KOMPAS.com - Gelombang aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Para pendemo yang kebanyakan berasal dari kalangan buruh dan mahasiswa itu mengecam keputusan pemerintah dan DPR karena telah mengesahkan regulasi tersebut.

Pasalnya, sejumlah poin di dalamnya dinilai tidak adil.

Sebab, satu sisi dianggap memberikan karpet merah kepada para pengusaha dan investor, namun di sisi lain justru mengebiri hak dari para pekerja.

Akibat aksi tersebut, tak sedikit yang berakhir dengan kericuhan antara demonstran dengan aparat keamanan.

Menanggapi aksi unjuk rasa itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo punya cara sendiri untuk bersikap.

Berikut ini laporan selengkapnya:

Ridwan Kamil minta Jokowi terbitkan Perppu



Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui para demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (8/10/2020).

Dalam kesempatan itu, Emil sapaan akrab Ridwan Kamil sempat melakukan audiensi dengan perwakilan buruh untuk mendengarkan aspirasinya.

Setelah berdialog beberapa saat dan memahami substansi yang dikeluhkan para buruh, Emil akhirnya bersedia untuk menyampaikan aspirasi penolakannya kepada pemerintah pusat terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," kata Emil.

Sebagai tindak lanjutnya, Emil juga langsung menerbitkan dua surat yang akan dikirimkan kepada pemerintah dan DPR.

Adapun surat yang pertama, berisikan rekomendasi dari buruh yang menerangkan bahwa Provinsi Jabar menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Kedua meminta presiden untuk minimal menerbitkan Perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan presiden," paparnya.

Mendapat respons dari Emil tersebut para pendemo menyambutnya dengan tepuk tangan antusias. Pasalnya, pemimpin daerahnya dianggap mau mendengarkan aspirasinya.

Emil pun juga mempersilakan para buruh untuk kembali menyampaikan aspirasinya secara tertib dan tidak berbuat anarki.


Ganjar temui pendemo di Polrestabes Semarang



Sementara itu cara berbeda dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Usai terjadi aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh pada Rabu (7/10/2020) tersebut, Ganjar sempat menemui para demonstran yang diamankan polisi di Mapolrestabes Semarang.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengaku prihatin karena pendemo yang ditangkap ternyata banyak yang masih duduk di bangku SMA.

"Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas," ujar Ganjar, Rabu, seperti dilansir Antara.

Oleh karena itu, terkait dengan maraknya aksi ujuk rasa tersebut ia juga menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang dianggap kurang dalam mengedukasi masyarakat.

Menurutnya, aksi anarkis saat unjuk rasa sebenarnya bisa dihindari ketika ada komunikasi dari kedua belah pihak yang baik.

"Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya 'judicial review' saja, kan semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak-anak saya anak SMA kan kasihan," katanya.

Penulis : Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani | Editor : Aprillia Ika, Teuku Muhammad Valdy Arief