Yogyakarta - Presiden Constitutional Law Society Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Aditya Halimawan membantah tuduhan makar yang diarahkan pada acaranya bertajuk Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan. Berdasarkan poster yang beredar, acara tersebut digelar pada Jumat, 29 Mei 2020 pukul 14.00 WIB.

Rencananya, hadir sebagai pembicara Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Nimatul Huda, yang dimoderatori oleh mahasiswa UGM M. Anugerah Perdana. Seminar digelar secara online melalui aplikasi Zoom

Tuduhan makar dialamatkan oleh dosen Fakultas Teknik Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, Bagas Pujilaksono Widyakanigara yang menyebut adanya gerakan makar di UGM di tengah pandemi Covid-19. Dia menyebut tabu berwacana pemecatan Presiden pada kondisi pandemi saat ini.

Aditya menegaskan bahwa acara tersebut bukan bermaksud untuk memberhentikan Presiden RI Joko Widodo. Acara itu melainkan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana memberhentikan seorang presiden seperti diatur oleh hukum. "Tidak serta merta diturunkan begitu saja hanya karena alasan politis," katanya kepada wartawan, Kamis, 28 Mei 2020.

Ia menyatakan, menurunkan Presiden harus ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Ia menyebut tuduhan makar yang diarahkan kepadanya kemungkinan hanya salah menafsirkan saja.

Acara itu pun sama sekali tidak ada hubungannya dengan Fakultas Hukum UGM. "Ini acara yang diadakan oleh mahasiswa FH UGM," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Dekan FH UGM, Sigit Riyanto mengatakan, FH UGM tidak ada kaitannya dengan acara tersebut. Menurutnya, pihaknya tidak mempermasalahkan acara yang dibuat oleh mahasiswanya. "Apa masak mau saya permasalahkan," katanya.

Ia menilai acara seperti itu adalah hal yang biasa. "Kegiatan mahasiswa yang jadi viral itu kan biasa. Wong rapat kabinet saja bisa bocor lalu viral di sosial media," katanya.

Sementara itu, untuk bisa mengikuti acara seminar tersebut, bisa mendaftarkan di ugm.id/DaftarDilawan/CLS1. Namun, sejumlah peserta yang ingin mendaftar mengaku kesulitan mengakses link tersebut.

"Alamat buka link pendaftaran aneh. Kalau UGM resmi mestinya ugm.ac.id. Coba buka link pendaftaran, bisa nggak," ujar dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta Achmad Munjid.

https://www.tagar.id/tuduhan-makar-d...a-salah-tafsir

Acara dibikin Mahasiswa hukum UGM, bukan resmi dari Fakultas Hukum UGMnya

Dekan tau dan ga keberatan

Link resmi UGM itu ugm.ac.id bukan ugm.id