Minta Anies Tak "Tenggelamkan" Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan



JAKARTA, KOMPAS.com - "Ini sudah bukan banjir tahunan lagi, ini sih sudah dua mingguan pasti banjir!" tukas Dessy kepada Kompas.com, Minggu (23/2/2020).

Dessy begitu menggebu-gebu meluapkan kegeramannya akan bencana banjir yang terus melanda perumahannya.

Bagaimana tidak, Dessy adalah warga Peruamahan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang memang langganan banjir.

Namun, baru kali ini dia merasakan banjir datang berkali-kali dalam waktu yang berdekatan. Sejak awal tahun 2020, Dessy sudah merasakan empat kali banjir di rumahnya.

Dessy beserta warga lain di komplek itu sadar tinggal di daerah yang memang rawan banjir. Di sekitar perumahan itu juga ada kali yang kerap meluap saat hujan deras terjadi.

Warga di sana bukannya tanpa upaya mengatasi banjir.



Tanpa sedikitpun bantuan pemerintah, mereka berswadaya membeli pompa air untuk menyedot setiap kali kali mulai meluap.

Demikian juga dengan patroli rutin hingga pembersihan saluran air.

Mereka bahkan membeli peralatan pengeras suara yang digunakan untuk membangunkan warga mana kala banjir datang.

Adapula warga yang memang sengaja meninggikan rumahnya untuk antisipasi banjir.

"Itu semua swadaya warga loh, enggak ada dari pemerintah. Toa itu juga punya kita, bukan punya pemprov," kata dia.



Meski segala upaya sudah dilakukan, Dessy yang juga anggota linmas di perumahannya ini mengutarakan warga sangat berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa bertindak konkret mengatasi banjir.

"Ini sudah semakin parah, tolong lah berbuat sesuatu. Saluran air dicek lagi, sungai-sungai waduk dikeruk lagi, saya lihat sekarang tidak seperti dulu," ucap Dessy.

Dia menuturkan pada masa pemerintahan Gubernu DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), alat-alat berat selalu disiagakan di sungai untuk mengeruk saat menghadapi musim hujan.

Namun, pemandangan itu tak lagi dijumpainya kini.

Pada era Ahok, sebut Dessy, Kelapa Gading juga kerap banjir. Akan tetapi, banjir cepat surut, tidak seperti sekarang.

Hal senada juga diutarakan Ani, warga Perumahan Bangun Cipta Sarana, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Terakhir banjir itu enggak pernah dalam waktu berdekatan begini," tutur Ani.

Sama seperti Dessy, Ani juga menuturkan saat ini dirinya juga mulai jarang melihat ada alat berat yang dikerahkan untuk mengeruk sungai yang melintas di Kelapa Gading.

Selain itu, biasanya, Ani menyebutkan ada pompa yang disiagakan di perumahan itu. Namun, kini pemandangan itu mulai jarang terlihat.

"Sudah lama, enggak pernah ada lagi," kata dia.

Menurut Ani, hal ini membuat banyak warga berspekulasi soal penyebab banjir di Kelapa Gading. Mulai dari tanggul jebol, dampak pembangunan LRT, hingga dugaan pintu air Sunter yang sengaja ditutup.

Dugaan terakhir itu akhirnya dibantah Pemprov DKI Jakarta lewat Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf. Menurut Juaini, Pintu Air Sunter tetap dibuka.

Namun, air tak bisa dialirkan ke laut karena air laut sedang tinggi.

Jangan tenggelamkan Kelapa Gading

Ani berharap tak ada lagi banjir yang terjadi di perumahannya. Dia pun meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan solusi konkret akan persoalan banjir di Kelapa Gading.

Dia belum melihat adanya kesungguhan upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengatasi banjir.

"Apa Kelapa Gading ini mau ditenggelamkan?" seloroh Ani.

Sementara Dessy juga tak melihat upaya sungguh-sungguh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya dalam hal alokasi anggaran banjir.

"Sudah saatnya anggaran banjir tak lagi dipotong. Kembalikan semuanya anggaran penanganan banjir supaya rakyat enggak susah begini. Kasihan rumah warga yang rendah setiap hujan lebat rumahnya terendam," ucap Dessy.

Anggaran banjir DKI Jakarta

Tahun 2020, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta hanya berkisar 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta tahun 2020, yang senilai Rp 87,9 triliun.

Anggaran normalisasi kali Ciliwung dikurangi dari semula Rp 850 miliar menjadi Rp 350 miliar (Kompas, 11/11/2019).

Persoalan defisit pada sisi realisasi pendapatan di APBD DKI Jakarta 2019 memaksa pengurangan anggaran untuk program antisipasi banjir

Pada awal Januari lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sempat menyoroti keputusan Pemprov yang memangkas anggaran itu.

Dia menilai Pemerintah Provinsi DKI tidak memprioritaskan penanganan banjir.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tidak fokus dalam melakukan penanganan banjir, terbukti dengan sedikitnya anggaran yang diajukan untuk program tersebut.

Padahal naturalisasi saat ini belum efektif berjalan dan masih banyak wilayah yang terdampak banjir.

Pemprov DKI Jakarta sendiri batal membebaskan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang untuk normalisasi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan warganet. Menurut Anies, tudingan itu tidak benar.

"Bukan hanya tidak benar, itu mengarang," ujar Anies di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2020). Anies pun tidak mau berkomentar lebih banyak mengenai tudingan