Front Pembela Islam (FPI) menegaskan tak akan membiarkan pesantren Markaz Syariah digusur PTPN VIII atas sengketa kepemilikan lahan. Namun, bila ada keputusan pengadilan yang memenangkan PTPN, pihaknya bersedia angkat kaki.

Juru Bicara FPI, Munarman mengatakan, Markaz Syariah telah memenuhi aspek hukum secara perdata. Sehingga PTPN tak memiliki alasan menggusur Markaz Syariah yang dipimpin Habib Rizieq.

“Secara hukum dilihat dari aspek hukum perdata dan hukum acara perdata PT. PN VIII keliru dan tidak memiliki alasan hukum untuk meminta Pihak HRS mengosongkan lahan tersebut,” kata Munarman lewat keterangannya, Senin (28/12).

Munarman menegaskan, pihaknya bersedia angkat kaki bila terdapat putusan pengadilan yang berketetapan hukum agraria. Namun, sejauh ini somasi PTPN dinilai prematur.

“Kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa kedudukan pihak pesantren atau HRS sebagai pembeli beritikad baik dibatalkan, dengan kata lain somasi tersebut prematur dan salah pihak,” ujar Munarman.

Sebelumnya, PTPN VIII mengirimkan somasi ke FPI dan Habib Rizieq selaku pemilik pesantren Markaz Syariah.

Sekretaris Perusahaan PTPN VIII Naning DT mengatakan, surat somasi tersebut tidak hanya diberikan kepada Markaz Syariah Habib Rizieq, tapi juga pihak lain yang menempati lahan HGU perusahaan di kawasan tersebut.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII telah membuat Surat Somasi kepada seluruh Okupan di Wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor; dan Markaz Syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah milik kami," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (27/12).

sumber

Obyek masuk ke pengadilan jika terjadi sengketa dan dan pihak yang bersengketa mempunyai bukti atas kepemilikan obyek itu.

Bukti kepemilikan FPI apa?