- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
RENCANA KENAIKAN GAJI DPRD DKI 8 MILLIAR PERTAHUN
![djoko.widhodho](https://s.kaskus.id/user/avatar/2017/06/30/avatar9809193_1.gif)
![Avatar border](https://s.kaskus.id/images/avatarborder/1.gif)
TS
djoko.widhodho
RENCANA KENAIKAN GAJI DPRD DKI 8 MILLIAR PERTAHUN
SELAMAT DATANG KE THRID DJOKO.WIDHODHO
PASANG ANGKA 888 MALAM INI, SEMOGA ANDA DAPAT 888 MILIAR
![RENCANA KENAIKAN GAJI DPRD DKI 8 MILLIAR PERTAHUN](https://dl.kaskus.id/poliklitik.com/wp-content/uploads/2020/11/POLIKLITIK-ANIES-ANGGARAN-ANGGOTA-DPRD-copy.jpg)
Sumur: anggaran dprd dki
Di saat bang toyib sedang "kabur" lagi, di sisi lain ibukota ada hal menggemparkan yang terjadi. Djoko ingin merangkum beberapa pemberitaan terkait dari beberapa media.
Quote:
Eneng Malianasari
Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021.
Fraksi PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan. "Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan.
Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," ujarnya.
Tak hanya itu, PSI juga meminta Pemprov DKI meninjau ulang anggaran belanja event sebesar Rp 125,8 miliar serta belanja iklan atau promosi sebesar Rp 51,3 miliar. Sebab, pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan selesai pada 2021, sehingga pengadaan event yang biasanya mengundang kerumunan massa belum dapat dilaksanakan.
"Akan kontradiktif apabila Pemprov DKI malah mengalokasikan anggaran ratusan miliar untuk festival, bazar, dan pameran yang mengundang kerumunan massa," tambahnya.
Di samping dua kenaikan anggaran tersebut, PSI juga mempertanyakan sejumlah pos anggaran yang naik ataupun dirasa terlalu besar. Anggaran yang dipertanyakan oleh PSI, meliputi anggaran pengembangan dan peningkatan ITS Traffic Light di Dinas Perhubungan sebesar Rp166 miliar, anggaran pengadaan tanaman sebesar Rp 36 miliar.
Kemudian, anggaran pembangunan sumur resapan di Dinas Sumber Daya Air yang mencapai Rp 411 miliar, anggaran pengadaan tanah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp 305 miliar, serta tambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya.
Eneng menyampaikan pandangan fraksinya itu dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2021.
Sehari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021.
Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun.
Sumur: kompas.com
Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
Anggaran Kegiatan Anggota DPRD DKI Capai Rp 888,68 Miliar, PSI: Kami Tak Setuju
JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021.
Fraksi PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Quote:
"Fraksi PSI menyatakan tidak setuju terhadap besaran kenaikan anggaran sekretariat DPRD di tengah pandemi Covid-19," ujar anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan. "Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan.
Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," ujarnya.
Tak hanya itu, PSI juga meminta Pemprov DKI meninjau ulang anggaran belanja event sebesar Rp 125,8 miliar serta belanja iklan atau promosi sebesar Rp 51,3 miliar. Sebab, pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan selesai pada 2021, sehingga pengadaan event yang biasanya mengundang kerumunan massa belum dapat dilaksanakan.
"Akan kontradiktif apabila Pemprov DKI malah mengalokasikan anggaran ratusan miliar untuk festival, bazar, dan pameran yang mengundang kerumunan massa," tambahnya.
Di samping dua kenaikan anggaran tersebut, PSI juga mempertanyakan sejumlah pos anggaran yang naik ataupun dirasa terlalu besar. Anggaran yang dipertanyakan oleh PSI, meliputi anggaran pengembangan dan peningkatan ITS Traffic Light di Dinas Perhubungan sebesar Rp166 miliar, anggaran pengadaan tanaman sebesar Rp 36 miliar.
Kemudian, anggaran pembangunan sumur resapan di Dinas Sumber Daya Air yang mencapai Rp 411 miliar, anggaran pengadaan tanah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp 305 miliar, serta tambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya.
Eneng menyampaikan pandangan fraksinya itu dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2021.
Sehari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021.
Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun.
Sumur: kompas.com
Quote:
Lucius Karus
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi)
Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai membuktikan niat dari anggota dewan menggelar rapat pembahasan APBD di luar kota. Di mana tujuannya agar masyarakat tidak bisa mengawasi pembahasan yang dilakukan oleh anggota legislatif.
Untuk diketahui, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 oleh komisi-komisi DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI akan kembali digelar di luar Jakarta. Pertimbangan utama adalah upaya mencegah penularan Covid-19.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan, dengan memilih tempat yang jauh dari Jakarta, DPRD DKI terbukti bisa menelurkan keputusan menguntungkan bagi mereka sendiri, yakni menaikkan gaji masing-masing.
"Rupanya pilihan tempat di luar Jakarta itu menjelaskan apa yang ditakutkan DPRD jika proses pembahasan itu dilakukan secara terbuka di gedung DPRD dengan disaksikan masyarakat DKI. Jika prosesnya terbuka ketika pembahasan, maka mimpi untuk menambah anggaran secara signifikan ini mungkin akan mendapat hadangan atau tantangan dari masyarakat," kata Lucius saat dihubungi, Senin (30/11).
Dia menjelaskan, pada situasi normal keinginan menaikkan gaji anggota DPRD DKI pasti mendapatkan banyak penolakan. Lantaran anggota legislatif tersebut mendapatkan gaji bersumber dari uang rakyat.
"Nyatanya kenaikkan gaji itu terlihat hanya membebankan keuangan daerah (keuangan rakyat) tanpa rakyat diberikan hasil dari kerja mereka yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Penambahan gaji dalam konteks perusahaan swasta biasanya hanya akan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja seseorang. Gaji tak bisa naik begitu saja untuk pemalas dan apalagi kalau doyan 'makan uang'," terangnya.
Lucius mengingatkan, anggota dewan akan didukung menambah penghasilan jika rakyat merasakan manfaat keberadaannya. Jika wakil rakyat justru 'hilang' dari pembicaraan soal kebutuhan rakyat, sehingga sulit mendapatkan alasan untuk kenaikan gaji bagi mereka.
"Apalagi sekarang ini sedang parah-parahnya situasi masyarakat akibat pandemi. Ketika wakil rakyat malah menaikkan gaji, mereka seperti menegasikan fakta bahwa situasi kita sedang sulit-sulitnya. Jika wakil rakyat saja tak mampu menyelami situasi sulit ini artinya mereka sesungguhnya tak tahu kondisi rakyat atau pura-pura tak tahu karena ingin untung sendiri," jelasnya.
Sebelumnya, berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
"Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11).
Sumur: rmol
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi)
Formappi Sebut Kenaikan Gaji DPRD DKI Tak Peduli Rakyat Dan Memperkaya Diri
Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai membuktikan niat dari anggota dewan menggelar rapat pembahasan APBD di luar kota. Di mana tujuannya agar masyarakat tidak bisa mengawasi pembahasan yang dilakukan oleh anggota legislatif.
Untuk diketahui, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 oleh komisi-komisi DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI akan kembali digelar di luar Jakarta. Pertimbangan utama adalah upaya mencegah penularan Covid-19.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan, dengan memilih tempat yang jauh dari Jakarta, DPRD DKI terbukti bisa menelurkan keputusan menguntungkan bagi mereka sendiri, yakni menaikkan gaji masing-masing.
"Rupanya pilihan tempat di luar Jakarta itu menjelaskan apa yang ditakutkan DPRD jika proses pembahasan itu dilakukan secara terbuka di gedung DPRD dengan disaksikan masyarakat DKI. Jika prosesnya terbuka ketika pembahasan, maka mimpi untuk menambah anggaran secara signifikan ini mungkin akan mendapat hadangan atau tantangan dari masyarakat," kata Lucius saat dihubungi, Senin (30/11).
Dia menjelaskan, pada situasi normal keinginan menaikkan gaji anggota DPRD DKI pasti mendapatkan banyak penolakan. Lantaran anggota legislatif tersebut mendapatkan gaji bersumber dari uang rakyat.
