1. Korupsi di Indonesia khususnya, sudah sedemikian meluasnya. Pemberantasannya pun memerlukan biaya yang tidak sedikit. 2. Korupsi timbul karena faktor kebutuhan hidup semakin bertambah, faktor keserakahan manusia, adanya kesempatan untuk berkorupsi, kurangnya transparansi. 3. Menurut saya, (mohon
Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian penugasan Investigasi sangat diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan lebih dini antara Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dan Polda Maluku, demikian penekanan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Endrang, dalam kunjungan kerja ke Polda Maluku. ...
BPKP Maluku Bersamaan dengan peresmian gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, (07/04), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo dan Gubernur Maluku Said Assagaff menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah sekaligus pengesahan Piagam Pen
BPKP Maluku Bertempat di Ballroom Hotel Aston Natsepa Ambon (18/06), diadakan Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini dengan tema “Bersinergi Membangun Maluku Melalui Pelaksanaan APBN dan APBD yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel”. Selengkapnya: BPKP Menjadi Naras
BPKP Maluku Dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengelola keuangan daerah terkait peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku
INILAHCOM, Jakarta - Laporan dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta asal China yang diketahui berkarat, telah masuki tahap pengumpulan bahan dan keterangan (Pubaket) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, KPK akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audi