- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Jokowi Bicara 3 Lokasi Ibu Kota: Bisa Kalimantan, Sulawesi, Sumatera
TS
guritamerah
Jokowi Bicara 3 Lokasi Ibu Kota: Bisa Kalimantan, Sulawesi, Sumatera
Presiden Jokowi di ratas proyek strategis nasional Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Jokowi menyetujui rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke daerah yang terletak di luar Pulau Jawa. Hal itu diputuskan saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait, Senin (30/4).
Jokowi menjelaskan, ada 3 kandidat lokasi Ibu Kota yang baru. 3 kandidat itu terletak di pulau Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Semuanya masih dibahas bersama untuk dipertimbangkan secara matang.
"Bisa di Sumatera tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah- tengah. Kira-kira itulah," kata Jokowi usai makan siang bersama para buruh pabrik sepatu di Kelurahan Telagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (30/4).
"Ada 3 kandidat tapi memang belum diputuskan kita harus cek dong secara detail," imbuhnya.
Jokowi lantas menjelaskan pertimbangan dalam memilih Ibu Kota yang baru juga merujuk pada daya dukung lingkungan, air hingga ketahanan dalam menghadapi bencana seperti gempa bumi. Pemerintah, kata Jokowi, secara serius sudah mengkaji hal ini dalam 3 tahun terakhir.
"3 tahun ini kita bekerja ke sana, bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, air seperti apa, mengenai kebencanaan banjir, gempa bumi seperti apa, " kata Jokowi.
"Kemudian nanti pengembangan ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan, semua kalkulasi harus dirampungkan dulu. Nanti disampaikan ke saya, nanti saya putuskan," lanjutnya.
Warga bersepeda di area Monas Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan.
Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat wali kota Solo dan gubernur Jakarta ini menjelaskan dasar pemikirannya soal wacana pemindahan ibu kota. Salah satunya adalah keberlangsungan hidup di masa depan, baik dari segi lingkungan maupun bagi warga masyarakat.
Apalagi, saat ini Pulau Jawa memiki jumlah populasi yang sangat besar. Jokowi mengatakan, rencana ini merupakan rencana jangka panjang.
"Ini kan kita ini kan tidak berpikir sekarang. Berpikir 10, 50 tahun, 100 tahun akan datang. Kita tahu di Jawa ini kepadatan penduduknya saya kira sudah... Kita ini memiliki 17 ribu pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta," jelas Jokowi.
Dengan kondisi ini, lanjut Jokowi, Jakarta tak lagi memiliki daya dukung yang besar untuk keberlangsungan lingkungan. Sehingga, pemindahan ibu kota merupakan solusi yang tepat.
"Sehingga daya dukung baik terhadap air baik terhadap lingkungan baik lalu lintas. Semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa, pindah," pungkasnya.
Quote:
tien212700 dan 17 lainnya memberi reputasi
16
14.8K
182
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
bingsunyata
#127
Karena program KB tidak diindahkan, yang mengakibatkan timbulnya chaos, dan kemudian menyebabkan perpindahan ibu kota. Maka untuk mengantisipasi chaos yang terjadi di kemudian hari ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait perencanaan ibu kota yang baru.
- Karena di ibukota yang lama, sering macet karena kepadatan kendaraan, di ibukota yang baru, pejabat pemerintah dilarang menggunakan kendaraan pribadi ataupun dinas. Yang mana itu agar menjadi contoh bagi kelompok masyarakat lainnya. Karena sejak pertama sudah direncanakan tidak terlampau banyak kendaraan, maka seiring dengan itu lebar jalan raya yang ada, seluas-luasnya cukup berukuran 2,8 meter.
