Dalam UU No 22 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 disebutkan asas pemilu LUBER. "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suar
Belum selesai mengenai Undang Undang MD3, Kubu merah putih mau menggolkan Undang Undang tentang Pilkada yang mana Pilkada daerah akan segera ditiadakan atau dihilangkan.. Demokrasi apa kabar ?? buat agan agan yang perduli n cinta sama Indonesia, ayo kita ambil tindakan n gerakan, buat kampanye seca
kowi Tak Akan Dijegal di DPR, Ruhut: Politik Itu Cair Indah Mutiara Kami - detikNews FOKUS BERITA Semarak Pilpres 2014 Jakarta - Selain melalui jalur hukum dengan mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 ke Mahkamah Konstitusi, Prabowo-Hatta yang telah dinyatakan kalah dala
Agan aganwati gmn Kalau kita report pak SBY aja, Biar Pak SBY bisa turun tangan. Biar Pak SBY yang bisa menegur n meredakan. Jangan Ada satu Halpun yg memprovokasi bangsa kita, Hidup persatuan Indonesia.
Bukanya ini revisinya udah lama ya? Kenapa baru pada nolak? Terus itu pkb kenapa menolak? Sedangkan di tahun 2013 dia minta di percepat.. Ini Baru direvisi dan baru disahkan tanggal 8 Juli kemaren sebelum pemilihan umum,
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menemukan sejumlah hal yang dianggap janggal. Direktur Monitoring dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri mengemukakan ada delapan catatan kritis substansi
Iya kita bicara apa yang bisa kita lakukan Gan, better pakai people power, ga perlu sampai demo demo, tapi kita masukan usulan usulan kita ke lembaga negara atau media, coz mereka semua punya media kontak, dan media laporan, ane sendiri belum dapat draft yang disahkan, ada yang punya Gan biar ane...
Tambahan Gan Yesterday 18:38 Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengkritik pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pada sehari menjelang pelaksanaan pemilihan presiden 2014. Menurut dia, perbaikan beleid itu sengaja