REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjawab pertanyaan mengenai batalnya penghentian operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta. Rencana itu dibatalkan oleh pemerintah pusat.

"Untuk itu, (penghentian operasi bus) langsung ke Dishub saja," kata Anies saat menjawab wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (30/3) petang.

Kendati demikian, Anies mengatakan, kebijakan penghentian operasi bus tersebut merupakan langkah antisipasi mewabahnya virus corona Covid-19. "Yang jelas, kebijakan ini untuk mengurangi penyebaran Covid-19 agar tidak meluas," kata Anies.

Sejatinya penghentian operasional bus dari dan ke Jakarta yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan berlaku pada Senin ini pukul 18.00 WIB. Namun, yang terbaru, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan untuk menunda rencana tersebut hingga muncul kajian dampak ekonomi.

"Sesuai arahan dari Menko Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub (Luhut Binsar Pandjaitan), pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanaannya sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan, seperti yang menjadi arahan Presiden (Joko Widodo) di ratas (rapat terbatas) pagi tadi," ucap juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, saat dihubungi, Senin.

Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta berencana menyetop operasi bus antarkota jurusan Jakarta mulai malam ini. Alasannya, terjadi peningkatan jumlah kasus virus corona di daerah luar Jakarta.

"Harapannya, dengan pelarangan ini, maka akan bisa menekan penyebaran coronavirus ini di daerah-daerah tujuan yang selama ini informasi dan laporan dari daerah itu terjadi peningkatan ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan) yang cukup signifikan," ucap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Senin.

Penghentian operasional bus dari dan ke Jakarta yang direncanakan oleh Dishub DKI Jakarta akan berlaku pada pukul 18.00 WIB. Namun, pihak Dishub DKI Jakarta masih menunggu surat dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mengaplikasikannya.Dishub DKI Jakarta menerbitkan surat penghentian layanan bus bernomor 1588/-1.819.611 yang ditandatangani Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dan diterbitkan pada 30 Maret 2020. Surat ini mengamanatkan bus AKAP, bus AJAP, dan bus pariwisata guna mencegah penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Organda DKI Provinsi DKI Jakarta, pimpinan perusahaan angkutan umum AKAP, pimpinan perusahaan angkutan umum AJAP, dan pimpinan perusahaan angkutan umum bus pariwisata. Surat tersebut bertujuan menindaklanjuti keputusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bernomor 13 A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.

Sumber : https://m.republika.co.id/berita/q80...ini-kata-anies

Yah sekali kali gua beda pendapat sama @i.am.legend.kalau salah di cela kalau bagus dipuji. Anies Baswedan udah bener mengikuti instruksi kapolri serta pemerintah pusat sumber yah walaupun hal ini akan menjadi panggung lagi bagi Anied Baswedan yang hampir tiap sore konferensi pers menjelaskan (baca : mencitrakan) dirinya yang tiap hari tanpa kenal lelah (bertutur kata) membenahi Jakarta.

Tapi sekarang di kondisi indonesia sudah darurat virus Covid 19 ini masih sda saja politisi-politisi yang tidak satu suara demi menyelamatkan negeri ini dari bencana yang lebih besar. Penduduk provinsi DKI jakarta yang di asumsikan pada tahun 2020 hampir menyentuh 11 juta ini 50 persennya adalah pendatang dan perantauan. Jika di tengah pendemi virus corona yang mengakibatkan ekonomi lesu akhirnya mereka pulang ke daerah masing-masing

apakah mereka tidak akan menjadi carrier-carrier baru virus covid 19 di daerahnya ?

Apakah tidak membuat cluster-cluster baru di daerah tempat mereka mudik jika mereka terbukti positif ?

Belum juga sistem controlling kita terhadap orang dari zona merah sangatlah lemah. Kadang kita sungkan, takut ataupun dianggap sok wah jika melaporkan tetangga bahkan kerabat yang baru mudik dari zona merah.

Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati ?

Sebenernya juga saya bingung dengan bapak Luhut Binsar Panjaitan politisi yang dikenal serba bisa ini sudah menempati posisi menteri segala sektor.

Apakah bapak juga mau membuat posisi baru yang diatasnya presiden, perdana menteri mungkin ?

Karena kekuasaan bapak luhut ini tidak terbatas bahkan semua di kait-kaitkan dengan posisinya.

Tolongnlah bapak para pemegang kekuasaan dipusat jangan sampai mereka ke daerah-daerah dahulu kita disini warga desa jujur lebih was-was jika ada orang yang datang dari zona merah.

Bukan kita warga pelosok dan bukan warga kota besar tidak menghargai orang yang ingin kembali ke daerahnya jadi tolong jangan dulu pulang karena mengontrol interaksi sosial dan mencegah physical distancing di daerah khususnya di desa lebih sulit daripads di kota besar.

Dan tolong lagi segera walaupun tidak bisa lockdown segera tutup semua transportasi jika belom sempurna nsikkan hsrga tiket bahkan sampai 10x lipat serta harga bbm hingga 10x sehingga jika ada yang memaksa mudik sekalian mereka menyubang dana untuk membeli ADP bagi petugas medis yang sampai sekarang tidak mencukupi.

sumber gambar : ini dan google