Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan Gubernur DKI Anies Baswedan soal data bansos.

Jangan sampai data bansos yang diberikan tak sesuai. Karena ujungnya yang akan dimaki-maki warga soal bansos ini Presiden Jokowi.

"Karena itu kemarin saya jelaskan, ingatkan Pak Gubernur, Pak Gubernur kan ada kesepakatan itu rapat kabinet tidak begitu. Gubernur sanggup, DKI sanggup 1,1 juta, kita siapkan 2,5 juta, jadi jangan diubah itu, kalau diubah kacau, soalnya nilainya berbeda," kata Muhadjir dalam diskusi webinar Lab Hubungan Internasional Universitas Paramadina bertema Leadership in The Time of Pandemic Crisis yang dikutip kumparan, Kamis (7/5).

Muhadjir menyampaikan ini bermula dari rapat kabinet. Saat itu Anies menyodorkan data orang miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta.

Dalam rapat itu juga, Anies menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1 juta, kemudian sisanya diminta untuk ditangani oleh pusat.



© Disediakan oleh Kumparan Menko PMK, Muhadjir Effendy (kedua kanan) saat meeninjau bantuan sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19. Foto: Dok. Menko PMK

Jumlah 2,5 juta itu oleh pemerintah pusat kemudian di-breakdown lagi menjadi per-KK, hingga didapatkan angka 1,3 juta keluarga yang akan dibantu pemerintah pusat.
"Tapi di lapangan jadi kacau. Kenapa? Karena daftar yang diturunkan oleh DKI ke Kemensos, data yang kemarin menerima bantuan gubernur (yang 1,1 juta). Ketika datang bantuan dari kita, yang tercatat tuntut karena itu haknya, sementara yang didaftar tuntut juga, sudah didaftar kok nggak dikasih. Bayangkan itu di lapangan," jelas Muhadjir.

Kini data penerima bantuan sudah dibereskan. Muhadjir mengaku turun sendiri ke lapangan, agar masyarakat yang sudah mendapat bantuan dari DKI tidak dobel mendapat bantuan dari pusat.


https://www.kaskus.co.id/forum/quick...p_right_button

pantesan kmrn pemerintah pusat ngotot tas bansos harus pake yg ada lambang Presidennya, takut ada yg ngaku2 ntar