Wacana bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo islamophobia terus didengung-dengungkan pihak tertentu. Hal itu lantaran proses perizinan Front Pembela Islam (FPI) belum selesai.

Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto membela FPI yang tak kunjung dapat perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ismail menuding Pemerintah memiliki paham fobia Islam sehingga alergi terhadap segala hal berbau agama Islam.

Terang saja, tudingan tak berdasar. Pasalnya proses perpanjangan SKT sedang dilakukan.

Pemerintah sama sekali tak menghambat FPI, justru ormas tersebut yang tak kunjung memenuhi syarat sehingga SKT belum bisa keluar.

Tuduhan pemerintah mengidap fobia Islam itu juga tak logis karena pemerintah selama ini banyak bergandengan tangan dengan ormas-ormas Islam, seperti NU dan Muhammdiyah.

Pemerintah juga masih mengakomodir kepentingan umat Islam secara baik, seperti mengatur waktu berpuasa, mengurus zakat, dan ibadah haji. Tak mungkin pemerintahan Jokowi anti-Islam bila masih melakukan hal tersebut.

Hingga saat ini, pemerintah hanya bertindak tegas kepada ormas-ormas yang terbukti radikal dan menyebarkan paham khilafah, seperti HTI.

Merekalah yang menyebarkan narasi sesat bahwa pemerintah islamophobia. Tujuannya tak lain untuk membenturkan umat Islam dengan pemerintah.

Kita tahu strategi mereka untuk membuat situasi kacau. HTI dan FPI ini memang terus mencari cara untuk menyudutkan pemerintah.

Mereka telah satu visi-misi untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Apapun dilakukan untuk melancarkan agenda tersebut.

Kita dukung pemerintah untuk membasmi ormas-ormas sesat itu. Jangan sampai paham khilafajhmerajalela hingga menghancurkan NKRI dan Pancasila.