Pemerintah AS diminta bertanggungjawab atas kematian jenderal top Iran, Qasem Soleimani.

Kematian disebabkan oleh serangan pesawat tak berawak AS di bandara Irak yang dinilai melanggar hukum.

Hal itu disampaikan oleh pakar PBB tentang pembunuhan itu di luar pengadilan dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa (7/7/2020).

Agnes Callamard, pelapor khusus PBB untuk eksekusi di luar proses hukum, ringkasan menyimpulkan pembunuhan itu “ssewenang-wenang.

Bahkan melanggar piagam PBB, karena AS tidak memberikan bukti serangan yang akan segera terjadi terhadap kepentingan AS sedang direncanakan olehnya.

Pakar independen tidak berbicara untuk PBB, tetapi melaporkan temuan kepada Dewan HAM PBB.

Laporannya tentang pembunuhan yang ditargetkan melalui pesawat tak berawak bersenjata - setengahnya berurusan dengan kasus Soleimani.

Hal itu akan disampaikan ke sesi Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada Kamis (9/7/2020).

Dilansir AFP, Selasa (7/7/2020), Amerika Serikat telah menarik diri dari Dewan HAM pada 2018.


Presiden AS Donald Trump memerintahkan pembunuhan Soleimani dalam serangan pesawat tak berawak 3 Januari 2020, dekat bandara internasional Baghdad.



“Soleimani, seorang pahlawan nasional adalah teroris top dunia dan seharusnya dihentikan sejak lama", kata Trump saat itu.

Komandan Irak, Abu Mahdi al-Muhandis juga tewas dalam serangan pesawat tak berawak itu.

"Mengingat bukti, penargetan Jenderal Soleimani, dan kematian orang-orang yang menyertainya berada di bawah IHRL (hukum hak asasi manusia internasional).” ujarnya.

Dia mengatakan AS bertanggungjawab atas serangan di negara lain, tanpa ada bukti akan melakukan serangan terhadap pasukan AS di Irak.

"Tidak ada bukti yang diberikan Jenderal Soleimani secara khusus merencanakan serangan segera terhadap kepentingan AS, khususnya di Irak,” katanya.

Bahkan, tidak ada tindakan yang diperlukan atau dibenarkan, ujar Callamard.

"Tidak ada bukti yang diberikan bahwa serangan pesawat tak berawak di negara ketiga diperlukan,” tambahnya.

"Soleimani bertanggung jawab atas strategi militer Iran, dan tindakan di Suriah dan Irak,” katanya.

Tetapi jika tidak ada ancaman nyata terhadap kehidupan, tindakan yang diambil AS itu melanggar hukum.

Pembunuhan Soleimani, yang memimpin Pasukan Quds, cabang operasi asing dari Pengawal Revolusi Iran, memicu kesedihan di Iran.



Teheran membalas dengan menembakkan tembakan rudal balistik ke pasukan AS yang ditempatkan di Irak.

Serangan di markas Irak barat Ain Al-Asad tidak menewaskan tentara AS, namun puluhan tentara menderita trauma otak.

Laporan Callamard membahas pembunuhan yang ditargetkan melalui drone bersenjata.

Hal itu engingat proliferasi penggunaan drone dan kemampuan yang berkembang selama lima tahun terakhir.
Dia membuat rekomendasi untuk mengatur penggunaannya dan meningkatkan akuntabilitas.

Callamard mengatakan insiden seperti pembunuhan Soleimani dan serangan September 2019 di Arab Saudi pada fasilitas pemrosesan minyak menghasilkan reaksi politik yang kuat.

Teknologi drone dan serangan drone menghasilkan tantangan mendasar terhadap standar hukum internasional, tambahnya.(*)



Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Pelapor Khusus PBB Keluarkan Laporan, AS Harus Bertanggungjawab Atas Kematian Jenderal Top Iran, https://aceh.tribunnews.com/2020/07/...p-iran?page=3.

Editor: M Nur Pakar