LAPORAN UTAMA
SENIN, 27 NOVEMBER 2017
Sejumlah Penerima Hibah DKI Janggal
JAKARTA - Penjatahan dana hibah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 mengandung sejumlah kejanggalan. Kejanggalannya mulai dari nama dan alamat penerima hibah yang tidak sinkron, alokasi yang "nyelonong" di tengah jalan, sampai penjatahan minus rekomendasi.

Hibah untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) termasuk yang janggal. Dalam situs apbd.jakarta.go.id, Himpaudi tercatat bakal menerima Rp 40,2 miliar. Alamatnya di Jalan Poltangan Nomor 25, Pasar MInggu Jakarta Selatan.

Tempo menyambangi alamat tersebut. JUmat lalu. Ternyata itu alamat yayasan Masjid Nurussaadah. "Ngaco itu," ujar Kepala Usaha Yayasan Asaadah, Erdy Kurnaiwan. Ia menegaskan bahwa yayasannya pun tidak meminta bantuan ke pemerintah DKI.
Alokasi hibuah buat Himpaudi tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pembanguan Daerah (RKPD) 2018. Jatah itu baru muncul dalam pembahasan di Badan Anggaran Depwan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Padahal menurut Pasal 12 pEraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013, hibah berupa uang harus tercantum di RKPD. "Ini nyelonong masuk aja" kata direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi.

Ketua Himpaudi Jakarta, Yufi Natakusuma, mengatakan lembaganya mengajukan permohonan hibah pada maret lalu. Ihwal alamat kantor, Yufi menerangkan, "Sekretariatnya di Jalan Kuningan Patra Utara XV, Jakarta Selatan." Adapun alamat di Poltangan hanya untuk surat menyurat.

Di pos berbeda, pemerintah DKI mengalokasikan hibah dengan judul "bantuan operasional penyelengaraan pendidikan anak usia dini PAUD" sebesar Rp. 86,33 Miliar. Dalam acara peringatan Hari GUru Nasional kemarin, Gubernur Anies Baswedan mengatakan untuk pertama kalinya pemerintah Jakarta mengalokasikan dana hibah Rp. 63 Miliar - angka yang berbeda lagi - untuk PAUD di seluruh ibu kota.

https://koran.tempo.co/konten/2017/1...ah-DKI-Janggal