"Nyatanya kenaikkan gaji itu terlihat hanya membebankan keuangan daerah (keuangan rakyat) tanpa rakyat diberikan hasil dari kerja mereka yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Penambahan gaji dalam konteks perusahaan swasta biasanya hanya akan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja seseorang. Gaji tak bisa naik begitu saja untuk pemalas dan apalagi kalau doyan 'makan uang'," terangnya.
Lucius mengingatkan, anggota dewan akan didukung menambah penghasilan jika rakyat merasakan manfaat keberadaannya. Jika wakil rakyat justru 'hilang' dari pembicaraan soal kebutuhan rakyat, sehingga sulit mendapatkan alasan untuk kenaikan gaji bagi mereka.
"Apalagi sekarang ini sedang parah-parahnya situasi masyarakat akibat pandemi. Ketika wakil rakyat malah menaikkan gaji, mereka seperti menegasikan fakta bahwa situasi kita sedang sulit-sulitnya. Jika wakil rakyat saja tak mampu menyelami situasi sulit ini artinya mereka sesungguhnya tak tahu kondisi rakyat atau pura-pura tak tahu karena ingin untung sendiri," jelasnya.
Quote:
"Tak pantas banget rasanya wakil rakyat yang justru memperlihatkan ketakpedulian pada situasi rakyat dengan memanfaatkannya justru untuk kepentingan memperkaya diri. Ini seolah-olah korupsi yang dilegalkan karena membuat kebijakan menguntungkan diri sendiri," tutup Lucius.
Sebelumnya, berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
"Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11).
Sumur: rmol
Quote:
Gaji Satu Anggota DPRD DKI Capai 8 Miliar Pertahun
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta dan DPRD menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp82,5 triliun. Ternyata dalam KUA-PPAS tersebut, terdapat kenaikan signifikan untuk Recana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.
Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.(Baca juga; Tahun Depan, DPRD DKI Akan Bahas 28 Raperda Usulan Eksekutif dan Legislatif)
Pada 2020, sebanyak 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) sekitar Rp18 juta, sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. Fraksi PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
"Total nilai anggaran adalah Rp888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Sumur: sindonews
Quote:
Uchok Sky Khadafi
Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA)
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta dikritik untuk tidak menaikkan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan.
Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp 152.329.612.000 per tahun.
Sumur: JPNN
Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA)
DPRD DKI Tak Pantas Naik Gaji Saat Rakyat Susah karena Pandemi
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta dikritik untuk tidak menaikkan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Quote:
Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan.
Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp 152.329.612.000 per tahun.
Sumur: JPNN
Quote:
Saiful Mujani
![](https://s.kaskus.id/assets/web_1.0/images/image-placeholder-twitter.gif)
Mana nih suara partai lainnya? Masa cuma partainya bang GiringPSI aja yang ngebacot?
Agan dan Sista Kaskuser pada setubuh enggak dengan anggaran 888miliar ini? 700 JUTA SEBULAN, LEBIH GEDE DARIPADA SENATOR AMRIK, ANJIMMMM......
DJOKO JADI TERTARIK DAFTAR ANGGOTA DPRD AJA DEH DARIPADA JADI KASKUSER ENGGAK DAPET DUIT.
Polling
0 suara
Anggaran 888M
Diubah oleh djoko.widhodho 30-11-2020 03:11
![Daniswara92](https://s.kaskus.id/user/avatar/2019/08/31/avatar10686734_1.gif)
![alus15](https://s.kaskus.id/user/avatar/2014/11/02/default.png)
![nirankara](https://s.kaskus.id/user/avatar/2020/03/30/avatar10833663_4.gif)
nirankara dan 46 lainnya memberi reputasi
43
14.8K
Kutip
296
Balasan
![Guest](https://s.kaskus.id/user/avatar/default.png)
![Avatar border](https://s.kaskus.id/images/avatarborder/1.gif)
Komentar yang asik ya
Tampilkan semua post
![djoko.widhodho](https://s.kaskus.id/user/avatar/2017/06/30/avatar9809193_1.gif)
![Avatar border](https://s.kaskus.id/images/avatarborder/1.gif)
TS
djoko.widhodho
#1
BACA THRID TERBARU DARI DJOKO.WIDHODHO:
APA SIH YANG DIMAKSUD DENGAN SUPER SPREADER ITU?
