Di Era Orde Lama, antara 1951–1956, isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti “Indonesia Raya”yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel.

Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer.
 
Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu.

Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.

Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar yang mengangkat isu korupsi di koran lokal mereka, justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Soekarno. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia.

Upaya Jenderal AH Nasution untuk mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi dibawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI.

Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil. Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur mulasi saat ini.

Kolonel Soeharto, yang menjabat sebagai Panglima Diponegoro saat itu, diduga terlibat dalam kasus korupsi gula. Akhirnya ia diperiksa oleh:

• Mayjen Suprapto
  
• S Parman
  
• MT Haryono, dan
  
• Sutoyo
  

Mereka semua dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro yang diduduki oleh Kolonel Soeharto, akhirnya diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya.

Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat D.I. Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad (sumber: wikipedia).

Dari sinilah sebagian masyarakat sudah tahu sejak dulu, bahwa plot Gerakan 30 September 1965 yang sebenenarnya dibuat untuk membunuh para dewan Jenderal pada masa lalu itu sebagai dendam, memiliki dampak yang akhirnya meluas dan menguntungkan bagi satu pihak. Bahkan plot ini memiliki beberapa keuntungan lainnya.

Namun dalam hal ini, khususnya Indonesia pada masa itu, CIA memiliki operasi khusus yang dinamakan The Black Operation untuk menumbangkan Orde Lama. Sambil menyelam minum air, sekali kayuh, dua tiga pulau terlampaui. 

Hasilnya adalah sejarah kelam Indonesia, dengan bantuan Amerika Serikat, Inggris dan sekutunya, yang pada masa itu memiliki musuh ideologi: Komunisme, yang mana pada masa sebelumnya musuhnya adalah Nazi, dan pada masa kini musuhnya adalah ISIS yang ternyata buatan mereka juga dan termsuk dalam Operation False Flag untuk memerangi musuh terakhir mereka: Islam.



Operasi menggulingkan Orde Lama oleh CIA dengan cara propaganda media pada masa itu tak mempan. Maka CIA menggunakan cara lain, yaitu pecah belah rakyat indonesia dengan cara menghasut. Hal ini pun berhasil.

Pada masa itu hasutan sangat dipercayai, apalagi juga yang menghasut orang yang terpandang dan disegani. Hal ini berhasil karena pada masa itu belum ada media seperti sekarang yang mana bisa dicari sumber kebenaran berita itu secara langsung ke sumbernya dan secara real time.

Kala itu kambing hitam dibuat, terjadilah pembunuhan ratusan ribu nyawa setelah Orde Lama tumbang, bahkan ada yang meyakini jutaan rakyat Indonesia dicabut nyawanya oleh penguasa Orde Baru tak lama setelah Orde Lama berhasil ditumbangkan.

Jadi sejatinya, semua itu berawal dari korupsi, dan pihak yang membasminya, dianggap sebagai musuh, dan harus ditumbangkan untuk merebut kekuasaan, karena ideologi AS adalah faham Kapitalisme, dan musuh Kapitalisme adalah Nazi dan Sosialis Komunisme yang mana ideologi tersebut tidak memperbolehkan orang atau sekelompok orang menjadi sangat kaya raya.

Ideologi pembagian harta secara lebih adil merata kepada warga lain yang tak punya ini pastinya tidak disukai oleh para kapitalis elit dunia, seperti keluarga dinasti Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, Oppenheimer dan beberapa dinasti ultra kaya dunia, yang selama ini membuat revolusi, peperangan dan pecah belah sepanjang sejarah dunia.

Keberhasilan membuat pecah belahnya masyarakat Indonesia dengan membuat taktik tersebut, akhirnya digunakan CIA di banyak negara hingga kini yang mana semuanya meraih sukses, termasuk di Timur Tengah yang menyebabkan “Arab Springs” yang juga berhasil.

Taktik adu domba ini juga akan terus digunakan oleh CIA pada masa yang akan datang.

Di Era Orde Baru atau New Order, undang-undang anti korupsi memiliki Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971. 

Presiden Soeharto pernah membuat kebijakan anti-korupsi tentang Penyelenggara Negara yang bersih. Tapi karena kuatnya dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), serta tak adanya restu politik, progam ini kurang efektif membasmi koruptor.

Korupsi dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis. Hal inilah yang membuat pemberantasan korupsi justru menjadi tumpul.

