Harga bawang putih yang masih tinggi kendati keran impor dibuka merupakan indikasi pemerintah belum mampu mengantisipasi gangguan terhadap keamanan stok pangan nasional.

Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim menilai proses importasi bawang putih sepanjang semester I 2019 menjadi salah satu rapor merah importasi pangan Indonesia.

Dia mengatakan, pemerintah seolah-olah lalai dalam melakukan antisipasi pengamanan stok pangan nasional.
Padahal sejumlah anggota sudah sejak awal tahun mematuhi ketentuan untuk mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) bawang putih oleh Kementerian Pertanian (Kementan). RIPH tidak kunjung diterbitkan hingga akhirnya terjadi gejolak harga jelang Ramadan, yang akhirnya membuat pemerintah kalang kabut sendiri.

"Ini bukti kalau manajemen impor kita masih buruk,” jelasnya seperti dikutip dari Bisnis.com, kemarin.

Dia meminta agar pemerintah melakukan manajemen waktu yang tepat dan terstruktur dalam proses importasi pangan, terutama bawang putih. Hal ini mengingat bawang putih yang ditanam di dalam negeri saat ini hanya mampu untuk memenuhi k.ebutuhan pembibitan, bukan konsumsi.

Harga komoditas bawang putih memang sempat bikin pusing kepala sejak Februari 2019 yang lalu. Terjadi eskalasi harga yang bahkan sempat menyetuh kisaran Rp90.000-Rp100.000 per kilogram (kg) di berbagai tempat.

Demi menekan harga kembali ke posisi normal, kisaran Rp30.000-Rp35.000 per kg, pemerintah memutuskan utuk membuka keran impor bawang putih dari China, negeri penghasil bawang putih terbesar di dunia.

Sebanyak 15 perusahaan telah mendapatkan alokasi impor ribuan ton bawang putih dengan total mencapai 256 ribu ton hingga saat ini. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengungkapkan, pihaknya siap kembali menerbitkan surat Persetujuan Impor (PI) tambahan  bagi 5 importir swasta.

"Sudah diterbitkan 256 ribu ton, sekarang sudah ada 15 perusahaan. Kami akan keluarkan lagi izin untuk 5 perusahaan lain yang sudah mengajukan," kata Oke, pekan lalu.

Diluar 20 perusahaan tersebut, Oke mengaku mendapat informasi akan masuknya pengajuan impor baru dari 12 perusahaan lain yang telah mendapatkan RIPH dari Kementan.



Ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan carut-marutnya importasi bawang putih pada semester I 2019 harus menjadi catatan. Keterlambatan pemerintah dalam menerbitkan RIPH dan persetujuan impor harus menjadi evaluasi. Terlebih, kondisi itu terjadi ketika mendekati momentum Ramadan dan Lebaran yang menjadi periode puncak permintaan pasar.

"Kalau dibilang dari sisi importasi pangan berhasil kendalikan pasokan, harga dan inflasi, saya rasa belum tepat. Sebab pada semester I 2019 ini kita tertolong oleh harga beras yang rendah sehingga bisa mengompensasi gejolak harga di komoditas lain, terutama yang diimpor seperti bawang putih dan daging sapi atau kerbau,” katanya.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan Moh. Ismail Wahab menegaskan, kebijakan wajib tanam dan produksi bawang putih sebanyak 5% dari pengajuan impor akan terus dilanjutkan. Kebijakan tersebut diyakini bukan pemicu kenaikan harga bawang putih di tingkat konsumen.

Ia bilang wajib tanam importir hanyalah salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah guna mendukung pencapaian target swasembada selain melalui dana APBN.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata bawang putih di tingkat nasional masih bertengger di atas Rp40.000 per kg. Merujuk data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional hingga 10.30, Jumat (14/6), harga bawang putih bertahan di Rp40.600/kg.



Angka itu memang turun dari Rp 41.600/kg di awal pekan ini, namun masih jauh dari harapan pemerintah dimana harga jual di pasar tradisional dapat diturunkan ke Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp32.000 per kg dan di pasar ritel modern Rp35.000 per kg.

Di Jakarta, harganya bahkan masih bertahan di Rp44.285 per kg, berdasarkan data Info Pangan Jakarta. Di Pasar Pramuka, harga bawang putih bahkan belum mau beranjak dari angka Rp60.000 per kg.

Di sisi lain, eksekusi program Swasembada Bawang Putih 2021 memang telah dimulai. Namun tentunya masih jauh dari kata capai target. Kementan perlu segera mencari cara yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah kekurangan produksi bawang putih di dalam negeri ketimbang mengandalkan impor dari negara lain.



Acuan:


Ketimbang Impor, Pemerintah Harus Cari Cara Lain Kendalikan Harga Bawang Putih


256 Ribu Ton Bawang Putih Impor Masuk RI, Yakin Harga Turun?


Bawang Putih Mahal Indikasi Pemerintah Lalai Jaga Stok Pangan