JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dinilai sedang melakukan manajemen kebohongan publik terkait rencana menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang akan dilakukan pada awal 2013 mendatang.

"Kejujuran adalah hal yang utama, saya melihat pemerintah saat ini sudah mengarah ke pembohongan publik terkait rencana kenaikan TDL,"ujar Pengamat komunikasi politik, Tjipta Lesmana, dalam diskusi bertajuk "Bravo Gandong Connection", di Jakarta.

Indikasi pembohongan publik tersebut, lanjut Tjipta, terlihat dari argumentasi yang dibangun pemerintah terkait rencana kenaikan TTL, di mana alasan tersebut sangat sulit dimengerti baik mengenai membengkaknya angka subsidi maupun kemungkinan potensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jebol.

"Inti dari persoalan kenapa BBM dan TDL akan naik tidak pernah diungkapkan, ada miss management dari pengelolaan energi, tapi pemerintah terus berkelit ada masalah subsidi dan APBN jebol," sambungnya.

Menurut Tjipta, kebohongan yang terus-menerus dilakukan pemerintah disebabkan pola penerapan kebijakan ekonomi yang berhaluan pada neoliberalisme dan konsensus Washington yang dibungkus dengan bahasa-bahasa integrasi global.

"Pemerintah sudah masuk perangkap neoliberalisme dan tidak bisa menjalankan ekonomi Pancasila, maka dari itu kita butuh pemimpin tegas tidak plintat plintut," tandas Tjipta.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengatakan, nilai politis dari berbagai kebijakan ekonomi pemerintah memang sangat tinggi sekali. Mulai dari upaya mengurangi subsidi BBM, menaikkan tarif dasar listrik, hingga adanya upaya menggenjot penjualan kendaraan tanpa upaya membenahi sarana transportasi massal.

"Semua upaya kebijakan tersebut pada gilirannya akan menyulitkan rakyat. Kemudian ketika masyarakat terjepit, dan krisis menimpa rakyat. Maka seolah-olah muncul dewa penyelamat yang menyebar Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan berbagai jenisnya. Ini semua suap politik," katanya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menambahkan, Indonesia sejauh ini sudah terlalu dalam tergerus dalam arus liberalisasi ekonomi, sehingga segala hal diserahkan kepada mekanisme pasar. Bahkan, sama sekali tak ada proteksi dari pemerintah terhadap jaminan terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang tertindas dalam persaingan liberalisasi pasar.

Pemerintah SBY, lanjut dia, terlalu menyerah pada liberalisasi tanpa batas, sehingga semua status komoditas kekayaan nasional diatur melalui mekanisme pasar. Termasuk komoditas dan sumber daya strategis, seperti tambang batu bara, dan emas.

"Perbedaan PDIP dan SBY adalah cara pandang terhadap sumber daya alam, dan bagaimana penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut. Bagi kami, masalah distribusi, volume penjualan, dan harga BBM, TDL tetap harus dikuasai, dan dalam kontrol negara. Jangan hanya lepas ke pasar," tandasnya. (ade)