RUU Omnibus Law: Libur Cuma Sehari dalam Seminggu?

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
RUU Omnibus Law: Libur Cuma Sehari dalam Seminggu?

jkwselalub3n4r

23-02-2020 11:50

RUU Omnibus Law: Libur Cuma Sehari dalam Seminggu?

JAKARTA, KOMPAS.com - Beleid RUU Omnibus Law telah diserahkan pemerintah untuk dibahas DPR. RUU Omnibus Cipta Kerja jadi rancangan regulasi yang paling sering diperdebatkan.

Salah satu yang disoroti kalangan pekerja yakni beleid tentang kewajiban bagi pengusaha yang memberi waktu istirahat atau hari libur minimal satu hari dalam seminggu.

Disebutkan dalam Pasal 79, berbunyi waktu istirahat antara jam kerja, minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Istirahat ini tidak termasuk jam kerja.

Lalu di poin selanjutnya disebutkan, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu.

Baca juga: Ada Omnibus Law, Amdal Hanya untuk Usaha Kategori Berbahaya

Sementara jika mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003, tertulis jatah istirahat mingguan bisa 1 hari untuk 6 hari kerja atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

Untuk pengaturan cuti, tak ada perbedaan yang diatur dalam Omnibus Cipta Kerja dengan UU Nomor 13 Tahun 2003. Dimana hak cuti diberikan untuk pekerja paling sedikit 12 hari setelah yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan.

Selain soal hari libur, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan.

Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru mengalami penyusutan.

Baca juga: Masih Bingung Apa Itu Omnibus Law?

Di dalam omnibus law, pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial.

Melalui draf RUU ini juga, pemerintah berencana mewajibkan perusahaan besar untuk memberikan bonus kepada pekerjanya. Aturan mengenai pemberian gaji ini diatur dalam Pasal 92 tentang penghargaan lainnya.

https://money.kompas.com/read/2020/0...inggu?page=all

emoticon-Najis

4iinch dan 3 lainnya memberi reputasi

2.7K

Kutip

Balasan

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Tampilkan semua post

54m5u4d183

23-02-2020 12:34

Dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur perusahaan hanya boleh mengontrak tenaga kerja dalam batas waktu tertentu.

Nah apakah GanSis mau, sudah menyekolahkan putra-putri nya sampai SMA, D3, atau S1 dengan biaya yang relatif mahal? Kelak begitu mendapat pekerjaan, tidak pernah diangkat jadi karyawan, tetapi cuman bisa dikontrak atau di outsourcing [melalui agen alih daya] seumur hidup?

Quote:

Sebut saja, namanya Dina. Pekerja sebuah Hotel di Jakarta, yang setiap bulan mendapat upah sebesar Rp 4.267.349 ( Sesuai dengan UMP DKI Jakarta )

Normalnya, Dina bekerja 40 jam seminggu. Sehari 8 jam. Meskipun tidak masuk bekerja karena tanggal merah, hari besar nasional atau keagamaan, cuti haid, sakit, bahkan ketika sedang "tidak ada pekerjaan", upah yang diterimanya tidak pernah kurang dari UMP.

Nah jika upah per jam nanti diberlakukan, dengan UMP DKI saat ini', maka upah per jamnya adalah sebesar Rp 17.780,00 [ Rp. 4,26 juta dibagi 30 (hari), hasilnya dibagi 8 (jam) ]

Dina yang sebagai seorang room maid di HK Departemen di sebuah Hotel, yang tugasnya bersih-bersih dan merapikan kamar, bisa saja nanti pihak manajemen hotel hanya mempekerjakan Dina tarohlah Dina diperkerjakan selama 2 jam sehari. Itu artinya, dalam seminggu ( 5 hari kerja ) Dina hanya perlu bekerja selama 10 jam. Jika sebulan ada empat minggu, berarti totalnya 40 jam.

40 jam jika dikalikan upah per jam yang Rp. 17.780, 00 maka dalam sebulan Dina hanya akan mendapatkan upah sebesar Rp. 711 ribu. Nah layakkah seorang pekerja seperti Dina yang bekerja di Jakarta hanya mendapatkan upah sebesar 711 ribu setiap bulan ?

Secara teori, setelah bekerja 2 jam di hotel, Dina bisa bekerja di tempat lain. Tetapi masalahnya, mau bekerja dimana? Lapangan pekerjaan sangat terbatas. Sementara pencari kerja setiap saat membludak. Yaa kalau investor asing banyak masuk ke Indonesia nantinya, ngak masalah', kalau enggak piye jal...' pun kalau banyak lapangan kerja, maka tetap saja upah kerja dihitung per jam ditambah soal outsourcing dan kontrak kerja bisa seumur hidup juga.

Apa yang dialami oleh seorang Dina nantinya bisa juga dialami sama teman, kawan, sahabat dan saudara, anak GanSis di semua sektor kerja swasta.

Mau dukung Omnibus Law silahkan, mau menolak silahkan, mau kasih saran perbaikan juga silahkan, terpenting gunakan akal sehat dan hati nurani kalian.

Btw itu hanya misal ya, seumpama aja.

Diubah oleh 54m5u4d183 23-02-2020 13:00

Kutip

Balas

Tutup