Polemik Natuna antara RI dengan RRC masih terus berlanjut. Padahal Indonesia telah menegaskan posisinya di perairan Natuna yang telah diakui hukum internasional, yakni UNCLOS 1982. Namun, meski TNI dan Bakamla RI telah melakukan pengusiran, kapal-kapal ikan China dikabarkan sempat kembali memasuki ZEE Natuna. Oleh karena itu pula, Menhan Prabowo bertekad meningkatkan pertahanan RI dan modernisasi alutsista negara untuk menghalau negara-negara lain yang melanggar dan masuk ke wilayah Indonesia.

Sumber : CNN Indonesia[RI Tolak Nego dengan China Terkait Kisruh Natuna]

Kisruh tersebut tentunya menyebabkan Pemerintah RI menaruh perhatian lebih serta meningkatkan aktivitas militer di sekitar Natuna. Hal ini sekaligus memutus jalur masuk bagi kejahatan maritim lintas negara seperti penyelundupan narkoba, senjata, produk pasar gelap, dan perdagangan manusia. Khususnya di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat yang lokasinya berdekatan dengan Natuna.

Sebagai informasi, Sumatera Utara termasuk ke dalam daerah yang paling rawan dalam lalu lintas narkoba, terutama sabu. Provinsi Sumut, serta wilayah Pantai Timur Sumatera Utara merupakan pintu masuk peredaran narkotika jenis sabu dari Malaysia.

Sumber : Republika [Ini Jalur-Jalur Favorit Penyelundupan Narkoba]

Tahun 2015, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengidentifikasi peta masuknya narkoba ke Indonesia. Apabila dahulu narkoba diselundupkan melalui jalur udara, kini barang haram itu justru masuk melalui laut. Sebagian besar narkoba diselundupkan dari Malaysia, didatangkan dari Eropa, Iran, hingga China.

Sumber : Liputan 6 [INFOGRAFIS: Peta Penyelundupan Narkoba di Indonesia]

Selain narkoba, kejahatan lintas batas negara yang turut mendapatkan dampak dari peningkatan aktivitas militer di Natuna adalah perdagangan manusia. Kejahatan lintas batas negara ini akan sangat berdampak pada sindikat perdagangan manusia di Kalbar, terutama di sebuah daerah bernama Entikong yang disebut-sebut sebagai jalur padat perdagangan manusia.

Sumber : Tirto [Selamat Datang di Entikong: Jalur Padat Perdagangan Manusia]

Begitu juga peredaran barang ilegal atau barang black market yang marak di wilayah sekitar perairan Natuna, juga akan turut terputus jalurnya.

Lantas mengapa Sumatera Utara dan Kalimantan Barat menjadi fokus dari dampak peningkatan aktivitas militer di Natuna? Bukankah hal ini justru kabar baik dan mampu mematikan bisnis ilegal dari para sindikat tersebut?

Telah kita ketahui bersama, kedua daerah yakni Sumut dan Kalbar merupakan provinsi dengan konsentrasi etnis Han yang tinggi. Sehingga menjelang Imlek 2020, yang jatuh pada tanggal 25 Januari nanti, akan menjadi peluang bagi sindikat atau kartel kejahatan maritim lintas negara memicu gejolak dan konflik di kedua provinsi. Secara sederhana, para kartel kejahatan tengah tersudut dengan adanya peningkatan aktivitas militer di perairan Natuna dan sekitarnya. Maka secara logika, mereka akan berusaha menciptakan konflik sambil mencari pintu lain agar bisa tetap hidup dengan bisnis haram tersebut.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan gejolak yang akan terjadi di kedua provinsi. Hal ini sekaligus sebagai cara untuk mengevaluasi pihak Bea Cukai Medan maupun Kalbar (Singkawang, Entikong, dan Pontianak), karena selama ini kejahatan lintas negara tetap marak terjadi meski dengan adanya keberadaan Direktorat tersebut di sana.