Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution bergegas usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat 12 Juni 2020. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut memeriksa Akhyar Nasution sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tahun 2020 dengan dana sebesar Rp4,7 Milliar. ANTARA FOTO/Septianda Perdana

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjatuhkan sanksi atas sikap pelaksana tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution yang bergabung ke Partai Demokrat, sementara masih berstatus kader PDIP. Ketika ditanya apakah sanksi itu berupa pemecatan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membenarkan.

"Ya, pastilah," kata Djarot saat dihubungi Tempo, Sabtu, 25 Juli 2020.

Namun, kata Djarot, surat pemecatan Akhyar belum diteken Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sampai saat ini. "Belum, tetap diputuskan dalam rapat pleno DPP partai sebagai tindaklanjut dari keputusan mahkamah partai," ujarnya.

Djarot menyebut, bahwa dalam berpartai, sama juga bernegara, harus dilandasi oleh ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik. “Kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Yang bersangkutan telah hanyut dalam ambisi kekuasaan," ujar PLT Ketua DPD PDIP Sumut ini.

Menurut politikus Demokrat Andi Arief, Akhyar sudah bergabung ke partainya medio Juni 2020. Akhyar juga sudah memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat. Padahal, kata Djarot, hingga akhir pekan lalu, Akhyar masih aktif di PDIP dan ikut dalam rapat partai.

Partai Demokrat bersama PKS berencana mengusung Akhyar untuk maju di Pilkada Medan 2020. "Saya ucapkan selamat menempati rumah baru dan terima kasih telah keluar tanpa pamit," kata Djarot.

Sumur
https://nasional.tempo.co/amp/136909...etan-alasannya

Yak maju lagi lewat PKS, lagi2 medan nanti dikuasai orang pks koruptor. Warga medan kaga pernah tobat milih orangnya pks di medan. Prestasi nol, selalu korupsi..