CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
ASN Terlibat Ideologi Khilafah Akan Diberhentikan Tidak Hormat
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5f0e3b3710d29539f1322641/asn-terlibat-ideologi-khilafah-akan-diberhentikan-tidak-hormat

ASN Terlibat Ideologi Khilafah Akan Diberhentikan Tidak Hormat



Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat ideologi khilafah akan diberhentikan tidak hormat. Hal itu sesuai Undang-Undang (UU) 5/2014 tentang ASN.

"ASN apabila terbukti menganut dan mendukung paham khilafah, maka terhadap ASN tersebut sesuai Pasal 87 ayat 4 huruf b UU 5/2014, diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945," kata Tjahjo, Senin (13/7/2020).

Tjahjo menuturkan saat ini tampaknya sedang muncul isu mengenai keterlibatan ASN dalam upaya menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah. Tjahjo menyatakan ASN sepatutnya tetap patuh pada ideologi Pancasila. Menurut Tjahjo, ideologi khilafah itu bersifat transnasional. Artinya berorientasi meniadakan nation state.

"Ancaman khilafah sudah terang-terangan ingin mengganti ideologi Pancasila," ujar mantan menteri dalam negeri tersebut.

Tjahjo mengungkap sejak awal masuk menjadi pegawai, sesuai dengan Pasal 4 UU 5/2014, setiap ASN diwajibkan mematuhi 15 nilai-nilai dasar ASN. Nilai dasar nomor satu dan dua secara tegas disebutkan memegang teguh ideologi Pancasila, serta setia mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah.

"UU ASN juga mengharuskan pegawai ASN untuk mematuhi kode etik dan kode perilaku. Salah satu kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, seperti disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2 UU ASN," ucap Tjahjo.

Tjahjo menuturkan dalam kaitan dengan afiliasi politik, ASN juga berkedudukan sebagai aparatur negara yang harus netral dan bebas dari kepentingan golongan atau partai politik (parpol). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 2 UU 5/2014.

Tjahjo menjelaskan pegawai ASN juga memiliki fungsi selain sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik. Selain itu ASN juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini juga disebutkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU 5/2014.

"Ketika diangkat menjadi PNS, juga diharuskan mengucapkan sumpah/janji, yang salah satu sumpah/janji yang diucapkan adalah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Sumpah ini diucapkan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan didampingi oleh rohaniawan," kata Tjahjo.

Tjahjo pun menyebut, "Jadi setidaknya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pegawai ASN, sehingga pegawai ASN harus berada dalam koridor memegang teguh ideologi Pancasila, mempertahankan UUD Negara RI 1945, dan kepatuhan pada pemerintah yang sah, yaitu mematuhi nilai-nilai dasar, mematuhi kode etik dan kode perilaku, bebas intervensi, menjadi perekat dan pemersatu bangsa, dan wajib setia dan taat pada Pancasila dan UUD Negara RI 1945."

Tjahjo menambahkan konsekuensi setiap pejabat ASN baik tingkat pusat maupun daerah, hukumnya wajib menjaga dan mengamalkan ideologi negara dan UUD 1945. Selain itu ikut menjaga keutuhan NKRI dan mendukung pemerintahan, sehingga setiap kebijakan yang tidak bertentangan ideologi negara, dan kesetiaan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Tjahjo menuturkan Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah, pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2/2017 yang mengubah UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.


ASN Terlibat Ideologi Khilafah Akan Diberhentikan Tidak Hormat

profile-picture
profile-picture
profile-picture
liramarlinda dan 46 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh kaskus.infoforum
Trus itu si Cahyo mo tahu ini penganut khilafah atau tidak dari mana?

Dari jenggotnya kah,dari cingkrangnya celana, dari jidatnya yang hitam atau seperti awal orba bahwa jilbab adalah representasi dari fundamentalisme agama?

