CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Omnibus Law Cipta Kerja, Jokowi Hapus Upah Bagi Buruh Sakit
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e461e09337f937cb1079523/omnibus-law-cipta-kerja-jokowi-hapus-upah-bagi-buruh-sakit

Omnibus Law Cipta Kerja, Jokowi Hapus Upah Bagi Buruh Sakit



Jokowi menghilangkan aturan upah bagi pekerja yang berhalangan kerja karena sakit. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menghapus aturan soal upah yang seharusnya diterima buruh atau pekerja bila berhalangan tidak masuk kerja. Penghapusan tersebut tertuang dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang Rabu (12/2) kemarin drafnya sudah diserahkan kepada DPR.

Dalam draf ruu yang didapat CNNIndonesia, buruh atau pekerja yang tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan, melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha atau karena menjalankan hal waktu istirahat atau cuti memang masih diberi hak untuk mendapatkan upah dari pengusaha.

Tapi, besaran upah yang diterima tidak diatur dalam ruu tersebut. Besaran upah nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Dalam beleid tersebut, bila pekerja berhalangan sehingga tidak bisa bekerja mereka akan mendapatkan upah.

Bagi yang berhalangan karena sakit upah terbagi dalam beberapa besaran. Untuk empat bulan pertama, bayaran yang diterima buruh sebesar 100 persen dari upah.

Untuk empat bulan kedua, bayaran sebesar 75 persen dari upah. Untuk empat bulan ketiga, bayaran sebesar 50 persen dari upah.

Bila pekerja tersebut sampai empat bulan ketiga belum juga bisa bekerja, ia masih diberi hak untuk menerima pembayaran sebesar 25 persen dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan pengusaha.


Untuk pekerja yang tidak masuk karena menikah, menikahkan anaknya, mengkhitankan anaknya, membaptis anaknya, mendampingi istri melahirkan atau mengalami keguguran, mereka bisa mendapatkan upah untuk dua hari.

Selain menghapus aturan upah untuk pekerja yang berhalangan, Jokowi melalui beleid tersebut juga menghilangkan peran dewan pengupahan dalam penentuan upah minimum. Dalam draf ruu tersebut, kewenangan penentuan upah minimum dilimpahkan Jokowi ke gubernur.

Gubernur diberikan formula penentuan upah. Rumusnya, upah minimum dihitung dengan menjumlahkan upah minimum tahun berjalan dengan hasil kali upah minimum tahun berjalan dengan persentase pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.

CNNIndonesia mencoba meminta penjelasan dari Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono atas kebenaran isi draf ruu tersebut. Tapi, sampai berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebagai informasi, pemerintah memang berencana menerbitkan Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja. Klaim pemerintah, aturan tersebut diterbitkan untuk memacu investasi. Namun, rencana tersebut mendapatkan tentangan dari buruh. Mereka khawatir keberadaan UU Cipta Kerja tersebut nantinya akan mengganggu hak buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal beberapa waktu lalu mengatakan hak buruh yang berpotensi diganggu melalui penerbitan beleid tersebut adalah pesangon dan upah.

"Pengenalan upah per jam akan mengakibatkan upah minimum bakal terdegradasi bahkan hilang. Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bukan hanya 2 minggu, maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum yang berlaku di satu daerah tertentu," kata dia, Senin (20/1).

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...gi-buruh-sakit

emoticon-Cape d... emoticon-Cape d...
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ifeliachorling dan 21 lainnya memberi reputasi
masih draft oi... udah pada tereak duluan... emoticon-Kemana TSnya?
bata!
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ifeliachorling dan 12 lainnya memberi reputasi
profile picture
Sweetjulia01
kaskuser


Justru bagusnya ketika masih draft tu dikritisin bray.
biar ketika ketok palu, ga ada masalah2 baru yg bikin revisi uu sehingga mengakibatkan rapat2 pembahasan baru yg ngabisin anggaran baru.
emoticon-Angkat Beer
profile picture
kelelawar14
kaskuser
Terus mau lo kalau udah diketok baru dikritisin? Kaya KPK yang sekarang jadi ga jelas mau dibawa kemana? Harus Masiku aja sekelas coro ga bisa ketangkep?
profile picture
rajin.meremas
kaskus addict
abis draft diresmiin diem2

emoticon-Leh Uga

kayak ga tau aje
profile picture
Sweetjulia01
kaskuser


Lha makanya itu mumpung masih draft, klo produknya cacat ya dikritisin.

sama kaya ruukuhp.

biar ga kejadian lagi ada ruu bagus kaya ruu-pks malah dicancel, sedangkan ruukuhp yg bosok disahkan.
profile picture
4nton1
kaskuser
justru draft itu untuk dikritisi sedetail-detailnya. hajat hidup orang banyak lho gan.
GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di