Balasan dari Kursi apa yang diincar Moeldoko setelah KSP bubar

Menkeu Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Hari ini, Jumat (18/10/2019), efektif menjadi hari kerja terakhir bagi Kantor Staf Presiden (KSP).

Masa kontrak lembaga nonstruktural setingkat kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2015 ini memang hanya seumur masa bakti presiden.

Dengan begitu, KSP harus dibubarkan seiring dengan berakhirnya masa jabatan Joko “Jokowi” Widodo pada periode pertamanya, Sabtu 19 Oktober 2019.

Kepala KSP Jenderal Purn. Moeldoko mengaku KSP akan kembali hidup pada periode kedua Jokowi. Bisa dengan nama baru, pun kepala yang baru.

Karyawannya, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun kontrak, berpeluang dipakai kembali di KSP “baru” nantinya. Namun untuk sekarang, para karyawan itu bakal dipindahtugaskan atau diberhentikan sementara.

Lalu, bagaimana dengan Moeldoko?

Beragam rumor menyebut Moeldoko pantas menggantikan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Jenderal TNI (Purn.) tersebut dinilai memiliki rekam jejak sejajar dan kemampuan manajerial untuk mengkoordinasikan sejumlah kementerian di bawahnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, RI, Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Moeldoko tak merespons ketika ditanyakan oleh sejumlah jurnalis terkait rumor tersebut. Moeldoko hanya mengaku dirinya akan pergi berlibur, pasca-berakhirnya masa tugas KSP.

“Saya mau liburan, pulang kampung,” kata Moeldoko, dalam agenda silaturahmi dengan jurnalis Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2019).

Moeldoko juga tutup mulut ketika ditanyakan apakah dirinya sudah dipanggil presiden untuk membahas tawaran jabatan baru, pada periode berikutnya.

“Enggak belum dipanggil, (masih) urusan dengan tugas biasa,” jawab Moeldoko.

Moeldoko hanya menyatakan bahwa pengumuman kabinet bakal dilakukan Jokowi, tak lama setelah pelantikan. “Karena biar presiden bisa cepat kerja,” tukasnya.

Selama lima tahun berdiri, KSP melalui masa kepemimpinan yang berganti-ganti. Saat pertama kali dibentuk, Desember 2014, KSP dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sehingga posisi Kepala KSP diberikan kepada Teten Masduki, September 2015.

Januari 2018, Teten dipindah menjadi Koordinator Staf Khusus. Posisi Kepala KSP lalu berpindah kepada Moeldoko hingga saat ini.

Layak bertahan
Dalam berbagai survei publik, nama Moeldoko memang kerap muncul sebagai salah satu sosok “pembantu” Jokowi yang layak dipertahankan untuk periode kedua.

Survei yang disusun Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) salah satunya. Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas menyebut delapan nama menteri dan pejabat yang bisa dipertahankan Jokowi.

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selanjutnya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala KSP Moeldoko.

“Mereka menunjukkan kinerja yang kinclong. Pak Jokowi perlu dibantu oleh menteri yang visioner, tidak hanya berkarakter eksekutor," tukas Sirojudin.