Quote:


Setia dan taat kepada pancasila? Klo ini diterapkan PDIP sebagai inisiator RUU HIP dan anggota dewan yang memasukkan Pancasila yang seharusnya Pancasila 18 Agustus 1945 hasil kesepakatan tapi mencoba mengkudeta atau membelokkan ke pancasila 1 juni 1945 yaitu TRISILA, EKASILA, KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN adalah harus diadili, ditangkap orangnya dan dibubarkan partainya

UUD 1945? bukanya sudah diamandement dan yang ada sekarang adalah UUD 2002. Bukankah sistem Populer Vote yang kita pake juga hasil kudeta UUD 45 dan PANCASILA SILA 4 yang mengamanatkan KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN? beranikah negara ini mencabut UUD 2002 dan menggantinya dengan UUD 45 ?

#MIKIR
profile-picture
profile-picture
profile-picture
baujengki dan 9 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh 121131
profile picture
TS Gemaind
kaskuser
Bener gan. Khilafah itu harusnya wajib dijalankan bagi semua muslim. Cahyo kan antek rejim, ya asal berbau Islam pasti akan dianggap musuh.
profile picture
kily89
kaskus geek
Sebenernya gampang gan, suruh aja sumpah lagi dia harus dengan tegas menolak khilafah... Bahkan kalau perlu bakar bendera khilafah... Siapa yang nolak, sikat
profile picture
p.star7
kaskus maniac
@kily89 lupa ya ada jurus taqiya
profile picture
kily89
kaskus geek
@p.star7 makanya harus dibikin yang ekstrim, yang kalau sampai taqiya dia bakal hesitate dan ga tenang.... cek satu" jangan rame"...
profile picture
121131
aktivis kaskus
@Gemaind khilafah dalam kontek nubuwah memang kudu diyakini karena itu menyangkut keimanan.

Tapi kalo khilafah itu maksudnya gerakan politik versi HTI, FPI, ISIS ya harus ditolak
profile picture
loekirasiapa
kaskus addict
@121131 yang namanya ideologi suatu saat pasti berafiliasi dengan politik negara
profile picture
riko911
kaskuser
ente jangan kegiring opini. pembukaan UUD 1945 yg berisi pancasila itu tdk bisa DIGANTI. pancasila itu tdk bisa di ubah jadi trisila ekasila dsb. itu penggiringan opini. yg mau dibikin dlm HIP itu adalah penjabaran tafsiran pancasila dlm kehidupan berbangsa dan bernegara. sebab saat2 sekarang ini pancasila sudah multitafsir di masyarakat kita.

contohnya sila pertama : ormas2 sekarang ini selalu menggiring opini publik bahwa sila pertama adalah indonesia negara islam
sila keempat juga : ada ormas2 berhasil menggiring publik mempengaruhi politisi bahwa keputusan yg diambil harus mendengarkan suara ormas2 yg mengklaim mewakili umat islam 90% membuat pemilu jadi tdk berguna

kalau ini diteruskan pancasila hanya tinggal nama, tafsirnya suka2. jgn heran indo jadi negara Islam nanti tapi pancasilanya tetap ada

RUU HIP harus terus diteruskan. kalau tdk mau pancasila terus tergerus
profile picture
saugisarap
kaskus addict
@riko911 knp tafsir hrs di seragamkan???

Biarlah tafsir berkembang seduai jamannya. Kebenarannya sesuai jamannya.

Hidup kok di kunci cara mikir kok monolog!
profile picture
riko911
kaskuser
@saugisarap memang harus diseragamkan, kalau ga gimana mau ditegakkan sama negara. atau ganti aja sekalian ideologi negara jadi liberal kayak negara2 barat. kalau liberalisme memang begitu, orang bebas berekspresi, berpikir ke arah mana saja dan biarkan segala sesuatu berjalan menemukan kondisi terbaiknya.
profile picture
saugisarap
kaskus addict
@riko911 lah kita kan sdh leberal...... Kita ini lebih liberal dari barat. Cm kita malu mengakui.

Pungin bukti?????

Di barat yg katanya liberak kepemilikan tanah oleh asing itu di atur undang2 dan dibatasi.

