian, dengarkan masukan dari banyak pihak, koordinasi dengan pemerintah pusat," kata Riza.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...omi-yang-turun