Jakarta: Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan memeriksa penyedia makanan pada saat kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia di Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal ini terkait pengusutan penggunaan anggaran Rp2 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) oleh Pemuda Muhammadiyah.

"Penyidik nanti akan memeriksa tentang penyedia makanan seperti apa (penggunaan dananya)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Jakarta Selatan, Senin, 26 November 2018.

BACA JUGA
KPK Buru 'Tangan Kanan' Irwandi Yusuf
Dahnil Disebut Mencoreng Nama Baik Muhammadiyah
Menpora Dukung Kasus Kemah Diproses Hukum

Selain itu, polisi juga akan memeriksa pengadaan kaus dan penggunaan fasilitas hotel. Pasalnya, anggaran pasti keluar dari pengadaan itu. "Nanti akan ditelusuri sampai sana," ujar Argo.

Penyelidikan kasus ini dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Polisi menemukan data fiktif pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pemuda Muhammadiyah.

"Kami sudah ada bukti permulaan yang cukup diduga adanya penyimpangan anggaran kegiatan kemah yang dilaksanakan Kemenpora tahun anggaran 2017," ujar Argo.

Baca: Polisi Temukan Data Fiktif di Kasus Korupsi Kemah

Penggunaan anggaran Rp2 miliar yang diberikan Kemenpora kepada Pemuda Muhammadiyah akan didalami. Polisi akan menelusuri apakah seluruh anggaran yang diberikan itu habis total atau ada kelebihan.

"Ada mark up (penaikan anggaran) misalnya dalam suatu pengadaan kaus atau baju itu ada perbedaan faktanya dengan yang tertulis di LPJ. Itu yang kami dapatkan dari pemeriksaan kepada saksi lain," ujar Argo.

http://news.metrotvnews.com/hukum/GN...-diusut-polisi

Fakta udah berbicara, fakta gak perduli perasaanmu mewekan dikrimnalisasi nil!

Mengenai BPK:

Dia mengatakan dalam gelar yang sudah dilakukan, perwakilan auditor BPK menyampaikan hal yang sama seperti di kepolisian soal ada potensi pelanggaran pidana dalam penyimpangan dana dari Kemenpora itu.

"Jadi dari BPK sendiri, dari perwakilan auditornya, 'ini sudah ada potensi (penyimpangan)'. Kan kalau di UU harus ada potensi dulu minimal untuk bisa ke penyidikan," ucapnya.

"Kalau kita tugasnya temukan dugaan perbuatan melawan hukumnya, misalnya ada pertanggungjawaban fiktif. (Yang diselidiki) Banyak, kita sudah melakukan pemeriksaan (laporan pertanggungjawaban) dan pengecekan di lapangan," ucapnya.

https://news.detik.com/berita/4316015/polisi-pastikan-tak-tebang-pilih-soal-ungkap-kasus-dana-kemah