Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

indrainiesta28Avatar border
TS
indrainiesta28
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Revisi Undang-Undang (RUU) KPK telah disahkan oleh DPR. RUU itu sebelumnya juga telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut mengambil keputusan.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira hal itu justru anggapan yang salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.

"Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu," ujarnya, Selasa (17/9/2019).

Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.

"Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum," tambahnya.

Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.

"Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan," tutupnya.(dtf)

http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...i_pasar_modal/

Investor semakin sulit percaya Indonesia karena korupsi dan ketidakpastian hukum emoticon-Kalah
Cendol donk gan
pemburu.kobokan
aloha.duarr
aloha.duarr dan 2 lainnya memberi reputasi
3
2.4K
48
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
Chen21Avatar border
Chen21
#33
Quote:


karena itu lebih baik mencegah agar masyarakat tidak dirugikan.

memangnya waktu menangani kasus adik ipar jokowi, pemimpinnya dikriminalisasi dan kasus2 lama diungkit lagi?

tidak akan bisa, kriminalisasi akan selalu ada di negara yang menganut hukum di atas segalanya. di negara yang menganut hukum diatas segalanya, kasus2 lama akan bisa dipakai untuk menjatuhkan seseorang. di negara2 maju juga terjadi kriminalisasi. trump dan keluarganya kapanhari kena kasus masa lalu dengan stormy daniel, russiagate yang tidak terbukti, sekarang ukrainegate. trudeu sekarang kena kasus foto lama yang dianggap rasis (entah ada dampak hukumnya atau tidak). kalau tidak salah hillary clinton juga pernah kena kasus lama penghapusan email atau benghazi, saya lupa. selain itu kalau tidak salah jaksa agung amerika serikat juga sekarang sedang diungkit masalah pelecehan seksual yang terjadi beberapa tahun lalu. kabinet trump sedang digoyang dengan kasus masa lalu. meskipun bukan kasus hukum di dunia hiburan, tweet lama kevin hart dan sutradara GOTG membuat mereka dipecat. para wanita dan pria tiba2 bermunculan menuduh orang2 terkenal melakukan pelecehan seksual di masa lalu.
mungkin hanya di sistem kerajaan seorang raja bisa mengabulkan hak imunitas.

menurut undang2 lama, KPK menangani korupsi diatas 1 miliar. dibawah 1 miliar ditangani polisi atau kejaksaan. jadi seingat saya tidak ada yang high profile atau tingkat nasional. saya merasa sering dengar atau baca beritanya kasus korupsi lokal di radio atau surat kabar, tapi saya tidak dapat mengingat. entah kenapa hanya ingat kasus2 yang besar2 di tingkat nasional atau luar biasa besar korupsinya, sedang kasus2 lokal diabaikan oleh memori saya. saya hanya tau kasus korupsi baru2 ini di lokal Surabaya, kasus jasmas. jadi mungkin korupsi2 yang ditangani polisi dan jaksa adalah tingkat lokal.
0
Tutup