SRIPOKU.COM,JAKARTA - Politikus Hanura Inas Nasrullah Zubir menyinggung adanya skenario Uni Eropa terkait pemerintah Indonesia yang telah menyatakan Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas terlarang.

Inas mengatakan alasan kedatangan diplomat Jerman ke markas FPI beberapa waktu lalu untuk mengetahui rute demo FPI haruslah dipertanyakan.

Menurutnya, kedatangan mereka terkait adanya skenario besar yang diduga direncanakan Uni Eropa perihal pelarangan ekspor bijih nikel.

"Sangat naif jika kita percaya penjelasan Kedubes Jerman tersebut. Sebenarnya ada skenario besar yang bisa saja sedang di-create oleh Uni Eropa, yang berkaitan dengan keputusan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2019, tentang larangan ekspor bijih nikel yang dipercepat dua tahun dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020," ujar Inas, ketika dihubungi, Jumat (1/1/2021).
Inas mengatakan keputusan pemerintahan Jokowi ini berdampak sangat luas kepada industri baja Uni Eropa. Sehingga tidak heran jika Uni Eropa memperkarakan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

Perlu diketahui bahwa Indonesia memproduksi sekitar 27 persen dari pasokan nikel global, sehingga keputusan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor bijih mentah tersebut telah berkontribusi pada kenaikan harga nikel.

"Terjadi kenaikan harga nikel dari sekitar USD 12.000 per ton, lalu beranjak naik terus hingga hari ini sekitar USD 16.975 per ton. Bahkan diperkirakan akan mencapai harga USD 20.000 per ton pada tahun 2021," kata dia.

Jerman sendiri, kata Inas, adalah salah satu negara penghasil baja terbesar di Uni Eropa selain Inggris. Kekosongan supply nikel dari Indonesia mau tak mau harus segera ditutupi.

Salah satu yang dilirik Jerman saat ini adalah nikel dari Tawi-Tawi yang berada di wilayah otonomi muslim Mindanao atau ARMM yang sayangnya sebagian besar nikel dari Tawi-Tawo tersebut sudah diekspor ke China.

Menurut Inas, kepanikan Uni Eropa--khususnya Jerman--untuk memperoleh pengganti supply nikel dari Indonesia bisa saja memicu konspirasi untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi melalui ormas Islam garis keras seperti FPI, dimana kemudian akan didudukan seorang Presiden boneka Uni Eropa di Indonesia.

Tapi jika skenario ini gagal maka mereka akan melakukan berdasarkan konstitusi Indonesia melalui Pemilu 2024.

"Kemungkinan Jerman beranggapan bahwa FPI adalah organisasi mirip Moro Islamic Liberation Front yang tidak bersenjata tapi keras. Kiprah FPI layaknya sebuah otoritas tertentu di Indonesia, karena mampu mendatangi Goethe Institute dan mengancam akan mengobrak-abrik pemutaran film bertema gay dan lesbi, pada bulan September 2010, dimana pemerintah Indonesia pada saat itu diam saja tanpa mampu berbuat apa-apa," jelasnya.

Inas menilai bagi Uni Eropa atau Jerman tidaklah penting siapa yang akan berkuasa di Indonesia.

Karena yang sangat dibutuhkan oleh mereka adalah pemerintahan boneka dibawah kendali Uni Eropa atau Jerman yang berkomitmen untuk mengamankan suplai nikel Indonesia ke Uni Eropa.

"Keputusan pemerintah menjadikan FPI sebagai ormas terlarang, bukanlah hanya sekadar menekan MRS dan FPI-nya yang bagi pemerintah Indonesia hanya sebutir debu, melainkan peringatan kepada Uni Eropa untuk tidak mengutak-atik kebijakan pemerintah Indonesia dalam menata sumber daya alam-nya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," tandasnya


Sumur


Hmm pantesan...sudah kuduga
Mau ngerecokin kedaulatan Indonesia