CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Koalisi Sipil Anggap Jokowi Beri Informasi Sesat soal Naskah UU Cipta Kerja
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5f82126b8d9b17626020df6c/koalisi-sipil-anggap-jokowi-beri-informasi-sesat-soal-naskah-uu-cipta-kerja

Koalisi Sipil Anggap Jokowi Beri Informasi Sesat soal Naskah UU Cipta Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menilai Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan menyesatkan dalam konferensi pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Jumat kemarin, 9 Oktober 2020. Jokowi sebelumnya menyebut aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja terjadi karena disinformasi.

Jokowi juga membantah sejumlah protes publik terkait pasal-pasal di UU Cipta Kerja. Namun di sisi lain, naskah final UU itu hingga kini masih di Badan Legislasi DPR untuk dirapikan. Publik pun mempertanyakan naskah mana yang dirujuk Presiden Jokowi.

"Pernyataan Presiden menyesatkan dan cenderung menuding masyarakat yang salah," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari ketika dihubungi, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Menurut Feri, justru Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang gagal memberikan informasi yang tepat dari awal. Ia menyebut kesalahan keduanya adalah tidak terbuka dan tak melibatkan ruang partisipasi publik seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Saking tidak menjalankan ketentuan itu sampai hari ini naskah akademik dan UU yang disahkan tidak dapat diakses publik. Coba bayangkan menyebut orang disinformasi, padahal dia sendiri yang menyembunyikan informasi," ujar Feri.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur menduga Jokowi diberi informasi dan laporan yang sesat. Akibatnya, Presiden menstigma para pengunjuk rasa termakan hoaks.

Isnur mengingatkan pola semacam ini juga pernah terjadi saat publik ramai-ramai menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP).

"Hoax ini dilakukan agar masyarakat tidak berani menyampaikan pendapatnya di muka umum dan melakukan demonstrasi," ujar Isnur.

https://nasional.tempo.co/read/13947...a/full?view=ok

Coba konpers nya sebelum ada demo atau sebelum demo memanas..
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ladies.hunter01 dan 6 lainnya memberi reputasi
Lha wong dr pemerintah aja ga jujur kok, informasinya jg separo2, bener bahwa pesangon tdk dihilangkan, tapi jumlahnya berkurang. Cek aja deh, ini UU emg condong menguntungkan pemilik kapital/perusahaan.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
adrian wibisono dan 2 lainnya memberi reputasi
profile picture


pesangon itu berkurang max (sesuai masa kerja) dr 32 x gaji ke 25, tp dgn 25 gaji itupun masih terbesar se Asteng, tp jgn lupa, outsourcing itu sdh sperti hak -haknya karyawan tetap
profile picture
rezim komunis apa kapitalis nih si kodok?
profile picture
dmcarthur
kaskus maniac
@tukangbeling7
Kata minimal diganti jadi maksimal,
Pesangon cuma serupiah pun udah udah legal menurut UU omnibus laknat

profile picture
kucingnyapakrt
kaskus maniac
@tukangbeling7 @dmcarthur setau gw ngga ada pergantian minimal ganti maksimal. uu lama juga maksimal. dan ketentuan pesangon itu secara rinci diatur kek gini :

berikut perhitungan uang pesangon paling sedikit:

a. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah.
b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah.
c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah.
d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah.
e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah.
f. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah.
g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.
h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah.
i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Sedangkan perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan berdasarkan:
a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah.
b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah.
c. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah.
d. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah.
e. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah.
f. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah.
g. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah.
h. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

yg jadi masalah utama soal pesangon itu bukanlah soal maksimal 32 ato 25. tapi buruh nuntut pesangon via jalur hukum itu prosesnya bisa puanjang dan lama. selama ini selalu begitu. jadi proses hukum itu harus dipotong biar buruh cepet dapet pesangon.
profile picture
@MagentaKing yg suka gerakin buruh & bawa2 buruh & mengatasnamakan buruh utk kepentingan politiknya adalah : Komunis emoticon-Leh Uga alhamdulillah Demo Kerad & PKS udah pro Komunis..., emoticon-Imlek emoticon-Cendol Gan
profile picture
dmcarthur
kaskus maniac
@tukangbeling7 @kucingnyapakrt

Daripada lu kopi paste, mending bawa sini aja tuh link,

Makanya itu elu ane kasih tw,

Nastak cebong dungu jadi buzzer hidup sengsara,
Bukannya nyari kerja lain,
Malah pengen semua pekerjaan kayak kerjaan buzzer laknat,


emoticon-Leh Uga

profile picture
Aparatkaskus
kaskus maniac
@MagentaKing skrg posisi masih kapitalis, tapi sudah disusupi komunis, sebentar lagi komunisnya akan muncul begitu dapat momentum yg bagus kek 48 dan 65.
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 7 dari 7 balasan
GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di