Yang gue herankan, masih ada yang berKTP dan nyari makan di Indonesia tapi mendukung gerakan macam OPM ini dengan dalih kebebasan dan demokrasi. Yang ngomong seorang intelektual lagi.

Menurut dia kalo Papua itu memang sejatinya bukan bagian dari Indonesia karena basis argumennya adalah Papua itu bangsa Melanesia, bukan Melayu dan berhak diberi kebebasan untuk memilih seperti di Timor Leste. Kalau begitu, bisa gue katakan juga bangsa Melayu berhak pula untuk merdeka juga. Lalu dipisahkan lagi Proto Melayu dan Deutro Melayu, keduanya diberi kebebasan untuk merdeka juga. Kompleks kan? Dia gak mikir, konsekuensi mengatakan hal seperti itu memiliki cost atau harga yang sangat mahal. Satu pihak diberi kebebasan, semua pihak akan memintanya dengan memakai dalih "pihak pertama diberi kebebasan". Lama-lama Indonesia hanya tinggal nama.

Apa guna judul Indonesia sebagai Negara Kesatuan kalau menurut dia saja Papua bukan merupakan bagian dari Indonesia jika pertimbangan dia adalah atas dasar rasial? Bagaimana dengan mereka yang di daerah lain? Entitas Indonesia itu sebagai sebuah bangsa hanya dikuasai satu suku doang?

Solusi refrendum yang kata dia merupakan solusi terbaik yang bisa tawarkan, dapat gue katakan merupakan solusi memecah belah. Bukan solusi yang baik pula.

Secara hukum, kita juga punya legal standing dengan adanya Perjanjian New York dan PERPERA tahun 1969. Dengan naifnya juga dia mengatakan kalo keduanya penuh rekayasa.

Pesan gue buat elo yang pro OPM tapi masih berKTP dan nyari makan di Indonesia, jangan memecah belah bangsa yang sudah terluka parah seperti ini dengan embel-embel 'demokrasi' atau kebebasan, itu sudah kebablasan.