Disini... Kepemulikan tanah oleh asing di gartiskan..... Klau gak percaya cari di daerah batang itu tnah negara dibgratis kan. Buat asing.
profile picture
riko911
kaskuser
@saugisarap mana ada itu tanah di batang diperuntukkan di sewa investor asing. mana bisa itu sertifikat hak milik tanah (SHM) itu dibeli/dikasih ke org asing. jgn mudah kegiring opini sama aktivis2 pengamat sok tau
profile picture
saugisarap
kaskus addict
@riko911 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.gelora.co/2020/07/pemerintah-kasih-tanah-gratis-relokasi.html%3Fm%3D1&ved=2ahUKEwjSqK_EqM7qAhXNT30KHTYaAekQFjAGegQICBAB&usg=AOvVaw1-oopLFjzo4G5WUMAFLBA7&cshid=1594783811501

profile picture
kily89
kaskus geek
@saugisarap @riko911 bahasa hukum harus ada kepastian... ga boleh bahasa hukum tapi tafsirnya ngambang.... dimana kepastian hukumnya? makanya kalau ente baca bahasa hukum itu detail karena ga boleh ada double interpretation apalagi multi...

Kalau tafsir buku fiksi yang ente baca boleh multitafsir itu karena karangan manusia.... Tapi kalau hukum ga boleh... Jangan disamain standardnya
profile picture
riko911
kaskuser
@saugisarap sewa itu statusnya. tapi uang sewanya diganti dgninvestasi. mana bisa orang asing punya sertifikat tanah di RI, melanggar UU lah
profile picture
b09eLL
aktivis kaskus
Ideologi ini kayak agama..
Pembuktiannya gimana coba..
Bisa aja gw ngaku agama atau ideologi a, tapi praktek kesehariannya b, gak nutup kemungkinan toh?
Apalagi cuma bakar bendera atau sumpah anti khilafah, yang niat ngancurin negara mah sepele hal2 seperti itu..
Mau ngikutin cara suharto membasmi pki? Modal intel turun ke masyarakat? Ya bisa, tapi at what cost?
profile picture
hadroncrafter
kaskus addict
Tafsir Pancasila klo gak sesuai dgn kebutuhan politik penguasa artinya tafsir yg salah, pdhal umat Islam Indonesia jg tau klo Pancasila msh searah dgn ajaran Islam makanya gak perlu diganti atau dijabarkan sedemikian rupa spy menyerang ke ajaran Islam. Apalagi masuk ke dalam pelarangan khilafah sama aja udh menyerang Islam.
Post ini telah dihapus oleh KS06
profile picture
karyanakbangs4
kaskus maniac
@kily89 ada gak jaminan kalau hukum buatan manusia, alias pancasila, sejak awal dibuat sampai kiamat, tafsirannya tetep sama? itu hukum berbahasa indonesia yg buat manusia yg nafsirin manusia juga loh. tapi sudah banyak amandemen emoticon-Ngakak

gw jamin gak bakalan tetap, ngikutin kemauan rezim yg berkuasa waktu itu.
profile picture
riko911
kaskuser
@hadroncrafter sekarang itu banyak sekali narasi2 "kepentingan politik penguasa" dibikin sama pengamat2 sama media. ini absurd.

yg menang pemilu itu memang dikasih kuasa utk berkuasa dan dia berhak menjalankan kepentingan politiknya. itu tdk salah karena itu haknya sebagai pemenang pemilu.

justru yg patut dikritik keras adalah ormas2 islam yg terus saja menarasikan "mewakili umat 90%" lalu menggiring opini publik. apa gunanaya parpol dan pemilu macam itu

bagusnya itu ormas2 bikin parpol saja, ikut pemilu. kalau lu menang lu bebas menjalankan ideologi politik ente.

jgn mentang2 punya banyak kartu member terus dipakai utk politik
profile picture
kily89
kaskus geek
@karyanakbangs4 makanya di buat aturannya... Bahasa hukum tidak boleh multitafsir... Dari barat ke timur begitu aturannya... Bahasa yang dipakai harus eksplisit. Lagipula, pancasila itu udah jelas... Kecuali yang baca maaf, termasuk bodoh dan tidak mengerti diksi kalimat. Disitulah masalah bermula, bermula dari si bodohnya... Bukan pancasilanya...
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 20 dari 20 balasan
GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di