Bivitri Susanti (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Pernyataan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan beberapa ahli lainnya dikutip dalam gugatan permohonan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bivitri menilai banyaknya pernyataan ahli yang dikutip seperti makalah dan skripsi.

"Yang perlu diingat adalah yang kita persoalkan ini bukan makalah. Kita tidak mencari makalah yang keren, yang kita cari adalah dokumen permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) sehingga bukan banyaknya kutipan," kata Bivitri, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (13/6/2019).

Bivitri mengatakan teori yang ada di dalam permohonan Prabowo-Sandi cukup baik. Akan tetapi, bukan berarti banyaknya ahli yang dikutip membuat berkas permohonan kubu 02 itu bagus, justru yang menjadi tantangan adalah pembuktiannya.

"Bahkan masuk kutipan Prof Sadli Isra yang jadi hakim MK. Jadi saya, Mas Feri Amsari, dan Titi juga dikutip dalam permohonan itu tentu saja kami terhormat. Tapi poin yang akan saya sampaikan bukan berarti banyak kutipan itu bagus," kata Bivitri.

"Karena yang kita bicarakan bukan bicara skripsi bukan makalah, tapi permohonan suatu perkara, sehingga yang jadi matters dan menjadi ukuran apakah semua dalil nanti bisa dibuktikan apa tidak. Apakah dalil tersebut punya pengaruh signifikan apa enggak terhadap hasil perhitungan perkara," sambungnya.

Menurutnya, tak masalah jika mengutip beberapa ahli asalkan menyertakan sumbernya dengan jelas. Bivitri menilai bukan hanya mengutip teori dan kutipan ahli yang bagus, tetapi harusnya tim 02 membuktikan dengan bukti yang kuat.

"Tapi nggak papa yang namanya mengutip. Mengutip tuh nggak perlu izin nggak papa, yang penting ada sumbernya jelas dicantumkan. Nggak perlu izin. Tapi bukan berarti sudah mengutip ahli di luar negeri itu dan kami, bukan berarti itu bagus karena sekali lagi itu bukan skripsi. Yang membuktikan nanti adalah apakah alat buktinya sudah cukup bagus untuk meyakinkan hakim apa tidak," ungkapnya.

Diketahui, dalam gugatannya, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diketuai Bambang Widjajanto (BW) mengutip sejumlah pendapat ahli. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan 9 hakim konstitusi bahwa dialah yang seharusnya memenangi Pilpres 2019.

Adapun beberapa ahli yang dikutip adalah Refly Harun, Yusril Ihza Mahendra, Saldi Isra, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Bayu Dwi Anggono, Veri Junaidi, Titi Anggraini, Arief Hidayat, Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, Abdul Mukhtie Fadjar, Tim Lindsey, dan Tom Power.

Sidang MK (grandy/detikcom)

Jakarta - Tom Power memprotes pendapatnya dikutip tim hukum Prabowo Sudianto-Sandiaga Uno dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pendapat pengamat asing itu tetap dibacakan dalam sidang di MK.

"Sejalan dengan pandangan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai gaya pendekatan otoritarian seperti Orde Baru adalah pendapat dari Tom Power, kandidat doktor dari Australian National University yag risetnya terkait dengan politik di Indonesia, termasuk gaya pemerintahan Joko Widodo," kata kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Menurut Nasrullah, hal itu tertuang dalam makalah Tom Power di konferensi tahunan 'Indonesia Update' di Canberra, Australia pada september 2018. Masih menurut Nasrullah dkk, Tom Power menyoroti hukum kembali digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik.

"Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum," ujarnya.

Proteksi lain, adalah menguatnya lagi pemikiran dwi fungsi militer. Hal-hal tersebut bagi Tom Power, kata Nasrullah lagi, adalah beberapa karakteristik otoritarian Orde Baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi.
Baca juga: Ahli yang Dikutip BW Nilai Gugatan Pilpres Prabowo Seperti Skripsi

Sebagai bukti pandangan itu, tim hukum Prabowo menyertakan dua link berita yaitu 'Jokowi's authoritarian turn' dan 'Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline'.

"Mengenai karakteristik pemerintahan Jokowi mirip Orde Baru sekaligus menjelaskan bagaimana modus kecurangan pemilu di era otoritarian tersebut juga dilakukan oleh Paslon 01 yang juga Presiden petahana Jokowi, yaitu strategi pengerahan ABG yang di era Orde Baru adalah poros ABRI-Birokrasi-Golkar. Modus ini di era Pemerintahan Jokowi bereinkarnasi menjadi tiga poros pemenangan, yaitu Aparat-Birokrasi-BUMN-Partai Koalisi," tegas Nasrullah.

Sebagaimana diketahui, Tom protes keras dan disampaikannya kepada CNBC Indonesia. Tom Power menjelaskan bahwa artikel yang dikutip oleh tim Prabowo adalah penelitian dan analisisnya yang ditulis dan dipublikasikan di artikel jurnal BIES 2018.

"Tapi mereka menggunakan artikel ini dalam konteks yang tidak lengkap," jelas Tom.

Ia memaparkan artikel yang ia tulis saat itu sama sekali tidak menyebut dan menunjukkan indikasi kecurangan pemilu yang berlangsung April lalu, sebab artikel ditulis 6 bulan sebelum pesta demokrasi Indonesia berlangsung.


Foto: Tom Power (dok.pri)

"Kedua, sangat sulit sekali menyimpulkan bahwa tindakan pemerintahan Jokowi yang saya sebutkan bisa diterjemahkan sebagai bukti kecurangan pemilu yang masif dan terstruktur," tambahnya lagi.

Lalu, penelitiannya memang menunjukkan indikasi bahwa pemerintahan Jokowi menunjukkan sikap anti-demokrasi tetapi ia sama sekali tidak menyebut bahwa pemerintahan Jokowi adalah rezim otoriter.

"Ketiga, saya sama sekali tidak mengatakan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia akan lebih baik kalau Prabowo jadi presiden," pesannya.