dan



Informasi no. 19

Dua pertanyaan di atas saling terkait maka saya gabungkan. Dan maaf saya baru bisa jawab sekarang karena dari kemarin mencoba meramu sebuah kalimat yang tidak berpihak, ternyata sukar. Pada akhirnya sebagai pejabat pemerintah Indonesia pasti penjelasan di bawah ini akan terasa memihak.

Pertama, untuk bung JC, hingga saat ini tidak ada peraturan yang membolehkan dwi-kewarganegaraan bagi mereka yang berusia di atas 18 tahun. Hanya mereka yang berusia di bahwa 18 tahun dan belum menikah yang diperbolehkan berdasarkan UU 12 tahun 2006. Itupun setelah mereka berusia 18 tahun atau menikah, harus memilih salah satu.

Saya rasa jika penggunaan nomor induk penduduk atau Single Identity Numbers semacam SIN di Canada ini belum diterapkan di Indonesia, maka tidak akan ada kesempatan orang memiliki dua kewarganegaraan. Sekarang ini pun pemilik NPWP masih sedikit.

Pemerintah Canada (atau AS) tidak peduli di mana warganya tinggal, dan pajak akan terus dikejar, bahkan kalau perlu sampai menyita harta saat ybs meninggal. Dengan adanya sistem SIN tersebut, maka tidak ada pajak yang akan terlewat, sehingga kedua negara ini tidak masalah dengan dwi kewarganegaraan.

Namun Indonesia yang belum memiliki sistem SIN, akan banyak dirugikan dengan kondisi dwi-kewarganegaraan tersebut. Contoh sederhana saja, semua bensin premium di Indonesia adalah subsidi, sekolah subsidi, puskesmas subsidi, dsb. Seorang dengan dwi-kewarganegaraan, di mana dia bayar pajak ke Canada namun saat bersamaan bisa menikmati subsidi pemerintah Indonesia tersebut, padahal dia tidak memiliki NPWP (alias tidak bayar pajak).

Kerugian lain yang mungkin terjadi. Dalam era global ini sekarang orang dapat bekerja jarak jauh. Maka seorang dengan dwi-kewarganegaraan yang (misalnya) berprofesi sebagai Arsitek, dapat bekerja untuk perusahaan di Canada (dengan mengirim semua hasil karya lewat internet), mendapat gaji standar Canada, tapi tinggal di Indonesia dengan taraf hidup lokal. Saat bersamaan, karena dia tidak memiliki NPWP, maka tidak bayar pajak di Indonesia, namun menikmati segala fasilitas lokal. Contoh pekerjaan lain misalnya, penulis, wartawan, TV reporter, dll

Kerugian lain yang mungkin terjadi, saat WN Canada memasuki usia pensiun, dia akan mendapatkan pensiun dari Pemerintah Canada (yang sebenarnya akumulasi dari pajak yang dia bayar selama ini). Ketika dia memasuki usia pensiun tersebut, maka pajak yang dibayar sudah kecil, namun untuk hidup mewah di Canada pun biasanya tidak cukup. Nah, jika dia memiliki dwi-kewarganegaraan, maka dengan modal $3000/bulan (approx. Rp 30jt) dia akan dapat hidup mewah di Bandung.

Tidak mengapa jika dia bisa punya itu, toh dia akan membayar atas apa yang dia beli di Indonesia. Namun yang dipandang tidak adil adalah, sebagai seorang WNI, dia juga bisa mendapatkan berbagai fasilitas di masa tuanya (kesehatan, bensin murah, beras murah, dll) saat dia tidak memiliki sumbangsih pajak di masa mudanya.

Banyak orang berdebat bahwa orang tua tersebut akan membawa devisa untuk negara. No way....uang yang dikucurkan miliknya tidak seberapa dibanding subsidi yang akan dia terima nantinya. Uang yang dia keluarkan selama hidup di Indonesia adalah dana untuk konsumsinya. Sementara subsidi = uang lepas yang diberikan pemerintah kepada dia, padahal dia tidak memiliki sumbangsih apapun.

Dari hal itu saja sudah nampak "tidak adil" nya buat Indonesia. Itu baru dari sudut pajak. Masih banyak hal lain yang dapat diulas dari sudut Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik. Namun contoh di atas saya rasa sudah cukup.

Sekarang bagaimana konsekuensi seseorang yang sudah "kepalang" melepas WNI nya.

Pertama, dan terutama dia akan berstatus 100% WNA, sama dengan bule WNA lainnya. Sehingga jika berkunjung ke Indonesia harus bayar visa.

berikutnya adalah jabaran dari point pertama di atas.

Kedua, dia tidak dapat tinggal di Indonesia lebih dari 60 hari.

Ketiga, Jika ingin tinggal lebih dari itu, harus meminta ijin dari imigrasi dengan syarat yang berat a.l. adanya perusahaan yang akan mempekerjakan dia. Perusahaan tersebut harus membayar (mungkin sudah berubah) $1300/tahun dan jenis pekerjaannya tidak boleh sembarangan. Hal ini tetap berlaku walau istri adalah WNI.


ps: untuk Wanita, akan dikecualikan dari hal di atas, jika suaminya adalah WNI

Keempat, Tidak dapat memilliki property. Hal ini peringatan bagi mereka yang masih memiliki orangtua dan kemungkinan akan mewariskan rumah atau tanah kepada anda.

Kelima, Tidak mudah untuk kembali memperoleh WNI, kecuali tinggal 5 tahun berturut-turut, atau 10 tahun tidak berturut-turut. Untuk dapat tinggal tersebut, maka lihat butir Ketiga di atas.

Keenam, Tidak bebas membuka usaha di Indonesia. Karena bentuk usaha tersebut harus memiliki partner lokal dan mempekrjakan warga lokal untuk jumlah yang significant (no SOHO).

dan masih banyak kerugian lain yang mungkin saya tambahkan di lain waktu.

Demikian, dan saya sampaikan, walau menjadi WNA sepenuhnya hak azasi manusia anda, agar dipertimbangkan masak-masak jika ingin melakukannya.

Terimakasih