Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta belum sepakat soal anggaran pembangunan jalur sepeda. DPRD merasa rencana itu belum jelas dan mendadak naik dari rencana awal.

Rencana anggaran jalur sepeda dibahas antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta. Anggaran jalur sepeda masuk dalam rencana anggaran Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway.

"Semula Rp 4,498 miliar, ada penambahan Rp 69,272 miliar total Rp 73,771 miliar. (Penambahan) sesuai dengan program DKI untuk mewujudkan pembangunan jalur sepeda di Jakarta. Tahun ini (rencana) 63 km dari target (2022) 500 km jalur sepeda," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat pemaparan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Salah satu anggota Komisi B dari Fraksi DPRD DKI Jakarta, Manura Siahaan, bertanya soal rencana besar (master plan) pembangunan jalur sepeda. Jika tidak ada, maka anggaran ini kemungkinan akan dicoret.

"Kalau tak mampu tunjukkan itu (master plan) saya rekomendasikan dicoret. Semua yang tidak terintegrasi dengan mengatasi kemacetan, dicoret," kata Manura.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C Pandapotan Sinaga, bertanya soal alasan peningkatan anggaran. Padahal, Pandapotan menyebut ada pemotongan rencana anggaran secara umum di DKI Jakarta.

"Setelah lakukan efisiensi, kalian malah naik Rp 69 miliar. Perencanaan bagaimana? Harus dipastikan, nggak mungkin selama satu hari bisa naik," kata Pandapotan.

Syafrin lalu meyakinkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah membuat master plan pembuatan 500 km jalur sepeda sampai dengan 2020. "Master plan sudah ada. Sudah di-workshop dengan elemen pesepeda. Target kami di 2022, 500 km," ujar Syafrin.

Sementara itu, tentang rencana kenaikan, Syafrin mengatakan jalur sepeda awalnya bukan prioritas. Namun, berubah setelah ada kajian dan pembangunan jalur sepeda.

"Saya laporkan, bahwa begitu kami masuk ke bulan Juli memang program sudah ada. Tapi dalam implementasi itu belum masuk prioritas Dishub, dan oleh sebab itu, prioritas penanganan tempat, kebutuhan jalur sepeda menjadi penting," kata Syafrin.

Dishub pun mengaku mendapat permintaan dari operator transportasi untuk menambah jalur sepeda. Jalur sepeda bisa jadi pergerakan warga dari dan ke stasiun atau halte.

"Permohonan dari operator angkutan umum apakah Commuter Line, MRT, TransJakarta, bahwa harus difasilitasi untuk pergerakan dari dan ke stasiun, dan halte terdekat. Nah, fasilitas ini yang kita dorong dengan dua hal pedestrian dan sepeda," kata Syafrin.

Mendengar penjelasan Syafrin, Manura meminta rapat tidak memutuskan anggaran untuk jalur sepeda. Pembahasan harus masuk dalam agenda pendalaman.

"Kasih kajian ke saya, di komisi dikaji. Ini jadi dipahami bersama. Kami tidak mau ujug-ujug naik. Ini recommended atau enggak. Jangan diputus sekarang, harus dibahas di pendalaman," kata Manura.

Sidang pun sepakat untuk tidak memutuskan soal anggaran sepeda tersebut. (jbr/aik)

https://m.detik.com/news/berita/d-47...k/2#detailfoto