Jakarta, CNN Indonesia --Lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka sumber dana yang digunakan untuk membuat survei yang menyebut Prabowo-Sandi unggul di Pilpres. 

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Persepi Philips Vermonte menanggapi permintaan Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, yang menantang lembaga-lembaga survei membeberkan sumber dana yang diterima untuk melakukan survei.

Philips mengatakan lembaga survei di Persepi akan membuka sumber dana yang digunakan untuk melakukan survei setelah BPN melakukannya lebih dulu. Menurutnya, persoalan terkait dana di partai politik lebih besar dibandingkan di lembaga survei.


"Boleh saja, kalau BPN membuka data dana dari apa yang mereka lakukan. Menurut saya lebih besar persoalan di partai politik soal dana," kata Philips usai memberikan keterangan pers di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4).

Dia mengatakan hasil quick count danexit poll yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam Persepi bisa dicek karena bersifat terbuka. Philips pun mempersilakan BPN untuk mengecek silang hasil-hasil yang telah dirilis itu dengan formulir C1 plano. 

"Kalau orang Persepi yang diduga tidak punya integritas itu tidak melakukanproses quick count dan exit poll menurut standar ilmiah dan memenuhi standar integritas kanbisa kelihatan. Ada formulir C1 planonya, bisa di-crosscheck, ditabrakkan dengan daerah di tempat pemungutan suara terkait," katanya.

Namun, Philips menilai, letak permasalahan terkait hasil quick count atau exit poll bukan pada proses yang telah dilakukan oleh lembaga survei yang tergabung dalam Persepi. 

Menurutnya, permasalahan kali ini terletak pada hasil yang tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak tertentu.

"Ketika sesuai dengan keinginannya mereka katakan ini lembaga kredibel, tidak dibayar, penuh integritas. (Tapi) ketika tidak sesuai keinginannya, mereka katakan ini lembaga tidak punya integritas," katanya.

Sebelumnya, juru bicara BPN Andre Rossiade meyakini sejumlah lembaga survei tidak mungkin mengeluarkan dana pribadinya untuk melakukan survei secara berkala sejak enam bulan terakhir.

Bahkan, Andre secara spesifik merujuk nama-nama petinggi sejumlah lembaga survei seperti Saiful Mujani dari SMRC, Yunarto Wijaya dari Charta Politika, Hasan Nasbi dari Cyrus Network, Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia serta Hanta Yudha dari Poltracking Indonesia.

"Pertanyaan saya, apakah mungkin Saiful Mujani mengeluarkan uang miliaran dari kantong dia sendiri? Apakah mungkin Yunarto Wijaya mengeluarkan uang dari kantong dia sendiri, Burhanuddin Muhtadi mengeluarkan uang dari kantong pribadi dia sendiri?" kata Andre, di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (19/4).

Andre menyatakan, masyarakat berhak mengetahui asal usul sumber pendanaan lembaga survei dalam melakukan survei. Hal ini lantaran survei yang dilakukan sejumlah lembaga tersebut telah memenuhi ruang publik selama masa kampanye dengan narasi Jokowi akan menang besar.