Sudah ada konfirmasi dari Wakil Sekretaris Gugus Tugas Surabaya, Irvan Widiyanto yang mengatakan bahwa surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota Surabaya kepada 4 rektor perguruan tinggi negeri di Surabaya: Unair, Unesa, UPN Veteran Jatim dan ITS, surat edaran itu benar adanya.

Sebuah kebijakan yang baik, dimana mewajibkan para peserta SBMPTN ( UTBK ) harus bisa menunjukkan hasil rapid test maupun swab test. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk pencegahan penyebaran virus corona di Kota Surabaya agar tidak semakin meluas.

"Kita harus tahu bersama bahwasanya keselamatan dan kesehatan warga adalah hukum tertinggi," ujar Irvan, Kamis (2/7).

Untuk itu Pemkot Surabaya pun menyiapkan solusi bagi peserta yang berasal dari Surabaya khusus bagi pendaftar dari jalur bidikmisi. Irvan mengatakan, nantinya peserta bidikmisi akan diberikan fasilitas rapid test gratis.

"Yang kita khususkan ini adalah warga Surabaya yang tergabung di bidikmisi dan termasuk mereka ini juga secara ekonomi menengah ke bawah, mereka bisa dilayani dengan rapid test gratis itu," kata Irvan.

Bagi peserta jalur bidikmisi Irvan mengatakan bahwa pihaknya tekah mempersiapkan tes massal gratis yang rencananya akan di gelar di kampus-kampus Surabaya. Yakni Unair, ITS, dan UPN.

"Dia harus menunjukkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) sebagai bukti dan SKTM (surat keterangan tidak mampu). Nanti bisa ditunjukkan," ujarnya.

Tak hanya itu, jika peserta tersebut mengalami kendala transportasi menuju lokasi rapid test massal, maka pihaknya juga akan menyiapkan alternatif. Irvan mengarahkan agar mereka memintarapid test gratis di puskesmas terdekat.

"Kalau memang dia merasa ke kampus itu kejauhan, alternatif kedua mereka bisa melalui puskesmas terdekat sehingga memperkecil cost di sana," katanya.

Sementara bagi peserta non-bidikmisi dan peserta yang berasal dari luar daerah Surabaya, mereka diminta untuk melakukan rapid test dengan biaya sendiri.

"Artinya mungkin secara ekonomi mereka mampu, mereka bisa menghubungi laboratorium-laboratorium yang ada di Surabaya," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Pusat UTBK Unair, Junaidi Khotib mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan Wali Kota Surabaya.

"Pusat UTBK Unair akan mengikuti rekomendasi Wali Kota Surabaya. Pada Butir kedua itu, hasil rapid test non reaktif atau hasil swab PCR negatif. Jadi salah satu saja tidak harus keduanya, minimumrapid test," kata Junaidi.

Junaidi menjelaskan, ketentuan ini berlaku untuk semua peserta baik dari Surabaya maupun peserta yang berasal dari luar kota.

Jika nanti ditemukan peserta dengan hasil reaktif atau positif Covid-19, maka ujian yang bersangkutan tersebut akan ditunda. Dan diganti, mengikuti ujian di jadwal berikutnya.

Jadi itu kebijakan yang baik dan memang nggak ada masalah seperti yang dibilang oleh salah satu Dosen Unair yang ngak mau disebutkan namanya itu. Surat edaran tsb hanya sebatas, sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawab dari seorang Kepala Daerah dalam menjaga kesehatan dan keselamatan para peserta SBMPTN ( UTBK ) serta dalam upaya untuk pencegahan penyebaran virus corona di Kota Surabaya agar tidak semakin meluas, Risma ngak ikut campur soal hal² teknis dalam pelaksanaan SBMPTN ( UTBK ). Lagian Dosen² yang lain dari 3 perguruan tinggi negeri di Surabaya juga ngak protes juga kan.