Jakarta, CNBC Indonesia - Pabrik-pabrik industri padat karya khususnya alas kaki atau sepatu memilih angkat kaki dari Banten. Misalnya dari Kabupaten/Kota Tangerang ke wilayah lain seperti Jawa Tengah (Jateng). Upah yang tinggi menjadi pemicu utamanya.

Selain persoalan upah tinggi, ada juga persoalan premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas.Hal ini juga dirasakan oleh para pengusaha alas kaki yang akhirnya memilih hengkang ke Jateng.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri Anom mengatakan ada beberapa modus premanisme di Banten antara lain mulai dari pengelolaan sampah/limbah sampai rekrutmen tenaga kerja yang dikuasai oleh ormas. Ia bilang ada beberapa kasus tenaga kerja sebelum bekerja di perusahaan alas kaki, harus bayar ke preman.

"Sekarang ormas sudah lebih maju. Mereka minta sekarang bisnis," kata Firman sambil merujuk kasus minimarket di Bekasi, kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/11)


Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Deden Indrawan mengaku tahu soal relokasi 25 pabrik alas kaki dari media massa.

Penyebabnya memang karena persoalan upah yang tinggi di Banten. Apalagi saat ini Banten lebih banyak penanaman modal asing (PMA) terutama di industri padat modal antara lain kimia dan sebagainya.

Namun, Deden mengaku tak tahu soal keluhan pengusaha alas kaki hengkang antara lain dipicu oleh premanisme di Banten. Ia beralasan PTSP lebih banyak berinteraksi kepada investor yang baru memulai usaha.

"Di Banten memang lebih banyak industri padat modal PMA. Padat karya selain alas kaki ada tekstil dan garmen, dari investor lokal," katanya.

Ia bilang bagi industri padat karya memang tak mudah untuk menjalankan operasi usaha di Banten yang upah minimum, terutama UMK yang sudah tinggi. Dengan jumlah pekerja banyak mengandalkan manusia, dengan upah yang tinggi, akan menjadi beban bulanan yang berat.

Selain persoalan upah tinggi, premanisme, ada persoalan lain di Banten, yaitu mafia tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan mafia tanah mengancam investasi triliun rupiah di Banten. Akibat ulah mafia tanah, investasi dari perusahaan Korea Selatan, Lotte Chemical senilai US$ 4 miliar atau setara Rp 56 triliun (kurs Rp 14.000/US$) menjadi terhambat.

"Di Banten itu Lotte Chemical mau investasi hampir US$ 4 miliar dolar untuk pengembangan petrochemical," kata Sofyan.

Soal relokasi pabrik alas kaki dari Banten juga dibenarkan oleh Kepala BPS Banten Adhi Wiriana. Ia juga mengatakan relokasi pabrik salah satu yang mempengaruhi pengangguran di Banten. Selebihnya ada musim kemarau, aksi merumahkan karyawan pada kasus Krakatau Steel (KS), hingga tutupnya perusahaan Sandratex di Tangerang Selatan.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten pada Agustus 2019 mencapai 8,11% atau tertinggi di Indonesia.

"Sementara data kami baru pabrik sepatu, karena UMP (upah minimum) yang tinggi," kata Kepala BPS Banten Adhi Wiriana kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (12/11/2019).