kaum.berfikir.Avatar border
TS
kaum.berfikir.
Terikat Adat, Korban Gizi Buruk di Asmat Tak Bisa Direlokasi
Kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk menimpa Kabupaten Asmat, Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Asmat Elisa Kambu menegaskan relokasi warga yang wilayah di Asmat agar terhindar dari penyakit sulit dilakukan.

"Kalau relokasi ke tempat yang baru tidak mungkin. Yang dimaksudkan Presiden kita akan lakukan perbaikan permukiman masyarakat di sekitar di distrik, di kampung mereka tinggal itu yang akan dibenahi," ujar Elisa setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1/2018).

Elisa mengatakan persoalan memindahkan orang di wilayahnya tidak mudah. Sebab, ada aturan adat yang mengikat.

"Karena memindahkan orang tidak segampang itu, karena terkait budaya adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya," kata Elisa.

Karena itu, Elisa mengatakan pihaknya akan memberi perhatian kepada rakyat dan membenahi infrastruktur.

"Rakyat kita urus, kita tempatkan dengan akses yang lebih baik, puskesmas sudah ada di semua ibu kota distrik masalah operasional kita pikirkan bersama. Kita harap masyarakat ada di kampung bukan di hutan atau di mana tidak bermaksud memindahkan mereka dari kampung jauh ke tempat yang jauh dari wilayah mereka," katanya.

Persoalan warga yang tak bisa direlokasi ini juga ditegaskan Gubernur Papua. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki infrastruktur di wilayah Asmat.

"Tidak bisa relokasi, paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa," katanya.

https://m.detik.com/news/berita/d-38...isa-direlokasi

Hukum adat menolak relokasi, ada pula budaya yang menolak imunisasi, vaksin dan budaya lain adalah haram bahkan membunuh orang lain bisa masuk surga (katanya) emoticon-Smilie
0
1.9K
21
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
pembataanAvatar border
pembataan
#16
papua ini serba susah, sdm nya kurang tapi menolak sdm dari luar, buktinya aja calon pns harus dari putra daerah, kalau emang mampu ga apa2, nah kalau tidak memungkinkan gimana ? apa harus ditolak lagi, mau 50 tahun lagi juga kalau sdm nya kaya gini papua bakalan tetap kaya gini, yg ga mau papua maju itu kebanyakan dari orang papuanya juga, kasian masnyarakat papua
0