Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengkaji pembangunan tanggul laut di perairan utara Jakarta. Tanggul laut tersebut direncanakan berupa tol yang menghubungkan wilayah Banten dan Bekasi. 


"Dari dinamikanya dalam pembangunan mungkin bukan tanggul, tapi tol. Tol yang nantinya apabila diperlukan nanti akan menjadi tanggul laut," ungkap Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Hari Suprayogi, di Jakarta, Jumat (12/7/2019). 

Ia menegaskan, bentuk fisik yang direncanakan dari pembangunan tol tersebut berupa jembatan. Nantinya, tol ini juga berfungsi sebagai tanggul laut. 

"Tol itu menghubungkan Bekasi sampai ke Banten," imbuh Hari. 

Wacana membuat tol di atas perairan utara Jakarta ini tidak lepas dari review yang dilakukan terhadap masterplan rancangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait rencana National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Dalam review ini, Kementerian PUPR melibatkan berbagai pihak. 

Secara konkret, Kementerian PUPR telah sepakat dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA). 

Para pihak sudah sepakat untuk melanjutkan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau NCICD Tahap II. Pihak Belanda dan Korea Selatan dalam hal ini berperan memberi bantuan pendanaan untuk kajian yang dilakukan. 

"Kalau kita bicara NCICD itu kan Kementerian PUPR dalam hal ini Ditjen SDA kan sedang melaksanakan yang namanya, dengan bantuan dari Korea dan Belanda itu." 

"Itu hanya mereview, sebenarnya hanya mereview master plan dari yang sudah ada itu kita review, ditambah dengan desain. Dalam perjalanannya pasti ada dinamika kan," tandasnya. 

Pihak Kementerian PUPR sebelumnya memperkirakan proses pembangunan tanggul laut ini selesai 30 tahun ke depan, sebagai program penanganan turunnya permukaan air tanah di Jakarta, agar Jakarta tak tenggelam di masa depan. (hoi/hoi) 

Jakarta - Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II dilakukan. Pembangunan tanggul laut raksasa dilakukan dengan Korea Selatan dan Belanda.

Pihak Indonesia diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepakat dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) untuk melanjutkan pembangunan tanggul raksasa ini pada Juni lalu.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan dibuka kemungkinan pembangunan tol di utara Jakarta. Tol ini juga berfungsi sebagai tanggul laut.

Mengutip data KPPIP, fase ini adalah bagian dari pengembangan jangka panjang di sisi timur teluk Jakarta tersebut. Caranya dilakukan dengan menutup bagian dari teluk untuk mengantisipasi jika penurunan muka tanah di Jakarta bagian timur tidak dapat dihentikan. Dalam pelaksanaannya, akan disediakan bagian tanggul timur dengan jalan tol akses menuju Bekasi untuk mengurangi dampak atas penutupan ini

"Kemudian yang MoU ini fase 4-7 yaitu ya ini kan desain saja. Dari dinamikanya dalam pembangunan mungkin bukan tanggul, tapi tol. Tol yang nantinya apabila diperlukan nanti akan menjadi tanggul laut," kata Hari di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Hari menambahkan bahwa tol tersebut membentang dari Bekasi hingga Banten. Dengan demikian tol ini melintasi Jakarta.

"Tol itu menghubungkan Bekasi sampai ke Banten," katanya.



Rencana pembangunan tol sekaligus tanggul laut ini masih dalam kajian. Jika disetujui maka bisa direalisasikan.

"Kajiannya kan sekarang sudah disepakati, sudah dilaporkan pak Menteri (PUPR) ke Menko (Perekonomian), seperti yang saya sampaikan barusan kerangka nya seperti itu. Kalau Beliau setuju ya kita lanjutkan. Berapa berapanya ya nanti," tuturnya.

Dalam hal ini, Belanda dan Korsel memberikan bantuan pendanaan terkait kajian pembangunan tersebut.

"Dia yang memberikan bantuan, pendanaan bukan pembangunan ya. Pendanaan dalam rangka kajian ini," ujarnya.

The Real Tol Laut tampaknya akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat.
Biaya Pembebasan lahan bisa lebih hemat.