APA SIH YANG DIMAKSUD DENGAN SUPER SPREADER ITU?
Quote:
DPRD DKI; Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat !
Saya terhenyak ketika mendapat informasi perihal naiknya pendapatan langsung dan tidak langsung anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan DPRD DKI, setiap anggota mendapatkan Rp. 8.383.791.000. Total anggaran untuk penunjang kegiatan anggota DPRD DKI tersebut sejumlah Rp. 888.681.846.000 untuk 106 anggota selama tahun 2021. Jauh meningkat dari anggaran tahun 2020 yang sejumlah Rp. 152.329.612.000.
Sungguh suatu hal yang di luar nalar mengingat kondisi rakyat Indonesia saat ini tak terkecuali warga DKI Jakarta sedang kesusahan di segala lini kehidupan akibat pandemi covid 19. Ribuan buruh kena PHK dan tak terhitung pula karyawan perusahaan yang dirumahkan.
Baca lebih lanjut: DPRD DKI, Kembalilah Menjadi Wakil Rakyat!
Giring Ganesha
Plt Ketum PSI
Capres 2024
-RESERVED BEST COMMENTS-
Quote:
Original Posted By p.star7►PSI ngebacot terus ntar di bully di MKD lagi loh ![Stick Out Tongue emoticon-Stick Out Tongue](https://s.kaskus.id/images/smilies/sumbangan/6.gif)
![Stick Out Tongue emoticon-Stick Out Tongue](https://s.kaskus.id/images/smilies/sumbangan/6.gif)
Quote:
Original Posted By wonxintinxxx►enaknya jadi anggota dewan, bayaran gede setelah ga menjabat masih dapet pensiun![Big Grin emoticon-Big Grin](https://s.kaskus.id/images/smilies/sumbangan/14.gif)
![Big Grin emoticon-Big Grin](https://s.kaskus.id/images/smilies/sumbangan/14.gif)
Quote:
Original Posted By prabowosandii►siapin duit Rp 300 juta kalo mau jadi anggota DPRD
itu duit utk biaya kampanye, biaya kasi sembako ke masyarakat dan hal hal semacam itu, dan lain lain
sekalipun ente pintar, kalo gak pnya duit, gak bakal lolos pilkada legislatif
bukannya apa, masyarakat kita masih bodoh bodoh, belum tau cara mempelajari masing2 calon legislatif jagoan nya
mereka hanya tahu dari seberapa heboh si calon ngadain acara dangdutan di kampung2, seberapa royal si calon bagi bagi uang bantuan di desa desa, dll
mereka hanya akan milih calon yg memberi uang atau bantuan paling besar ke mereka
udah bukan rahasia lagi, tiap pemilih dijanjikan duit sekitar 20-30rb per orang, di kasi amplop serangan fajar gitu
kenapa harus begitu? karena masyarakat kita udah gak percaya sama politik politik gitu, jadi butuh biaya besar utk kompensasi ketidakpercayaan masyarakat tadi itu.
resmi nya tiap calon anggota DPRD itu cuma dikenakan biaya 1,5 juta. 1 juta utk biaya pendafataran, sisanya utk biaya test kesehatan.
tapi itu cuma teori doank.
calon anggota DPRD harus punya parpol pengusung. parpol hanya memfasilitasi spanduk standar saja, tapi praktek nya calonanggota DPRD juga kudu keluar duit kalo pengen spanduk nya lebih gencar dan ngejreng lagi. trus acara dangdutan, kesenian dan pertujnjukan kampugn2, itu biaya di tanggung semua oleh calonanggota DPRD.
golkar lebih gila lagi malahan, semua biaya di tanggung si calon itu. karena golkar merasa nama nya udah besar, bisa gabung golkar aja udah harus bersyukur banget ente.
itu baru calon anggota DPRD.
gimana kalo jadi wapres dan presiden? yah siapin aja duit 7-10 trilyun per orang.
makanya sandiaga uno kalah kan? dia cuma siapin duit 1T doank, sangat amat kurang lah, maklum, gak pengalaman dia.
pengecualian jokowi dan maruf. jokowi duit nya di tanggung mama banteng semua, karena sifatnay di pinang, bukan mengajukan diri kek sandiaga uno, makanya jokowi di cap petugas partai atau babu nya mama banteng, karena semua mua nya pake duit mama banteng, alias modal dengkul aja tuh jokowi.
