CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Soal Kisruh Revitalisasi Monas, Sekda DKI Sebut Keppres Bikin Bingung
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e30d5a8c9518b7c3866a22e/soal-kisruh-revitalisasi-monas-sekda-dki-sebut-keppres-bikin-bingung

Soal Kisruh Revitalisasi Monas, Sekda DKI Sebut Keppres Bikin Bingung



Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menilai ada pemahaman berbeda mengenai surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka. Perbedaan itu terkait Pasal 5 dalam Keppres yang menyebutkan pembangunan kawasan Monas berdasarkan persetujuan bukan melalui izin.

Pasal itu menyebutkan bahwa 'memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.' Menurut Saefullah, Keppres itu membuat bingung sebab belum ada aturan turunannya.

"Ini harus ada perangkatnya sebetulnya ada breakdown dari Keppres. Ini belum ada sehingga membingungkan semuanya," kata Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Namun Pemprov DKI tetap mengikuti aturan jika revitalisasi Monas harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Selain itu, Saefullah juga mengatakan, UPT Monas telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebagai salah satu juri dalam sayembara desain revitalisasi.

"Dan sudah dibalas surat dari UPT Monas dengan mengirimkan salah satu karyawan untuk menjadi juri sayembara," ujar dia.

Revitalisasi Monas Sementara Dihentikan
Pemprov DKI telah memutuskan menghentikan sementara proyek revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama DPRD DKI Jakarta.

"Sebenarnya kami lebih suka diteruskan. Tetapi setelah rapat koordinasi dengan DPRD, ya sudah ini dihentikan sementara untuk menghormati," kata Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Penundaan revitalisasi menunggu surat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Saefullah mengaku masih menunggu keputusan penghentian sementara dari rapat bersama DPRD DKI.

"Tunggu kebijakan dari Pak Ketua Dewan kalau memang harus dihentikan dengan segala konsekuensinya. Bukan saya juga yang berhentikan karena yang berkontrak Dinas Cipta Karya sebagai penanggung jawab anggaran," ucapnya.

Di tempat sama, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta revitalisasi Monas diberhentikan sementara mulai, Rabu (29/1).

"Mulai besok, menunggu surat dari Kementerian Sekretariat Negara," jelasnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebelumnya meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan proyek revitalisasi di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Pratikno mengatakan, pelaksanaan proyek tersebut belum mengantongi izin dari pihaknya, selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah, pembangunan di kawasan Monas diperlukan izin Mensesneg selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan.

"Kita minta untuk disetop dulu," kata Pratikno usai rapat bersama anggota komisi pengarah dan para pakar tata kota di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (27/1).

https://m.merdeka.com/jakarta/soal-k...n-bingung.html


Mau itu persetujuan atau minta izin....

Tetap pemprov salah karena tidak melakukan keduanya....

Maen tebang aja tanpa permisi....

emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
4iinch dan 28 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh gabener.edan
Di kantor ane mau ngadain acara apa aja harus izin atasan... klo ud ada izin baru jalan rencana n pelaksanaan..

Ini level provinsi kok g ada koordinasiemoticon-Wakaka
profile-picture
profile-picture
profile-picture
SLSDBS dan 12 lainnya memberi reputasi
profile picture
kalian harus cari dukungan ormas atau preman sekitar kantor dan lain kali acara dilaksanakan dulu baru minta ijin,.
profile picture
fadlan2889
kaskus addict


gini bos, urusan bangun ibukota itu urusannya dki, jd mau di bikin apa, mau nabrak peraturan apa, bahkan mau nabrak UUD1945 juga memang hak nya dki, dalam hal ini anies, suka2 dia aja

tapi giliran banjir, kerendem, sampah, jalan rusak, jalanan macet mulu, dan urusan2 yg kgk enak dan pait2 itu urusan nya pemerintah pusat

sampe di sini ente faham?jadi jgn di banding2in sama kantor ente emoticon-Mad

kalo gk faham siap2 aja ente kgk di urus mayit nya emoticon-Mad







emoticon-Tai emoticon-Ngacir
profile picture
kerupukaleng
kaskus maniac
Wajar, wan jembud sama tgupepek mmg tolol
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 3 dari 3 balasan
GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di