CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Menag Kembalikan Lembaga Penguji Halal ke MUI, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5deade07c9518b0daa32fa46/menag-kembalikan-lembaga-penguji-halal-ke-mui-bagaimana-sikap-muhammadiyah

Menag Kembalikan Lembaga Penguji Halal ke MUI, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?



Jakarta - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengembalikan kewenangan uji produk halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Padahal, sesuai dengan UU, lembaga penguji produk halal bisa dilakukan oleh laboratorium mana pun, sepanjang memenuhi syarat. Lalu, bagaimana sikap Muhammadiyah selaku ormas Islam?

"Kalau bagi Muhammadiyah yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah bersungguh-sungguh melaksanakan UU Jaminan Produk Halal. PP Jaminan produk halal sudah terbit dan sudah pula diterbitkan peraturan bahwa sejak 17 Oktober, semua produk sudah harus bersertifikat halal," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).


Abdul Mu'ti mengatakan, bila lembaga penguji halal itu dikembalikan lagi ke MUI, semestinya dilakukan lewat judicial review. Hal tersebut merupakan mekanisme dalam perubahan UU.

"Kalau diberikan kewenangan kepada lembaga di luar MUI berarti harus dilakukan judicial review. Dalam struktur hukum, kalau ada perubahan UU mekanisme melalui JR, atau dibuat UU baru oleh DPR," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan alasan diskresi yang menjadi landasan Menag mengembalikan wewenang sertifikasi halal ke MUI. Menurutnya, diskresi pun mesti memiliki payung hukum.

"Diskresi itu harus ada dasar atau payung hukumnya. Setahu saya tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Lihat saja UU dan PP apakah ada klausul yang terkait dengan transisi, yang membolehkan diskresi. UU Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan lima tahun lalu. Dan seharusnya sudah berlaku penuh," tuturnyaa.

Sebelumnya, lewat KMA Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, Menag Fachrul Razi telah menugaskan BPJPH Kemenag, MUI, dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI untuk mengurusi sertifikat halal.

"Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai besaran tarif layanan sertifikat halal sebagaimana dimaksud diktum Keempat belum ditetapkan, besaran tarif layanan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MUI dan LPPOM MUI yang memberikan sertifikasi halal sebelum ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal berlaku," demikian bunyi Diktum Kelima dalam SK yang ditandatangani pada 12 November 2019.


Penunjukan LPPOM MUI ini bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal. Di mana lembaga penguji halal boleh dibuat oleh lembaga mana pun, sepanjang memiliki laboratorium yang memenuhi syarat. Namun Kemenag menilai ini tidak bertentangan dengan UU karena KMA itu dianggap sebagai diskresi.

"Ini masa transisi saja sampai semuanya sudah terpenuhi dan organisasi Kemenag sudah terbangun dengan baik," kata Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Saadi, kepada wartawan, Jumat (6/12).

"Di masa transisi ini, perlu ada diskresi yang dimungkinkan juga di dalam peraturan perundang-undangan," sambungnya.

sumber

Ga percuma wapres ketua MUI
emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
raafirastania26 dan 3 lainnya memberi reputasi
Quote:


Kan bisa ada organisasi di bawah BPOM khusus untuk sertifikasi halal isinya orang islam semua. Jadi ada yang mengawasi. Kalau MUI nanti yang ngawasi siapa?
profile-picture
raafirastania26 memberi reputasi
profile picture
kampret.strez
aktivis kaskus


kenapa bpom tidak merekrut ulama untuk menguji makanan halal?
profile picture
Tjuk
kaskus addict


loh kan kerja 2 kali namanya

tentang fatwa haram dan halal dari MUI tidak langsung ke masyarakat, stempel halal haram ya tetep pemerintah
jadi MUI adalah penguji saja ini masalah ibadah emoticon-Big Grin
profile picture
chigo.ji3
kaskus addict
@Sustermanis maksudnya seperti malaysia yg lembaga sertifikasinya dipegang negara, jadi istilahnya negara punya MUI sendiri dibawah payung negara tapi juga punya sub yg urusin makanan non halal juga.

Kan sama aja mau mui atau bpom yg keluarin setifikat halal tetap bisa diterima yang penting sesuai standar halal diindonesia.

Dan plusnya lahan basah seperti ini nggak bakal jadi rebutan ormas-ormas klo dikasi mui nanti muhammadiah marah dan sebaliknya ujung ujungnya mereka bentrok lagi. Tapi klo diambil alih negara tu ormas ormas bisa apa.
profile picture
chigo.ji3
kaskus addict
@Tjuk klo pemerintah bikin organisasi seperti MUI tapi dibawah payung negara entah dibawah kendali kemenag, trus somehow mereka mengeluarin sertifikat halal apakah produknya jadi haram karena bukan ormas MUI yg keluarin ?
profile picture
Sustermanis
kaskus addict
@chigo.ji3 Malaysia Jakim cuma ngurusin umat islam aja loh, yang diingat bikin Sertifikat halal gini gak kayak bangun candi roro jonggrang semalam jadi, pemerintah mau pakai halal gak pernah sosialisasi logo yang dipakai, kontradiktif malah sama sama niat buat genjot ekspor, lagian MUI juga Ormas semua organisasi islam, kerjasamanya udah international, kalau dapet MUI pengalaman ane ekspor lebih bisa keterima, ane ekspor ke Korea, Taiwan mereka minta Sertifikat Halal juga.
GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di