- Karena di ibukota yang lama, sering banjir, disebabkan keengganan rakyatnya untuk mentaati aturan mengenai daerah resapan, area hijau dan sejenisnya, maka pada tiap 10 km perlu dibikin danau buatan, minim berdiameter 1 km persegi dimana tiap danau akan dikelilingi oleh area hijau dengan minimal lebar yang diukur dari bagian pinggir danau adalah 200 meter. Dimana kemudian daerah pinggir area hijau itu perlu dibuatkan the greatwall ala Trump, sehingga tidak ada yang akan melanggarnya.
- Karena polusi yang ada di ibu kota yang lama, maka kendaraan yang diperbolehkan ada di ibu kota yang baru harus dari jenis yang ramah lingkungan, sperti delman atau sepeda pancal. "Bis kota umum" boleh, tapi harus yang tipe listrik, dan harus diletakkan sedemikian rupa pada ketinggian tertentu, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan jalan raya.
- Disebabkan karena melihat bukti yang ada di ibukota yang lama dengan kepadatan penduduk yang sebegitu banyak, maka pada ibukota yang baru rumah dinas tidaklah boleh melebihi tipe 21, dan untuk memberi contoh yang baik, maka istana negara disana sekiranya tidak melebihi ukuran 100 m2. Dimana itu membuat ruang yang ada akan cukup untuk menampung bila terjadi lonjakan jumlah penduduk pada generasi selanjutnya dari bini pertama, kedua dan seterusnya.
Demikian ... mungkin ada yang lainnya ingin menambahkan ...
...
Omong-omong, kalau ibu kota pindah biaya maintenance untuk istana negara yang lama siapa yang nanggung ? Terkait kondisi keuangan negara, biaya pembangunan ibu kota baru diambilkan darimana ? Sektor lain mana saja yang akan dipotong ?
- Karena di ibukota yang lama, sering macet karena kepadatan kendaraan, di ibukota yang baru, pejabat pemerintah dilarang menggunakan kendaraan pribadi ataupun dinas. Yang mana itu agar menjadi contoh bagi kelompok masyarakat lainnya. Karena sejak pertama sudah direncanakan tidak terlampau banyak kendaraan, maka seiring dengan itu lebar jalan raya yang ada, seluas-luasnya cukup berukuran 2,8 meter.
- Karena di ibukota yang lama, sering banjir, disebabkan keengganan rakyatnya untuk mentaati aturan mengenai daerah resapan, area hijau dan sejenisnya, maka pada tiap 10 km perlu dibikin danau buatan, minim berdiameter 1 km persegi dimana tiap danau akan dikelilingi oleh area hijau dengan minimal lebar yang diukur dari bagian pinggir danau adalah 200 meter. Dimana kemudian daerah pinggir area hijau itu perlu dibuatkan the greatwall ala Trump, sehingga tidak ada yang akan melanggarnya.
- Karena polusi yang ada di ibu kota yang lama, maka kendaraan yang diperbolehkan ada di ibu kota yang baru harus dari jenis yang ramah lingkungan, sperti delman atau sepeda pancal. "Bis kota umum" boleh, tapi harus yang tipe listrik, dan harus diletakkan sedemikian rupa pada ketinggian tertentu, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan jalan raya.
- Disebabkan karena melihat bukti yang ada di ibukota yang lama dengan kepadatan penduduk yang sebegitu banyak, maka pada ibukota yang baru rumah dinas tidaklah boleh melebihi tipe 21, dan untuk memberi contoh yang baik, maka istana negara disana sekiranya tidak melebihi ukuran 100 m2. Dimana itu membuat ruang yang ada akan cukup untuk menampung bila terjadi lonjakan jumlah penduduk pada generasi selanjutnya dari bini pertama, kedua dan seterusnya.
Demikian ... mungkin ada yang lainnya ingin menambahkan ...
...
Omong-omong, kalau ibu kota pindah biaya maintenance untuk istana negara yang lama siapa yang nanggung ? Terkait kondisi keuangan negara, biaya pembangunan ibu kota baru diambilkan darimana ? Sektor lain mana saja yang akan dipotong ?
0