SUMBER


Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal.

Jakarta: Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli menjelaskan alasan partainya menolak Peraturan Daerah (Perda) berbasis keagamaan. Guntur menyebut isu utama yang sebenarnya ingin diangkat PSI adalah soal keadilan dan diskriminasi.

"Karena kalau ada peraturan yang berbasis agama tertentu akan mendiskriminasi pemeluk agama yang lain," kata Guntur kepada Medcom.id, Kamis, 15 November 2018.

Guntur menjelaskan, keberadaan Perda berbasis keagamaan di masa mendatang rentan menimbulkan diskriminasi. Terutama, bagi pemeluk agama yang minoritas di sebuah daerah tertentu.

"Muslim yang hidup di daerah mayoritas Kristen, kalau di situ ada Perda Injil, maka akan kena dampak. Sebaliknya yang non Islam hidup di tengah mayoritas muslim dan ada Perda berbasis syariah, maka akan kena dampaknya," beber Guntur.

Bagi Guntur, Perda berbasis agama adalah bagian politisasi agama. Ia menepis anggapan jika PSI menolak keberadaan agama.

"Menolak politisasi agama tidak berarti menolak agama," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie menyampaikan PSI ingin mencegah lahirnya ketidakadilan dan diskriminasi serta intoleransi. Salah satu caranya, dengan menolak Perda yang diduga tendesius dan menimbulkan diskriminasi terhadap golongan tertentu.

"Partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah," tegas Grace di Tangerang, Minggu, 11 November 2018.

Namun, ini tidak termasuk pada daerah khusus. Salah satunya Aceh yang menerapkan perda syariah. Penolakan perda religi dialamatkan pada aturan yang akan dibentuk.

"Beda kalau kita bicara daerah khusus, kita enggak bicara soal daerah khusus," kata Grace.
--------------------

Menurut ane, ini sudah benar: Menolak politisasi agama tidak berarti menolak agama.