Hasil Pilpres 2019 menunjukkan pengerasan pola pemilihan di sepanjang garis agama, etnis, dan geografis, perkembangan yang mengganggu bagi Indonesia yang multiras dan beragam agama. Kampanye Prabowo yang memecah-belahtelah membuat massa turun ke jalan, yang berakhir mematikan. Konsensus lama yang terekam dalam semboyan nasional Indonesia, “Bhinneka Tunggal Ika,” nampak memburuk.

Presiden petahana Joko Widodo, umumnya dikenal sebagai Jokowi, memenangkan pemilihan pada bulan April dengan selisih sebelas poin, menurut hasil resmi yang dirilis minggu ini. Namun itu tidak menghentikan lawan utamanya, Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal angkatan darat yang terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu, untuk memanggil para pendukungnya ke jalan. Protes awal mereka telah memicu kekerasan mematikan.

SUMPAH PRABOWO UNTUK BERJUANG
Pemilihan itu sendiri merupakan keberhasilan yang mengesankan. Sekitar 154 juta orang Indonesia, atau 79 persen pemilih yang memenuhi syarat, pergi ke tempat pemungutan suara, menjadikannya pemilihan demokratis terbesar yang pernah diadakan dalam satu hari.
Tetapi Prabowo menjalankan kampanye yang memecah-belah, menggunakan agama sebagai senjata untuk melawan Jokowi, seorang moderat yang dituduh sebagai Muslim yang tidak memadai, dan memobilisasi kelompok Islam radikal Indonesia sayap kanan untuk melakukannya. Dia juga meletakkan dasar untuk tuduhan “kecurangan sistematis” pada minggu-minggu sebelum pemilihan, karena survei pemilihan menunjukkan Prabowo secara substansial di belakang Jokowi. Ketika hasilnya dirilis, dia dengan cepat menolaknya.

Dalam protes berikutnya di Jakarta, setidaknya enam orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Prabowo telah mengancam akan memobilisasi satu juta orang untuk berkumpul di jalan-jalan sementara dia bersiap untuk menantang hasil pemilu di pengadilan, yang harus dia lakukan dalam waktu tiga hari.

Sementara klaim penipuan Prabowo meragukan, ancaman kekerasan oleh kelompok garis keras agama di negara dengan sejarah kekerasan etnis dan agama adalah nyata. Polisi Indonesia dan unit kontraterorisme telah menangkap pendukung Prabowo yang menyerukan kekerasan, termasuk mengobarkan “jihad” atau ditangkap dengan senjata dan bom.

Jika masa lalu adalah preseden, akan ada lebih banyak upaya untuk memicu kerusuhan, tetapi pasukan keamanan dapat diharapkan untuk bergerak secara agresif terhadap para penghasut. Tantangan pengadilan Prabowo hampir pasti akan gagal, dan Jokowi akan dilantik untuk masa jabatan kedua sesuai jadwal pada bulan Oktober.

TUMBUHNYA PERBEDAAN AGAMA
Jokowi, yang platform kampanyenya berfokus pada memberlakukan reformasi ekonomi, menarik investasi, dan memberantas korupsi, menang dengan meyakinkan. Dia tidak hanya mengambil mayoritas suara secara nasional, tetapi juga memenangkan dua puluh satu dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia. Tetapi analisis pemecahan suara secara geografis dan demografis menunjukkan kesenjangan sektarian: Jokowi menang dengan jumlah yang sangat besar di semua provinsi yang mayoritas penduduknya bukan Muslim dan menderita kekalahan besar di banyak wilayah Muslim yang paling setia.

Pengerasan pola pemungutan suara di sepanjang garis agama, etnis, dan geografis ini meresahkan Indonesia yang multiras dan beragam agama. Negara ini adalah rumah bagi jumlah Muslim terbesar di dunia, tetapi bukan negara Islam. Sebaliknya, para pendiri bangsa secara eksplisit menolak upaya untuk menyatakan Islam sebagai agama nasional, memilih untuk mengabadikan kepercayaan pada satu tuhan dan prinsip keanekaragaman dalam konstitusi.

Etos inklusif ini telah menjadi prinsip pengorganisasian bagi Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945, memberi Islam Indonesia karakter moderat dan toleran.

Namun, setelah puluhan tahun dibiayai oleh organisasi keagamaan Wahhabis yang berbasis di Arab Saudi, Islam Indonesia telah menjadi lebih konservatif, dan kelompok-kelompok yang mendukung ideologi radikal Islam telah menemukan ruang dan berakar. Meningkatnya kekuatan kelompok garis keras Indonesia termanifestasi dalam meningkatnya insiden intoleransi selama dekade terakhir, termasuk serangan terhadap gereja-gereja Kristen.

Tingkat kekuatan kelompok-kelompok ini terbongkar selama pemilihan umum pada tahun 2017, ketika gubernur Jakarta saat itu seorang politisi etnis Tionghoa dan Kristen, Basuki Tjahaja Purnama, tidak hanya kalah dalam pemilihannya tetapi juga masuk penjara karena penistaan agama setelah kelompok-kelompok Muslim melakukan protes jalanan besar-besaran menentangnya.

Konstituensi yang sama ini telah berkumpul di sekitar Prabowo, meskipun kredensial Muslim-nya sendiri mencurigakan dan hasil pemilihan tahun ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Islam mendapatkan dukungan di beberapa daerah. Konsensus lama yang terekam dalam semboyan nasional Indonesia, “Bhinneka Tunggal Ika,” nampak memburuk.

Jokowi dan lingkaran dalamnya sadar akan besarnya tantangan ini. Dengan tidak adanya pemilihan masa depan untuk presiden dengan masa jabatan terbatas, Jokowi memiliki lima tahun untuk mencoba mengubah keadaan.

Jokowi menang dengan jumlah yang sangat besar di semua provinsi yang mayoritas penduduknya bukan Muslim dan menderita kekalahan besar di banyak wilayah Muslim yang paling setia

Negara ini adalah rumah bagi jumlah Muslim terbesar di dunia, tetapi bukan negara Islam.

Sebaliknya, para pendiri bangsa secara eksplisit menolak upaya untuk menyatakan Islam sebagai agama nasional

Etos inklusif ini telah menjadi prinsip pengorganisasian bagi Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945, memberi Islam Indonesia karakter moderat dan toleran.

Namun, setelah puluhan tahun dibiayai oleh organisasi keagamaan Wahhabis yang berbasis di Arab Saudi, Islam Indonesia telah menjadi lebih konservatif, dan kelompok-kelompok yang mendukung ideologi radikal Islam telah menemukan ruang dan berakar. Meningkatnya kekuatan kelompok garis keras Indonesia termanifestasi dalam meningkatnya insiden intoleransi selama dekade terakhir, termasuk serangan terhadap gereja-gereja Kristen.

Tingkat kekuatan kelompok-kelompok ini terbongkar selama pemilihan umum pada tahun 2017, ketika gubernur Jakarta saat itu seorang politisi etnis Tionghoa dan Kristen, Basuki Tjahaja Purnama