Reuni 212 yang direncanakan di Monas, Jakarta, pada Minggu (02/12) dinilai tak perlu oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Menurut dua organisasi ini acara ini tak relevan lagi karena misi yang dibawa kental dengan nuansa politis yakni dukungan terhadap salah satu calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, mengatakan secara organisasi NU tidak akan terlibat dalam reuni 212 jika pesan yang disuarakan berisi politisasi agama, adu domba, dan menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Perlu kami tegaskan, niat naik reuni yang sedianya mempererat persaudaraan dengan menjunjung tinggi etika dan tata cara bersilaturahmi, jangan dicederai dengan politisasi agama, jangan juga mau diadu domba, dipecah belah," ujar Robikin Emhas kepada wartawan Quin Pasaribu untuk BBC News Indonesia, Kamis (29/11).

"Karena itu sama dengan merendahkan agama," sambungnya.

Sikap NU tersebut, katanya, sudah disampaikan secara internal kepada warga NU. Sehingga dia berharap, warga NU bisa mengikuti sikap organisasi.
"Warga NU sangat paham merepresentasikan diri. Jadi tidak perlu ada arahan detail karena kami yakin mereka sudah paham dan bisa memilah mana yang diikuti," jelasnya.

Meski begitu, jika ada kader NU yang ikut dalam aksi reuni 212, dilarang untuk membawa atribut bendara organisasi dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.

"Jangan melakukan hate speech atau tindakan yang menimbulkan permusuhan. Sebab niat baik memperat persaudaraan itu harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dan tata cara dalam bersilaturahmi."


Sejalan dengan Nahdlatul Ulama, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, juga menyebut secara organisasi Muhammadiyah tidak terlibat dalam reuni 212. Namun di sisi lain, membebaskan kadernya ikut dalam aksi tersebut.

"Kalau sebagai warga negara ada warga Muhammdiyah ikut aksi, maka tindakan itu merupakan sikap pribadi. Maka segala konsekuensinya, merupakan tanggung jawab pribadi," jelas Abdul Mu'ti kepada BBC News Indonesia, Kamis (29/11).
Karenanya, kata dia, warga Muhammadiyah yang ikut dalam aksi reuni 212 dilarang membawa maupun menggunakan atribut dan fasilitas organisasi.

Abdul Mu'ti juga mengatakan, misi seperti "bela Islam" yang disuarakan oleh kelompok 212 sesungguhnya tidak relevan dengan kondisi yang ada. Baginya, nuansa politis justru lebih terasa ketimbang unsur agama.

"Itu (reuni 212) muatan politik sangat tinggi. Tapi kepentingan politik itu dilegalkan atau diberikan endorsement dari agama, khususnya agama Islam," jelasnya.

Beberapa tokoh Muhammadiyah, diakui Abdul Mu'ti, akan nimbrung di Monas. Namun ia enggan menyebut nama mereka. Hanya saja jika berkaca pada reuni 212 tahun lalu, mantan Ketum Muhammdiyah Amien Rais ikut serta dan turut berbicara di atas panggung. Saat itu, Amien meminta Presiden Jokowi agar tidak menjual aset negara kepada pihak asing.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyebut tak ada sikap resmi lembaganya terhadap aksi reuni 212 kali ini.
"Hanya kalau mau menyampaikan pendapat dilakukan dengan baik, jangan mencela, menghina, apalagi mengejek," tambahnya.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46387707

pantesan cuma 40 ribu orang, udah bertobat jadi cebong