RI di “`point of no return`” atas Taruhan Target Pertumbuhan Ambisius Prabowo, Meski Pasar Bergejolak

Tuesday, February 10, 2026     

[ul][li]Pemerintah tetap ngotot pada agenda belanja besar dan target pertumbuhan 8% meski ditekan peringatan MSCI dan penurunan outlook Moody's[/li][li]Kekhawatiran investor meningkat atas disiplin fiskal, dengan defisit 2025 mendekati batas 3%[/li][li]Risiko arus keluar modal membesar jika status pasar berkembang Indonesia diturunkan[/li][/ul]
Iponews - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian mengukuhkan komitmennya pada kebijakan pertumbuhan dan belanja yang ambisius, meskipun langkah lembaga keuangan global belakangan mengguncang pasar dan memicu penurunan outlook peringkat.

Kepercayaan investor terhadap Indonesia -- ekonomi G20 senilai sekitar US$1,4 triliun dan pemasok komoditas penting dunia -- melemah dalam beberapa bulan terakhir. Pelaku pasar menyoroti rencana belanja besar Prabowo, termasuk program makan gratis senilai US$20 miliar serta upaya mendorong ekonomi pedesaan di seluruh nusantara.

Peringatan dari penyedia indeks MSCI akhir bulan lalu memicu pelepasan saham Indonesia hingga sekitar US$120 miliar, diikuti gelombang catatan kehati-hatian dari bank, broker, dan lembaga internasional. Tak lama berselang, Moody's menurunkan outlook peringkat obligasi pemerintah dan korporasi Indonesia menjadi negatif.

Meski pemerintah bergerak menanggapi isu kepemilikan saham dan transparansi pasar, tiga sumber yang mengetahui diskusi internal menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak berniat mundur dari janji-janji besarnya, termasuk program makan gratis dan target pertumbuhan ekonomi 8%--jauh di atas kisaran sekitar 5% yang bertahan selama bertahun-tahun.

"Kami sudah berada di titik tanpa kembali karena itu telah menjadi program pemerintah," ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, saat ditanya apakah strategi fiskal akan diubah menyusul kekhawatiran Moody's dan MSCI .

Garis Keras Fiskal

Investor khawatir pengendalian deficit -- pilar kepercayaan sejak krisis Asia akhir 1990-an -- tak lagi menjadi prioritas utama. Defisit fiskal 2025 diproyeksikan 2,92%, tertinggi dalam lebih dari dua dekade di luar periode pandemi.

"Fokus yang lebih besar pada belanja publik untuk mendorong pertumbuhan menimbulkan risiko fiskal, terutama mengingat basis penerimaan Indonesia yang lemah," kata Moody's saat menurunkan outlook menjadi negatif.

Menanggapi hal itu, juru bicara Prabowo, Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah percaya diri mengelola fiskal dan defisit tetap di bawah batas 3%. "Kami akan mendorong belanja pemerintah semaksimal mungkin di awal tahun," ujarnya.
Namun, pesan internal menunjukkan batas 3% bukan prioritas utama dibandingkan target pertumbuhan. Sumber lain mengatakan pemerintah bisa menaikkan penerimaan atau memangkas belanja di area lain, alih-alih mengurangi program yang dinilai krusial bagi pertumbuhan. Kecemasan lembaga global disebut "keliru" dan tidak akan mendikte kebijakan.

Ekspansi ekonomi saat ini dinilai belum cukup menyerap kebutuhan kerja negara berpenduduk terbesar keempat dunia. Tahun lalu, Prabowo mengganti Menteri Keuangan lama Sri Mulyani Indrawati--ikon disiplin fiskal--dengan ekonom pro-pertumbuhan Purbaya Yudhi Sadewa. Sumber ketiga menegaskan kecil kemungkinan belanja dipangkas karena akan mengganggu target pertumbuhan.

8% atau Tidak Sama Sekali

Prabowo ingin mengerek ekonomi secepat dan setinggi mungkin, kata Yanuar Nugroho, mantan pembantu senior Presiden Joko Widodo. Strategi ini menandai pergeseran dari pendekatan pascakrisis 1990-an.

"Saya pikir, sadar atau tidak, ia membatalkan banyak reformasi," kata Arianto Patunru dari Australian National University Indonesia Project. "Sumber dari semuanya adalah ambisi mencapai pertumbuhan 8%," tambahnya, seraya menilai program-program tersebut berpotensi kontra-produktif dalam jangka panjang.

Ambisi 8% diterjemahkan ke dalam kebijakan besar: makan gratis, koperasi merah-putih, program perumahan, hingga Danantara--yang semuanya menekan anggaran.

Nuansa Populis

"Dari sisi fiskal, kepemimpinan saat ini memiliki kecenderungan populis," kata Alan Siow dari Ninety One. "Sebagai investor, kami tidak suka ketika pemerintah membagi-bagi 'hadiah', apalagi jika dananya terbatas."

Menurut Siow, pemerintah belum cukup menjawab kekhawatiran fiskal: "Bicara yang benar, tapi belum melakukan yang benar."

Sejumlah analis menilai target 8% membutuhkan reformasi besar. "Mencapai target ini memerlukan dukungan negara yang masif, yang hanya bisa dicapai lewat defisit lebih besar atau kenaikan pajak signifikan," kata Thomas Pepinsky dari
Cornell University. Kompromi kebijakan itu, menurutnya, berisiko menggerus kepercayaan investor.

Taruhannya besar. Saat suku bunga AS turun, arus dana global mengalir ke pasar berkembang. Jika isu MSCI tak tertangani dan Indonesia diturunkan ke status frontier, Goldman Sachs memperkirakan potensi arus keluar modal hingga US$7,8 miliar.

"Prabowo sebaiknya menyesuaikan agendanya dengan realitas ekonomi global," kata Pepinsky. "Namun, kemungkinan itu terjadi sangat kecil."(Reuters)

https://www.indopremier.com/module/n...20RI&halaman=1

https://www.reuters.com/world/asia-p...ge-2026-02-10/


di saat situasi ekonomi dunia yg sangat tidak menentu seperti sekarang, bukan hal yg bijak untuk all in