- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Omnibus Law Disahkan, Jutaan Buruh Mogok Total Hari Ini!
TS
selldomba
Omnibus Law Disahkan, Jutaan Buruh Mogok Total Hari Ini!
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak , Selasa (6/10/2020). Ini terjadi setelah kemarin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui paripurna mengesahkan Rancangan UU (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Hal tersebut ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Mogok akan dilakukan dari 6 hingga 8 Oktober 2020.
Baca: Omnibus Law Ciptaker: Ngebut Tanpa Benjut?
"Mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan," ujar Said Iqbal, dalam keterangan resmi.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik."
Baca: Menaker Tulis Surat Terbuka Kepada Buruh Penolak UU Ciptaker
Demo ini akan diikuti buruh dari sejumlah sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, hingga elektronik dan komponen.
Sektor lainnya yakni industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.
Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, dan Cilegon.
Berikutnya Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.
Lalu, berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan.
Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.
"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat," ujarnya.
Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup.
Selain itu buruh juga mendesak tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.
"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA (tenaga kerja asing) harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," tegasnya.
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...total-hari-ini
Banyak media mainstream yg gak memberitakan demo ini...
Tanya kenapa? itulah kelakuan oligarki.
Para Buzzer APBN pun sibuk mengalihkan isu dengan berita Najwa Shihab terancam dipolisikan oleh Buzzer APBN...
teganya nasib sesama anak bangsa coba dialihkan isu nya dengan isu mempolisikan Najwa, isu telolis dan isu gempa yg gajebo.
Inget om doa orang yg teraniaya itu manjur dan cepat dikabulkan lho..
Mungkin ini saatnya Indonesia Bubar
Hal tersebut ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Mogok akan dilakukan dari 6 hingga 8 Oktober 2020.
Baca: Omnibus Law Ciptaker: Ngebut Tanpa Benjut?
"Mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan," ujar Said Iqbal, dalam keterangan resmi.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik."
Baca: Menaker Tulis Surat Terbuka Kepada Buruh Penolak UU Ciptaker
Demo ini akan diikuti buruh dari sejumlah sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, hingga elektronik dan komponen.
Sektor lainnya yakni industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.
Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, dan Cilegon.
Berikutnya Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.
Lalu, berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan.
Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.
"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat," ujarnya.
Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup.
Selain itu buruh juga mendesak tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.
"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA (tenaga kerja asing) harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," tegasnya.
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...total-hari-ini
Banyak media mainstream yg gak memberitakan demo ini...
Tanya kenapa? itulah kelakuan oligarki.
Para Buzzer APBN pun sibuk mengalihkan isu dengan berita Najwa Shihab terancam dipolisikan oleh Buzzer APBN...
teganya nasib sesama anak bangsa coba dialihkan isu nya dengan isu mempolisikan Najwa, isu telolis dan isu gempa yg gajebo.
Inget om doa orang yg teraniaya itu manjur dan cepat dikabulkan lho..
Mungkin ini saatnya Indonesia Bubar
Diubah oleh selldomba 06-10-2020 13:27
kalex46 dan 6 lainnya memberi reputasi
3
2.2K
41
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
gezalis
#30
Siapa yang bakal ikut demo
Ga segampang itu gan ikut demo, buruh sama dengan rakyat kecil. Lah kalau kita ikut demo lalu di PHK terus kita ga kerja, terus yang ngasih makan siapa? Serikat pekerja? Ketua serikat ingat aja pengalaman aq ga bakal serikat kasih makan buruh yang di PHK paling jg ksih nasehat
Perusahaan sama dengan Penguasa mereka punya power, Power is duit duit dan duit
Jd klo ga setuju ga usah ngajak2 demo, yg butuh kerja masih banyak di NKRI syukuri lah yg masih bekerja dan buat yg g setuju berhenti saja jadi buruh dan jadilah pengusaha itu lebih bijak
Perusahaan sama dengan Penguasa mereka punya power, Power is duit duit dan duit
Jd klo ga setuju ga usah ngajak2 demo, yg butuh kerja masih banyak di NKRI syukuri lah yg masih bekerja dan buat yg g setuju berhenti saja jadi buruh dan jadilah pengusaha itu lebih bijak
areszzjay memberi reputasi
1
Tutup