Pada masa Orde Lama, semua pajak yang disematkan dalam setiap perdagangan, baik ekspor maupun impor disesuaikan dengan nilai barang yang dikirim. Besaran nilai ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

Namun usai tragedi gerakan 30 September, dan Orde Baru berkuasa, kebijakan berubah. Kebijakan ekspor tak lagi dipegang daerah, melainkan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan perpindahan besar-besaran kantor pusat yang bermula berada di daerah ke Jakarta.

Dalam kebijakan awal, perizinan ekspor impor barang harus dilakukan di Jakarta. Kondisi ini membuat sejumlah perusahaan membangun kantor cabang di ibu kota. Namun, pemerintah Orde Baru memutuskan mengubah sistem perpajakan di mana perhitungan pajak ditentukan sepenuhnya oleh pusat.



Itulah yang menjadi awal mula korupsi, kebijakan yang sebelumnya didasarkan kepada daerah masing-masing diubah dengan sistem sentralistik. Kondisi itu menyebabkan terjadinya kongkalikong antara pengusaha dan birokrat agar cepat merealisasikan permintaan mereka. Sejak saat ini korupsi justru semakin mewabah dan mengakar kuat di segala sendi-sendi penting pemerintahan dan swasta layaknya kanker.

Selain itu pada awal era ini muncul kebijakan pemerintah untuk para pemodal asing masuk ke Indonesia dalam berbagai bidang karya, termasuk untuk penambangan. Pada masa ini seluruh kekayaan alam Indonesia mulai dikuras habis-habisan.


Begitu pula perusahaan-perusahaan asing lainnya yang mulai masuk menguasai berbagai bidang stragegis lain. Beberapa diantaranya membuat perusahaan bernama Indonesia agar terlihat seperti perusahaan nasioal agar tak kentara.

Hal ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun lamanya dan menjadikannya bak “cuci otak” bagi rakyat Indonesia. Dimana ketika terjadi korupsi di depan mata, orang sudah menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa karena sudah terbiasa. Keadaan ini sangat tidak baik, karena selain di cuci otak ke dalam alam bawah sadar, juga akan membuat suatu “generasi yang hilang” di masa depan.

Masyarakat akan susah untuk merubah watak, sikap dan sifat, serta mental dan cara berpikirnya. Semua akan memiliki jiwa korupsi dalam berbagai cara. Inilah yang tak diketahui oleh pejabat di era Orde Baru.

Pada masa ini struktur pemerintahan sangat kuat namun tak terbuka kepada rakyat. Dimana dari kepala negara, dewan legislatif, dewan yudikatif, menteri dan gubernur hingga walikota dan bupati semua dipilih langsung dari atas, bukan dari bawah.



Pada masa Orde Baru ini, kasus korupsi begitu merebak dari warga ultra kaya hingga komunitas yang bisa dibilang semi primitive. Budaya “uang rokok”sogok-menyogok dan sejenisnya, semua cuci otak dan terjadi pembiaran, dimana gaji dan kemewahan seseorang tidak sebanding walau pakai rumus matematika sekalipun yang banyak menimbulkan tanda tanya.



Pegawai yang sebelumnya hanya berniat memiliki rumah kontrakan, kini bisa membeli satu bahkan lebih. Rising demand ini juga menyebabkan praktik kolusi antara pengusaha, birokrat dan politikus akibat proyek-proyek yang seluruhnya ditangani kekuasaan.

Tak hanya itu, korupsi yang menjangkiti pejabat maupun PNS di negeri ini terjadi akibat adanya perubahan gaya hidup akibat overcentralistic atau sentralistik yang berlebihan.

Dimana akhirnya setiap orang terdorong menjadi konsumerisme dengan berdirinya berbagai pusat perbelanjaan, serta tingginya keinginan untuk memiliki sesuatu.


Alhasil, pengawasan tidak bisa dilakukan karena atasannya keburu merasa berdosa. Korupsi yang dilakukan pusat juga diikuti daerah. Disinilah mulai ada istilah“korupsi berjama’ah”, dan tak ada satupun yang berani melawan mereka karena strukturnya kuat dan tertutup.

Bicara pejabat yang korupsi pada masa ini adalah suatu ketabuan bahkan dapat mengancam nyawa. Bahkan di ruang tertutup, seakan tembok pun bisa tahu dan seakan dapat menjadi mata-mata untuk mengadu. Rakyat tahu semuanya, namun tetap tutup mulut tak berani bersuara, apalagi bertindak.