Papua No.1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua Barat mengungkapkan salah satu faktor penyebab penolakan perpanjangan Otsus di Papua dan Papua Barat, bukan satu-satunya karena rakyat Papua ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tetapi masalahnya adalah kepercayaan dan rasa memiliki yang terlewatkan oleh abdi negara di Papua Barat.

Leonard Yarollo, anggota Pokja Agama pada lembaga MRPB, menegaskan bahwa salah satu hal prinsip yang belum sampai pada akar persoalan masyarakat Papua adalah ‘kejujuran’ Pemerintah daerah dari tingkat Provinsi kabupaten/kota sampai kampung.

“Bicara Otsus, [uang dan kebijakan] itu formalitas, tapi dalam implementasinya pemerintah kesulitan berlaku ‘jujur’ kepada Orang Asli Papua, sehingga memupuk rasa tak percaya dan juga tak ada rasa memiliki terhadap kekhususan Otsus itu sendiri,” ujar Yarollo, Jumat (22/1/2021).

Contoh sederhana, kata Yarollo, ketika Pemerintah memformulasikan program dan kegiatan yang biayanya bersumber dari Otsus, disitulah Pemerintah lupa untuk berikan ‘label Otsus’ pada bangunan infrastruktur, modal usaha, biaya kesehatan atau biaya pendidikan.

Diapun berikan kritikan tegas serta evaluasi, bahwa paket kartu penerima bantuan pendidikan atau kartu berobat gratis untuk OAP penerima Otsus di Papua Barat tidak ada. Termasuk bangunan pondok jualan bagi Mama Papua yang sumbernya dari uang Otsus pun tidak tertulis [label Otsus].

“Bukti fisik Otsus tidak kelihatan, malah label Pemerintah [Dinas] tertentu yang dipublish. Inilah contoh kecil kenapa OAP di Papua Barat turut suarakan penolakan Otsus, karena OAP butuh bukti, bukan ‘kata-kata’,” tukas Yarollo.

Terkait aspirasi tolak Otsus, Yarollo menyebutnya sebagai hak demokrasi warga Negara, atas tidak sehatnya pelayanan Otsus oleh [aktor] Pemerintahan di daerah.


Dia berharap, Jakarta tidak alergi ketika mendengar teriakan referendum, tetapi hendaknya Jakarta memberi kesempatan [ruang dialog] untuk sebuah solusi bersama.

“Hari ini Indonesia ada karena Papua dan Papua juga ada karena Indonesia, sehingga tentu ada cara-cara bermartabat yang bisa ditempuh, tanpa harus mengambil langkah sepihak untuk menentukan lanjut-tidaknya Otsus Papua,” aku Leonard Yarollo.

Di tempat terpisah, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan bahwa secara de facto, Otsus telah mengalami keberhasilan di provinsi Papua Barat, salah satunya melalui biaya pendidikan.

“Pada intinya, Pemerintah Papua Barat tetap dukung kelanjutan Otsus, karena selama ini sudah cukup memberikan keberhasilan salah satunya di bidang biaya pendidikan,” ujar Mandacan belum lama ini. (*)

https://jubi.co.id/anggota-mrpb-mint...eferendum/amp/


Otsus banyak ditolak bagi mereka yang ingin opsi Papua lepas dari Indonesia