kalo maruf dia sama aja gak bayar sebenarnya, karena memanfaatkan gertakan di detik2 terakhir pemilihan wapres, di adu sama mahfud md, trus maruf masukin gertakan soal gejolak sosial pasca ahok, maruf gak akan tanggung jawab kalo dia gak kepilih jd wapres, makanya di masukin jd wapres, mahfud gak ada modal gertakan apalagi duit, makanya kalah.
itu duit utk biaya kampanye, biaya kasi sembako ke masyarakat dan hal hal semacam itu, dan lain lain
sekalipun ente pintar, kalo gak pnya duit, gak bakal lolos pilkada legislatif
bukannya apa, masyarakat kita masih bodoh bodoh, belum tau cara mempelajari masing2 calon legislatif jagoan nya
mereka hanya tahu dari seberapa heboh si calon ngadain acara dangdutan di kampung2, seberapa royal si calon bagi bagi uang bantuan di desa desa, dll
mereka hanya akan milih calon yg memberi uang atau bantuan paling besar ke mereka
udah bukan rahasia lagi, tiap pemilih dijanjikan duit sekitar 20-30rb per orang, di kasi amplop serangan fajar gitu
kenapa harus begitu? karena masyarakat kita udah gak percaya sama politik politik gitu, jadi butuh biaya besar utk kompensasi ketidakpercayaan masyarakat tadi itu.
resmi nya tiap calon anggota DPRD itu cuma dikenakan biaya 1,5 juta. 1 juta utk biaya pendafataran, sisanya utk biaya test kesehatan.
tapi itu cuma teori doank.
calon anggota DPRD harus punya parpol pengusung. parpol hanya memfasilitasi spanduk standar saja, tapi praktek nya calonanggota DPRD juga kudu keluar duit kalo pengen spanduk nya lebih gencar dan ngejreng lagi. trus acara dangdutan, kesenian dan pertujnjukan kampugn2, itu biaya di tanggung semua oleh calonanggota DPRD.
golkar lebih gila lagi malahan, semua biaya di tanggung si calon itu. karena golkar merasa nama nya udah besar, bisa gabung golkar aja udah harus bersyukur banget ente.
itu baru calon anggota DPRD.
gimana kalo jadi wapres dan presiden? yah siapin aja duit 7-10 trilyun per orang.
makanya sandiaga uno kalah kan? dia cuma siapin duit 1T doank, sangat amat kurang lah, maklum, gak pengalaman dia.
pengecualian jokowi dan maruf. jokowi duit nya di tanggung mama banteng semua, karena sifatnay di pinang, bukan mengajukan diri kek sandiaga uno, makanya jokowi di cap petugas partai atau babu nya mama banteng, karena semua mua nya pake duit mama banteng, alias modal dengkul aja tuh jokowi.
kalo maruf dia sama aja gak bayar sebenarnya, karena memanfaatkan gertakan di detik2 terakhir pemilihan wapres, di adu sama mahfud md, trus maruf masukin gertakan soal gejolak sosial pasca ahok, maruf gak akan tanggung jawab kalo dia gak kepilih jd wapres, makanya di masukin jd wapres, mahfud gak ada modal gertakan apalagi duit, makanya kalah.
Quote:
Quote:
Original Posted By Dsitumeang►wajar lah
karna resiko kerja mereka gede bgt kan
resiko ketangkep KPK misalnya.
karna resiko kerja mereka gede bgt kan
resiko ketangkep KPK misalnya.
Quote:
Original Posted By FS9HELL►apa susahny coba saling menyenangkan orang lain
setujui saja lah
membuat org lain senang kan baik untuk kita juga
nanti kita juga akan dibuat senang sama org lain
setujui saja lah
membuat org lain senang kan baik untuk kita juga
nanti kita juga akan dibuat senang sama org lain
Diubah oleh djoko.widhodho 01-12-2020 02:56
![extreme78](https://s.kaskus.id/user/avatar/2017/04/22/avatar9709761_14.gif)
extreme78 memberi reputasi
1
Kutip
Balas
Tutup