Original Posted By LordDF►La cuma posting link ki. Ra niat.
Charta Politika: Elektabilitas Jokowi-JK 49,2%, Prabowo-Hatta 45,1%
Jakarta - Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei soal elektabilitas capres-cawapres H-1 Pilpres. Hasilnya, pasangan Jokowi-JK masih unggul sekitar 4 persen di atas Prabowo-Hatta.
"Dari sisi elektabiltas, Jokowi-Kalla masih mengungguli Prabowo-Hatta. Jokowi-JK akan dipilih oleh 49,2% responden, sedangkan Prabowo-Hatta dipilih oleh 45,1% responden. Sisanya, 5,7% belum menentukan pilihan," kata Direktur Utama Charta Politika, Yunarto Wijaya, dalam rilis survei di Hotel Sofyan Betawi, Jl Cut Mutia No 09, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2014).
Charta Politika Indonesia melaksanakan survei opini publik skala nasional ini pada 3-6 Juli 2014 melalui wawancara tatap muka (face to face interview). Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dalam pemilu atau telah berusia 17 tahun ke atas ketika survei dilakukan. Jumlah sampel pada survei ini sebesar 1.200 responden dengan margin of error (MoE) sebesar +/- 2.83% pada tingkat kepercayaan 95%.
Dari survei juga diketahui tingkat kemantapan pilihan responden terhadap pilihannya sudah tinggi. Dalam survei ini, secara keseluruhan tingkat responden yang menyatakan sudah mantap terhadap pilihannya mencapai 78,8%. Mereka yang menyatakan masih mungkin berubah berjumlah 12,3% responden. Sisanya, 8,9% menjawab tidak tahu/tidak menjawab.
"Jika ditelisik lebih lanjut, tingkat kemantapan responden yang memilih Jokowi-JK mencapai 83,6%. Responden yang menyatakan masih mungkin berubah berjumlah 12,6% dan 3,8% lainnya menjawab tidak tahu/tidak jawab. Sementara, tingkat kemantapan responden yang memilih Prabowo-Hatta mencapai 76,6%. Mereka yang menyatakan masih mungkin berubah berjumlah 20,4% dan 3% sisanya menjawab tidak tahu/tidak menjawab," papar Yunarto.
Jika responden yang berganti pilihan dan belum menentukan pilihan terdistribusi secara normal maka Jokowi-JK memiliki peluang menjaga jarak elektabilitasnya. Potensi terjadinya distribusi yang tidak normal tetap ada. Salah satunya karena faktor money politics yang masif.
"Temuan survei menunjukkan, 51,8% responden menyatakan akan menerima money politics meski belum tentu akan memilih pasangan capres yang memberikan. Selebihnya, 17,8% menyatakan akan menerima dan memilih pasangan capres yang memberikan money politics, 25,4% menyatakan akan menolak pemberian money politics dan 5% lainnya tidak menjawab/tidak tahu," katanya.