"Masjid ini tidak menyalatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama." Demikian bunyi informasi dalam spanduk yang terpampang di sejumlah masjid.

Menurut detikcom, ada tiga masjid yang terletak di Kelurahan Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang memajang spanduk macam itu: Masjid Al Jihad, Jalan BB 9A; Masjid Mubasysyirin, Jalan Karet Belakang Selatan 1; Masjid Al Ikhlas, Jalan Karet Belakang IV.

Spanduk lain, terdapat di Masjid Nurul Hidayah, Jalan Warung Jati Timur II, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dan Masjid At Tawwab, RW 02, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur.

Di kedua masjid terakhir, pesan dalam spanduk memuat imbauan untuk tidak menyalatkan jenazah pembela penista agama. Imbauan itu meminjam dalih surat At Taubah ayat 84, untuk tidak menyalatkan dan mendoakan pengurusan jenazah "orang-orang munafik".

Spanduk-spanduk itu menyasar pendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

Sebagai pengingat, Ahok tengah berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Pada saat bersamaan, Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, sedang berusaha mempertahankan kursi DKI-1 dalam Pilkada DKI 2017. Alhasil, kasus dugaan penodaan agama kerap dipakai lawan-lawan politiknya dalam Pilkada DKI 2017.

Para pengurus masjid yang memajang spanduk di muka, mengatakan bahwa langkah yang mereka ambil adalah bentuk kekecewaan atas proses persidangan Ahok.

Sebagai catatan, dalam sejumlah aksi anti-Ahok--macam 411, 212, 112, dan 212--ada tuntutan agar yang bersangkutan dipenjarakan. Tuntutan itu tidak terealisasi.

"Kekecewaan itu (merupakan) akumulasi dari proses awal. Akhirnya, umat Islam punya cara sendiri menghukum penista agama dan pendukungnya," ujar Pengurus DKM Masjid Al-Jihad, Hasan Basri, dikutip Tempo.co (24/2).

Adapun Koordinator Lapangan Remaja Warung Jati (Masjid Nurul Hidayah), Herman, mengklaim spanduk yang mereka pasang adalah wujud aksi membela agama, dan tidak berhubungan dengan Pilkada DKI 2017.

"Bukan karena unsur politik juga walau lagi Pilkada. Kami murni pengen bela agama," ujar Herman, dilansir kumparan (25/2)

Tokoh anti-Ahok, Novel Bamukmin, ikut melempar komentar. Bahkan, Novel mengatakan siap mengusir jenazah pendukung Ahok.

"Kalau Ahokers disuruh ke luar saja. Kalau saya tahu, saya usir itu jenazah. Suruh salatin di tempat lain," kata Novel, dilansir Suara.com (24/2).

Pernyataan juga datang dari Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR sekaligus tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)--partai pendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017.

Hidayat, dilansir kumparan, mengatakan pemasangan spanduk adalah ekspresi akar rumput atas perjalanan sidang kasus dugaan penodaan agama. Pun, kata dia, tak mungkin bila spanduk itu dipasang tim sukses salah satu pasangan calon dalam Pilkada DKI 2017.

"Itu ekspresi akar rumput yang bisa terjadi demikian karena hukum tak dilaksanakan apa adanya," ujarnya. "Kalau dilihat dari redaksinya, itu spesifik terkait dengan penistaan agama atau Alquran. Bahwa masyarakat sangat tidak mendukung, menolak penistaan terhadap agama dan Alquran."

Menyalatkan jenazah fardu kifayah

Pandangan berbeda datang dari Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, KH. M. Cholil Nafis.

Islam, kata Cholil, tidak melarang menyalatkan jenazah seseorang yang berbeda pandangan politik.

Sebaliknya, menyalatkan jenazah Muslim hukumnya fardu kifayah. Status hukum itu memastikan bahwa tiap pemeluk Islam wajib melakukan salat jenazah Muslim lainnya. Kewajiban itu baru gugur bila sudah dikerjakan Muslim yang lain.

"Inikan cara dakwah dengan cara menggertak pendukung paslon tertentu. Islam tak melarang untuk menyalati orang yang beda pilihan politik. Kalau toh dia memilih yang tak seiman itu dosa, tak sampai kufur atau musyrik. Sehingga masih ada kewajiban kolektif untuk menyalatinya," kata Cholil, dilansir situs resminya.

Cholil pun mengimbau agar masyarakat menyelesaikan perbedaan politik argumentasi rasional nan mengedepankan kemaslahatan umat. "Berilah argumentasi rasional untuk mengajak mereka memilih yang lebih maslahah (baca: bermanfaat) untuk Jakarta," kata dia.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, juga menyampaikan hal senada

Dalam tensi politik yang meninggi, kata Lukman, masyarakat mesti menjadikan rumah ibadah sebagai tempat saling merekatkan persaudaraan dan memperkokoh peri kemanusiaan.

"Marilah kita jadikan rumah ibadah sebagai tempat yang paling aman, dan karenanya tidak boleh justru menjadi tempat sumber munculnya keresahan dan pertikaian antarkita," kata Lukman, dilansir Kemenag.go.id (25/02).

Sekadar informasi, di media sosial, desas-desus ihwal penolakan jenazah pendukung Ahok ini sudah muncul kira-kira sepekan silam. Saat itu, menyebar video pengumuman masjid yang memuat pesan senada.

Tersebar pula foto surat edaran pengurus Masjid Al-Waqfiyah, Salemba Bluntas, Jakarta Pusat. Isinya memuat maklumat penolakan pelayanan terhadap "pemilih pemimpin kafir". Penolakan mencakup pengurusan jenazah, pembagian zakat, dan hal-hal lain yang lazim dikelola pengurus masjid.

Namun, surat edaran itu sudah dibantah Menteri Lukman, setelah pihaknya berkoordinasi dengan pengurus Masjid Al-Waqfiyah.

Berselang beberapa hari, muncullah spanduk-spanduk penolakan "jenazah pendukung penista agama" di sejumlah masjid lain.