Ratusan demonstran dari berbagai organisasi masyarakat berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Cina di Jakarta pada Jumat (21/12), menuntut pemerintah Cina untuk menghentikan persekusi terhadap kelompok Muslim Uighur.

Aksi ini diikuti oleh anggota-anggota organisasi massa, seperti Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF MUI, HMI dan FPI.
Banyak dari mereka mengusung bendera hitam bertuliskan kalimat Tauhid dalam bahasa Arab serta poster berisi dukungan kepada kelompok Uighur.

Salah seorang pendemo, Betsy, 50, datang mengikuti aksi bersama dengan enam anggota keluarganya. Sejak pukul 10 pagi, anggota keluarga Betsy yang berasal dari Jakarta, Bogor, Bekasi dan Bandung berkumpul untuk berunjuk rasa.

Betsy berkata ia memutuskan turun dalam aksi itu setelah melihat dan membaca penderitaan umat Muslim Uighur melalui pesan Whatsapp maupun media massa.
"Kami menuntut penghentian genosida di Uighur. Sesuai dengan yang diposting di WhatsApp, gambarnya kan sadis banget ya," ujar Betsy, tanpa merinci artikel dan gambar apa yang dia simak.

Dalam aksi tersebut, tampak beberapa anak. Mereka Cumiik, "Usir, usir, usir komunis, usir komunis sekarang juga." Ada pula yang meneriakkan "Usir Cina".
Lagu tema Aksi 212 "Aksi Bela Islam" juga dilantunkan oleh para peserta aksi.

Hentikan diskriminasi

Salah satu koordinator aksi, Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama, Yusuf Muhammad Martak, mendesak Cina untuk menghentikan diskriminasi terhadap Muslim Uighur.

"Tuntutannya dihentikan, jangan diterus-teruskan karena itu kan sudah sangat-sangat melanggar HAM sekali karena (mereka) itu kan manusia biar bagaimana pun," ujar Yusuf sebagaimana dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Callistasia Wijaya.

Yusuf meminta kedutaan Cina untuk terbuka mengenai kasus Uighur agar kesimpangsiuran terkait kasus ini dapat selesai.

Jika harapan mereka untuk mendapatkan informasi tidak tercapai, lanjutnya, bukan tidak mungkin aksi dengan jumlah massa yang lebih besar akan digelar di kemudian hari.

Yusuf mendesak pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerintah Cina memberikan kemerdekaan beribadah kepada umat Muslim Uighur.

"Jadi sebenarnya tidak perlu segan-segan sebagai pemerintah, harus menyampaikan. Karena pemerintah tidak menyampaikan dan tidak ada reaksi dari pemerintah kita, maka jangan disalahkan kalau rakyat akhirnya menyampaikan aspirasinya masing-masing," ujar Yusuf.

Ia menambahkan dirinya tidak pilih-pilih dalam memperjuangkan kaum Muslim yang tertindas, seperti yang dialami warga Yaman.
"Kami sudah pernah melalui Majelis Ulama menyatakan untuk akan bertemu dengan Kedutaan Besar Saudi di Indonesia, ingin mempertanyakan kelanjutan dan nasib masyarakat Yaman yang kena agresi militer dari Saudi dan sebagainya... Jadi kami tidak ada berpilih-pilih gitu ya."

Kebebasan beragama di Xinjiang

Dalam penjelasan resmi yang dirilis Kedutaan Cina di Jakarta, juru bicara kedutaan memaparkan bahwa masyarakat Cina menikmati kebebasan beragama.

"Sejalan dengan hukum, pemerintah Cina melindungi kebebasan beragama yang dinikmati oleh semua rakyat, termasuk Muslim Uighur," sebut pernyataan itu.
Dia menjelaskan ada 10 kelompok etnis di Cina yang memeluk agama Islam, salah satunya adalah Uighur dengan jumlah penduduk 14 juta jiwa.

Di Xinjiang ada sekitar 24.400 masjid. Jumlah itu mencapai 70% total masjid di seluruh Cina.
Dari seluruh organisasi Islam di Cina, sebanyak 92% di antaranya berada di Xinjiang. Lalu, ada delapan institusi pendidikan Islam, termasuk Institut Islam Xinjiang dan Sekolah Islam Xinjiang.

Setiap tahunnya, pemerintah daerah Xinjiang mengatur penerbangan untuk membawa jemaah haji ke Mekah di Arab Saudi. Pemerintah Xinjiang mendanai perawatan medis dan penerjemah bagi jemaah haji, dan menawarkan layanan lain untuk memastikan ibadah yang aman dan tertib.

"Akan tetapi, karena ada pengaruh ideologi ekstrem, paham ekstrem agama menyebar di Xinjiang. Kalangan ekstremis dan teroris telah melakoni ribuan serangan teroris keji, semisal konflik pada 5 Juli 2009 yang menewaskan setidaknya 197 orang dan melukai lebih dari 1.700 lainnya. Lalu ada pula serangan teroris di stasiun kereta api Kunming pada 1 Maret 2014 yang menewaskan 31 orang dan mencederai 141 lainnya."

"Menanggapi insiden tersebut, pemerintah Cina belajar dari pengalaman negara-negara lain dan memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah deradikalisasi."

Menurutnya, di beberapa tempat, warga tertentu punya keterbatasan memahami bahasa umum di negara ini dan tak cukup punya pengetahuan soal hukum. Mereka kerap kali sulit mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya kemampuan vokasi. Ini membuat mereka rentan terhadap kekerasan terorisme dan ekstremisme.

"Untuk itu, pemerintah Cina mendirikan institusi-institusi pelatihan vokasi profesional yang menyediakan kursus bahasa Cina, pengetahuan umum, pelatihan kerja, serta pendidikan deradikalisasi untuk warga yang terpengaruh paham ekstremis."

Dalam pelatihan ini, para peserta diajari untuk membuat pakaian, alas kaki, pemrosesan makanan, perakitan elektronik, tata rambut, dan e-commerce. Selama masa pelatihan, para peserta dibayar atas kerja mereka.
Institusi-institusi pelatihan ini menghormati dan melindungi tradisi dan kebiasaan beragam kelompok etnik, termasuk keyakinan mereka dalam makanan dan kehidupan sehari-hari.

Kedubes Cina mengklaim pelatihan ini efektif dalam melawan terorisme serta membasmi ekstremisme di Xinjiang. Selama 21 bulan berturut-turut, tidak ada serangan teroris kejam yang berlangsung.

Melalui investigasi BBC, Cina mendirikan kamp-kamp untuk memenjarakan ribuan orang Uighur tanpa proses peradilan. Namun, bagi warga Xinjiang, kata 'pemenjaraan' di kamp-kamp sudah lama dilemahkan menjadi 'pendidikan'.